Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Pemerintah Pusat memastikan tarif Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang akan beroperasi mulai Maret 2019 akan mendapatkan subsidi, meski demikian besaran pastinya masih menjadi misteri sampai saat ini tergantung masukan dari Pemprov DKI.
"Kami masih menunggu dari pihak Pemrov, besaran yang akan dirilis kami belum tahu," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, di Jakarta, dilansir dari laman resmi Sekretaris Kabinet, setkab.go.id, Jumat (15/2).
Budi menambahkan penentuan tarif pada akhirnya nantinya akan ditentukan Pemprov DKI lewat keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan dengan pembahasan-pembahasan bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Tarif itu nanti domainnya Gubernur (Anies), tentu Gubernur akan melakukan suatu bahasan-bahasan dengan Kementerian Perhubungan untuk memberi masukan terhadap tarif. Skema penentuan tarifnya beragam, tapi yang pasti MRT harus disubsidi," imbuh anggota jajaran pembantu Presiden Jokowi di kabinet itu.
Terkait MRT sudah mengusulkan besaran tarif, yakni Rp8.500 per 10 kilometer kepada Pemprov DKI, Budi mengakui angka yang rasional dan tidak memberatkan masyarakat. Menhub beralasan jika tanpa subsidi tarif MRT bisa mencapai Rp25.000-Rp30.000 dari Bundaran HI hingga Lebak Bulus. "Kalau Rp8.500 per 10 kilometer saya rasa cukup reasonable," tegas dia.
Menhub menambahkan pemerintah memutuskan pemberian subsidi demi kepentingan para calon pengguna MRT nantinya. "Basisnya banyak, tapi yang pasti MRT harus disubsidi, kalau tidak masyarakat tidak bisa bayar," tandas mantan petinggi Angkasa Pura II itu. (*)
