Pembangunan Bendungan IKN Nusantara Rampung di Maret 2023

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 07 November 2022
Pembangunan Bendungan IKN Nusantara Rampung di Maret 2023

Pengerjaan proyek Bendungan Sepaku Sepoi di Penajam Paser Utara, Kaimantan Timur. ANTARA/Ahmad Wijaya

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang berfungsi mengalirkan air bersih ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, terus dikebut.

Saat ini, pembangunan telah mencapai 75 persen dan ditargetkan selesai pada Maret 2023. Pembangunan Bendungan Sepaku Sepoi ini telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Juga:

Jokowi Janjikan Pusat Ekonomi Baru IKN Terbangun di Juni 2023

"Saat ini, pekerjaan terus kita lakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan kami optimistis selesai selesai waktunya," kata Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda Harya Muldianto di Penajam Paser Utama, Kaltim, Minggu (7/11).

Ia mengatakan, apabila bendungan nanti sudah selesai maka akan menyalurkan air bersih ke kawasan IKN serta bisa juga berfungsi untuk irigasi juga sebagai tempat pariwisata.

Manfaat lain keberadaan bendungan ini, katanya, adalah mampu mengalirkan air baku 2.500 liter per detik, yang terbagi 2.000 untuk IKN dan 500 untuk Balikpapan, serta mampu mereduksi banjir sampai 55,26 persen.

Fungsi lain keberadaan bendungan yang memiliki total luas lahan 378 hektare tersebut, juga memiliki nilai strategis dan penting untuk IKN yaitu mampu mengendalikan banjir.

Pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan selama ini antara lain pekerjaan lahan inspeksi dan fasilitas umum, timbunan bendungan utama, hidromekanikal, pekerjaan jembatan hulu, pekerjaan jembatan hilir, serta pagar kawasan.

"Sumber air di bendungan in nantinya akan berasal dari Sungai Tengin tapi juga dari air hujan di mana tingkat curah hujan di wilayah ini setiap tahun cukup besar," kata Harya.

Biaya pembangunan bendungan ini mencapai Rp 556 miliar bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2019-2023 dengan masa pelaksanaan 2020-2023. (*)

Baca Juga:

Hak Guna Bangunan 160 Tahun di IKN Diberikan Secara Bertahap

#IKN Nusantara
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Prabowo baru bersedia meneken Keppres Pemindahan IKN dengan syarat infrastruktur dan sarana prasarana telah benar-benar siap.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Indonesia
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Otorita IKN akan mengalami peningkatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Indonesia
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Pembangunan IKN tetap berlanjut meski anggaran yang dialokasikan untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) fluktuatif tiap tahunnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Indonesia
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Ada permintaan dari Kepala OIKN untuk mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan VIP menjadi bandara umum.
Dwi Astarini - Kamis, 24 Juli 2025
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Indonesia
TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN
, lima batalyon baru itu akan ditempatkan di Jakarta, Lampung, Ambon, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah Natuna.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN
Indonesia
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Moratorium sementara pembangunan IKN perlu mempertimbangkan program strategis Presiden Prabowo saat ini.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 Juli 2025
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Indonesia
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Usulan yang dilontarkan Partai NasDem agar Wapres berkantor di IKN tidak mudah direalisasikan.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Indonesia
NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo
"Indonesia bukan hanya Jawa, apalagi Jakarta. Konon ibu kota negara sudah pindah ke IKN, maka urgent kalau Gibran berkantor di IKN.”
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo
Indonesia
Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau
Selain biaya seremonial acara, negara juga harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi untuk para pejabat yang datang ke sana.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 Juli 2025
Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau
Indonesia
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Jakarta lebih mudah diakses oleh para tamu undangan, termasuk pejabat negara, mantan presiden, dan tokoh masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Bagikan