Zulfikar Sy
Pekan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengintensifkan memeriksa sejumlah anggota DPR sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik bakal mendalami sejumlah informasi terkait proyek yang menelan anggaran negara hingga Rp5,9 triliun itu untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.
"Ada sejumlah anggota DPR yang masih kita agendakan diperiksa di minggu ini. Karena kita masuk politik di konstruksi besar kasus KTP-el," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/7) malam.
Adapun yang digali ialah aliran dana, pertemuan-pertemuan, hingga indikasi penyimpangan pembahasan anggaran di parlemen atau melibatkan anggota DPR, meski sebagian di antaranya telah ditemukan dan disampaikan KPK ke pengadilan.
Sejumlah nama yang pernah duduk di Komisi II, Badan Anggaran (Banggar) dan pimpinan Fraksi di DPR periode 2009-2014 sudah mulai diperiksa sejak Senin (3/4) kemarin.
Beberapa di antaranya adalah Yasonna Laoly, Olly Dondokambey, dan Ganjar Pranowo. Febri mengungkapkan, pekan ini, penyidik akan fokus ke kluster politik dari kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.
"Mereka diperiksa untuk tersangka AA (Andi Narogong), karena dalam proses penyidikan kita serius dalami kluster ketiga yaitu kluster politik," pungkasnya.
Andi merupakan tersangka ketiga yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah Irman dan Sugiharto. Andi diduga berperan sejak proses penganggaran, penyusunan proyek, hingga mengatur perusahaan yang ikut tender proyek e-KTP.
Andi dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 33 UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)
Berita terkait mega korupsi e-KTP baca juga dalam artikel: Terkait Kasus E-KTP, Politisi PKB Dicecar KPK Soal Peran Andi Narogong
