Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjhajo Kumolo menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan politisi PDI Perjuangan ini untuk membahas maraknya pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi.
"Yang pertama saya mau konsultasi dengan pimpinan KPK terkait banyaknya anggota DPRD kita, DPRD Malang kemudian ada Sumatera Utara (tersangkut kasus korupsi)," kata Tjahjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/9).
Menurut Tjahjo, banyaknya pejabat di suatu daerah yang tersangkut kasus korupsi berpengaruh pada roda pemerintahan daerah. Untuk itu, ia akan mengeluarkan diskresi untuk pemerintah daerah yang pejabat daerahnya banyak ditahan KPK.
"Yang mana supaya pemerintahan jalan, saya mengeluarkan diskresi saja agar setiap keputusan politik pembangunan yang dilakukan oleh Pemda itu bisa berjalan," jelas dia.
Tjahjo pun sempat menyinggung kasus suap pembahasan APBD-P Malang yang sudah menjerat 41 dari 45 anggota DPRD Malang. Kata Tjahjo, roda pemerintahan daerah tidak akan berjalan jika anggota DPRDnya hanya terisa empat orang.
"Karena yang namanya Pemda adalah seorang Gubernur, Bupati, Wali Kota termasuk DPRD. Kasus Malang kan kasus yang unik, tinggal 4 orang (anggota DPRD). Sementara, yang kedua juga belum ada PAW makanya segera akan dikeluarkan diskresinya, akan kami konsuktasikan dengan KPK," pungkasnya. (Pon)
