Pedemo Turunkan Jokowi Ancam Bawa Massa Lebih Besar


Demonstrasi menuntut Presiden Jokowi turun, di halaman gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/10). (Foto: MP/Achmad Cinde)
MerahPutih Peristiwa - Aksi demonstrasi tepat setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menuntut MPR/DPR menggelar sidang istimewa untuk menurunkan Presiden Joko Widodo, Selasa (20/10). Jika tuntutan tidak digubris, ribuan massa tersebut mengancam untuk menurunkan massa lebih banyak.
"Intinya meminta DPR mengadakan sidang istimewa," ujar Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula kepada merahputih.com, di halaman DPR, Jakarta.
Beni mengatakan, jumlah massa yang turun sekira 5.000 orang. Ia mengancam akan menurunkan massa lebih besar apabila DPR tidak menggelar sidang istimewa.
"Kalau MPR tidak segera menyikapi, maka tanggal 28 Oktober kami akan menggerakan ratusan ribu massa lebih besar," kata dia.
Ia menilai, apabila DPR menolak untuk menggelar sidang istimewa itu artinya lembaga perwakilan rakyat tersebut tidak lagi mampu menjadi bagian untuk menyampaikan aspirasi. (mad)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Dijenguk Menko Yusril di Rutan Polda, Delpedro Marhaen Bersikukuh Tidak Bersalah

Menko Polkam Sjafrie Pastikan Indonesia Aman meski Masih Ada Demo

KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat

583 Demonstran Masih Ditahan, Polri Fokus Cari Aktor Intelektual dan Perusak Fasilitas Umum

Menko Yusril Jelaskan Alasan Penerapan Restorative Justice untuk Delpedro Marhaen Belum Bisa Dilakukan

Polda Metro Jaya Jelaskan Alasan Penetapan Tersangka Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen

BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat

Polda Metro Jaya Tetapkan 43 Orang sebagai Tersangka Demo Ricuh, 6 Masuk Klaster Penghasut, Sisanya Perusuh

TNI Merasa Jadi Sasaran Hoaks dan Adu Domba, Pastikan Solid bersama Polri Jaga Stabilitas Keamanan Nasional

Perwira BAIS TNI ‘Nyaris’ Diciduk saat Demo Rusuh, Mabes TNI: Lagi Tugas Negara Memonitor Massa dan Pengumpulan Data
