PDIP Ungkap Genderang Pilpres Ditabuh Terlalu Awal

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 23 Februari 2023
PDIP Ungkap Genderang Pilpres Ditabuh Terlalu Awal

DPP PDIP. (Foto: MP/Ponco)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) menyebut genderang soal Pilpres 2024 terlalu dini ditabuh oleh segelintir pihak. Padahal, masih banyak persoalan bangsa yang perlu menjadi harusnya menjadi perhatian, termasuk para elite politik.

"Jadi pertanyaan yang bagus karena genderang Pilpres ditabuh terlalu awal, padahal kita ada persoalan-persoalan fundamental terkait kualitas pendidikan, kemiskinan dan kemudian juga masalah Papua," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2).

Baca Juga:

Jawaban PDIP Soal Megawati Dilaporkan ke Komnas Perempuan

Sejumlah persoalan bangsa tersebut, kata Hasto, juga harus menjadi perhatian seluruh elite politik Tanah Air. Ia meminta elite-elite politik tak hanya sibuk bermanuver soal capres-cawapres.

"Karena semua nanti ada waktunya. Sudah diatur tahapannya oleh KPU. Buat apa kita membentuk KPU kalau kita tidak mentaati tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh KPU hanya karena ambisi untuk mendapatkan cocktail effect. Nah ini yang harus kita pahami," ujarnya.

Di sisi lain, Hasto tetap menghargai keputusan Partai Demokrat, Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden.

"Sehingga bagi PDI Perjuangan kami mengucapkan selamat ketika antara NasDem, Demokrat, dan PKS sudah membangun suatu kerja sama politik tersebut dan kemudian semakin mengerucut. Karena ini hak dari setiap partai dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden," ucapnya.

Soal personal Anies yang diidentikan antitesa Presiden Joko Widodo (Jokowi), PDIP juga sudah berhitung tidak akan berkoalisi dengan ketiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan tersebut.

"Bergabung dengan koalisi itu maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi. Sehingga kami jelas berbeda dengan NasDem, Demokrat dan PKS yg telah mengusung Bapak Anies Baswedan. Kami akan bekerja sama dengan partai-partai lain dan kemudian mendorong semangat gotong-royong itu," sambung Hasto.

Baca Juga:

PDIP Dorong Perempuan Mengabdi di Bidang Politik

Persoalan stunting, menjalankan politik lingkungan hingga masalah geopolitik dunia menjadi fokus perhatian PDIP saat ini. Perhatian PDIP diwujudkan supaya angka stunting turun demi memastikan kualitas tumbuh kembang dan kecerdasan anak - anak masa depan Indonesia.

"Buktinya kita setelah Pak Jokowi melakukan berbagai upaya pun kita masih 22 persen yang terkena stunting dari 100 anak Indonesia. Ini bukan persoalan tubuh pendek, ini persoalan pemikirannya, persoalan kecerdasannya. Ini mengancam masa depan 24 tahun yang akan datang. Ini yang seharusnya kita lihat," ujarnya.

Lebih lanjut Hasto menegaskan, pada waktunya calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung PDIP akan diumumkan. Termasuk, dengan partai apa PDIP akan berkoalisi.

"Yang kemudian dilakukan dengan melihat berbagai aspek- aspek persoalan perekonomian kita, aspek internasional, aspek kesiapan seluruh jajaran partai," imbuhnya.

PDIP, kata Hasto, masih menunggu momentum yang tepat, tidak terburu- buru karena terdesak oleh manuver segelintir pihak.

"Dan yang tidak kalah pentingnya adalah momentum, dan ini semua harus dilakukan secara detail. Sehingga untuk urusan pemimpin, ukurannya bukan cepat tidaknya. Ukurannya pada kualitas dari pemimpin tersebut," pungkas Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Aplikasi MPP Wujud Adaptasi PDIP Terhadap Dunia Digital

#DPP PDIP #PDIP #Hasto Kristiyanto #Megawati Soekarnoputri #Pilpres #Pilpres 2024 #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - 37 menit lalu
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Bagikan