PDIP Ungkap Alasan Jokowi Tunjuk Bekas Jenderal Jadi Menteri Agama
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.Com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama (Menag).
Hal itu menyusul kritik dari sejumlah pihak lantaran posisi Menag tidak diisi dari kalangan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah.
Baca Juga:
Presiden Jokowi Padukan Sipil dan Militer di Kabinet Demi Keseimbangan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Jokowi punya alasan rasional menunjuk eks Wakil Panglima ABRI itu sebagai Menag. Terlebih penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Pak Jokowi kan juga mengambil pembelajaran dari pemerintahan sebelumnya. Pak Jokowi tentu saja punya alasan, dan alasan itu yang menjadi pijakan bagi Pak Jokowi di dalam mengambil keputusan," kata Hasto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).
Hasto menyebut masukan dari NU terkait posisi Menag akan dipertimbangkan. Bahkan, lanjut Hasto, posisi Wakil Menteri bisa saja diisi orang dari kalangan ormas Islam seperti NU maupun Muhammadiyah.
"Tentu saja apa yang disampaikan oleh NU ini juga menjadi masukan bagi Pak Jokowi kita lihat bagaimana seluruh konfigurasi yang ada di dalam kabinet dan nanti akan ada wakil wakil menteri juga," ujar Hasto.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, KH Robikin Emhas mengakui bahwa dirinya dan pengurus banyak mendapatkan pertanyaan dari para kiai terkait menteri agama yang baru. Bahkan, beberapa di antaranya mengaku kecewa.
"Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait menteri agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes," kata Robikin dalam keterangannya, Kamis (24/10).
Robikin menuturkan, para kiai memahami soal Kementerian Agama yang harus berada di garda terdepan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama. Bahkan, mereka juga sudah lama khawatir dengan fenomena pendangkalan pemahaman agama yang ditandai dengan makin maraknya sikap intoleransi hingga sikap ekstrem mengatasnamakan agama.
Baca Juga:
Jokowi Jangan Sampai Pilih Menteri Agama yang Tak Paham Cara Beragama
"Karena kondisi dan daya destruktif yang diakibatkan, secara kelembagaan jauh waktu NU tegas mengingatkan bahaya radikalisme. Bahkan NU menyatakan Indonesia sudah kategori darurat radikalisme di samping narkoba dan LGBT," ungkap Robikin.
Kendati demikian, kata Robikin, para kiai masih tak mengerti dengan dipilihnya menteri agama dari pensiunan TNI. "Para kiai tak habis mengerti terhadap pilihan yang ada," tandasnya.(Pon)
Baca Juga:
Prabowo Subianto Resmi Terima Jabatan Menteri Pertahanan dari Ryamizard
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Menag Tegaskan Pemerintah tak Campuri Penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU
Soal Isu Perebutan Kekuasaan di PBNU, Menag: Pemerintah tak Terlibat dalam Urusan Internal
Menteri Agama Siapkan Puluhan Kampus UIN dan Pesantren di Seluruh Indonesia, Tempat Anak-Anak Palestina yang Putus Sekolah
Menteri Agama Geram Ada Pendakwah Lecehkan Anak-Anak, tak Bisa Menoleransi Tindakan yang Mencederai Nilai Kemanusiaan
Menag Ungkap Pagu Efektif Pendidikan Islam 2025 Disesuaikan Jadi Rp 26,11 Triliun
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Menag Nasaruddin Umar: Jangan Ada yang Beri ‘Stempel Negatif’ pada Pesantren
Menag Nasaruddin Puji Indonesia Peringkat 1 Negara yang Kuat Sedekah
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum