Soffi Amira
MerahPutih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus menegaskan, bahwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, merupakan korban dari kesewenang-wenangan institusi penegak hukum, dalam hal ini lewat tangan oknum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Deddy hingga saat ini meyakini jika kasus yang menyeret Hasto ini merupakan bentuk politisasi hukum. Hal ini bukan tanpa sebab. Dia mengungkap ada permintaan khsusus yang pernah dilayangkan kepada PDIP.
"Perlu diketahui bahwa sekitar 14 Desember, itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK," kata Deddy dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Jakarta Pusat, Rabu (12/3).
Bahkan, anggota Komisi II DPR itu menyebut jika utusan tersebut merupakan orang yang memiliki otoritas di sebuah lembaga. Karena itu, Deddy meyakini kasus yang menjerat Hasto merupakan kriminalisasi.
Baca juga:
Febri Diansyah Sebut Dakwaan KPK terhadap Sekjen PDIP Campur Aduk Fakta dan Opini
"Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan," ungkapnya.
Menurutnya, jika KPK ingin menegakkan hukum dengan benar, banyak persoalan atau kasus hukum lainnya yang bisa diusut oleh lembaga yang dikomandoi Setyo Budiyanto itu.
"Kasus mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat dan itulah kenapa kami sebagai partai baik DPP maupun Fraksi akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini," tegas Deddy. (Pon)
Baca juga:
PDIP Tunjuk 17 Kuasa Hukum untuk Mendampingi Hasto Kristiyanto, Salah Satunya Eks Jubir KPK
