Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Tim Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memang sudah ditarget agar masuk penjara sebelum kongres partai yang rencananya digelar tahun ini.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).
“Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat,” kata Ronny.
Dia menjelaskan penahanan Hasto bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi partai. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDIP agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di penghujung kekuasaannya.
Baca juga:
Semir Rambut Warna Hitam Sebelum Penuhi Panggilan KPK, Hasto: Lambang Tidak Ada yang Abu-abu
“Semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan penggeledahan kediaman Sekjen Hasto Kristiyanto kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari rangkaian operasi politik dengan target mengganggu, mengawut-awut, internal partai jelang Kongres,” bebernya.
Menurut Ronny, pimpinan KPK saat ini dapat disebut sebagai KPK edisi Jokowi. Hal itu lantaran di akhir kekuasaannya, Jokowi tidak menghiraukan kritik publik agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Prabowo yang saat itu akan dilantik.
“Sehari sejak dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi, dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan, terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto karena bersuara kritis terhadap kerusakan demokrasi yang dilakukan Jokowi,” ungkapnya.
Baca juga:
Buntut Kasus Hasto, KPK Periksa Legislator PDIP Maria Lestari
“KPK Edisi Jokowi ini tidak akan menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal ijin tambang blok medan, yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga Jokowi lainnya,” lanjut Ronny.
Lebih lanjut Ronny menyerukan agar seluruh kader dan simpatisan PDIP tetap solid di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak merongrong partai.
“PDI Perjuangan akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti hukum acara pidana yang ada,” pungkasnya. (Pon)
