PDIP Sebut Ada Resiko Politik Jika Pilkada 9 Desember Ditunda

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 14 September 2020
PDIP Sebut Ada Resiko Politik Jika Pilkada 9 Desember Ditunda

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: MP/Humas PDIP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan sikap mendukung Pemerintah untuk terus melaksanakan pilkada serentak 2020 sesuai jadwal dimana pemungutan suara akan dilaksanakan pada 9 Desember.

Sikap itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menjawab pertanyaan wartawan seusai pembukaan Sekolah Cakada PDIP gelombang III yang dilaksanakan secara virtual, Minggu (13/9) kemarin.

Baca Juga

DPR Ogah Tunda Pilkada Serentak 2020

Hasto mengatakan pihaknya memperhatikan faktor-faktor resiko ke depan. Yang penting saat ini, sudah ada harapan bagaimana ada temuan vaksin. Plus ada kesadaran untuk terus mengingatkan pentingnya protokol kesehatan seperti menjaga jarak minimal dua meter.

"Maka untuk itu, mengingat pilkada serentak sudah beberapa kali ditunda dan kita sudah berkomitmen tanggal 9 Desember, sikap dari PDI Perjuangan adalah pilkada tetap tanggal 9 Desember. Hanya saja seluruh ketentuan protokol pencegahan COVID-19 harus dijalankan," kata Hasto.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-DPP PDIP)
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-DPP PDIP)

Kata Hasto, bagi PDIP, jika pilkada ditunda, maka akan ada resiko politik. Sebab penundaan akan menciptakan ketidakpastian yang baru. Dan harus diingat, warga Indonesia punya kecenderungan mengikuti teladan dari pemimpinnya. Maka itulah partainya mewajibkan setiap cakada yang diusung untuk memastikan diri sebagai teladan.

"Jumlah kampanye nanti dibatasi. Sehingga tak boleh nanti kampanye massal. 50 orang itu boleh, misalnya. Metode kampanye akan kita sesuaikan. Door to door itu menjadi opsi, kampanye virtual itu menjadi opsi, penggunaan handphone sebagai alat perjuangan untuk mensosialisasikan calon itu menjadi metode pendekatan," beber Hasto.

Baca Juga

Jerat Pidana Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan

Dilanjutkan Hasto, beberapa negara lain juga berhasil melaksanakan ajang pemilu seperti di Korea Selatan dan Sri Lanka.

"Sri Lanka saja berhasil di dalam menjalankan itu. Jadi maksud saya, mari kita penuhi ketentuan protokol pencegahan COVID-19 tersebut. Dan pilkada ini justru menjadi ujian bagi kita terhadap kemampuan kita membangun disiplin total, disiplin menyeluruh," pungkas Hasto. (Pon)

#Hasto Kristiyanto #PDIP #Pilkada Serentak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Bagikan