PDIP: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Diintervensi Kekuatan Politik

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan pemberantasan korupsi tak boleh diintervensi oleh kekuatan politik.

"Sejak awal kami melihat pemberantasan korupsi itu harus dijalankan sebagai semangat reformasi, sebagai misi suci, sebagai tugas yang tak boleh diintervensi oleh kekuatan politik," kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Sabtu (21/12).

Baca Juga

Keberadaan Dewas KPK Potensi Jadi Jebakan Betmen

Hasto menyambut baik dilantiknya anggota Dewan Pengawas dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

"Melihat figur yang dipilih menjadi dewan pengawas dan komisioner KPK, kami meyakini upaya pemberantasan korupsi akan dilakukan dengan lebih komprehensif," ujarnya.

Alumni Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada (UGM) ini pun berharap, lembaga antitasuah bisa lebih mengedepankan pencegahan korupsi di bawah kepemimpinan lima komisioner yang baru.

"Kita harapkan dengan adanya dewas, marwah untuk mengedepankan pencegahan," ujar Hasto.

Baca Juga

Pengamat Pertanyakan Pemilihan Nama-nama Dewan KPK

Selain itu, Hasto juga berharap tak ada lagi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pimpinan KPK seperti periode sebelumnya.

"Tidak ada lagi seperti dulu penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan karena ambisi orang per orang," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melantik lima pimpinan baru KPK periode 2019-2023 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (20/12) kemarin. Lima komisioner KPK tersebut yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar.

Baca Juga

Dewas KPK Dipilih Jokowi, Gerindra: Berpotensi Menimbulkan Konflik Kepentingan

Pimpinan baru jilid V dilantik bersama-sama dengan lima anggota Dewan Pengawas KPK. Adapun, lima Dewas KPK yang telah dilantik Presiden Jokowi yakni, Artidjo Alkostar, Harjono, Albertina Ho, Syamsudin Haris, dan Tumpak Hatorangan Panggabean. (Pon)