PDIP Nyatakan tak akan Pilih Capres Berdasarkan Popularitas

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 22 Juni 2022
PDIP Nyatakan tak akan Pilih Capres Berdasarkan Popularitas

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan pers, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2022). ANTARA/Syaiful Hakim

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi pusat untuk menentukan siapa yang akan dipilih pada Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto memastikan partainya tidak akan memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berdasarkan popularitas dan figur seseorang.

Dia mengatakan, PDIP tidak akan memanfaatkan teori efek ekor jas untuk menentukan kandidat pada Pilpres 2024.

Baca Juga:

Bambang Pacul Bicara soal Salam Komando dengan Ganjar di Rakernas PDIP

"PDIP bukan tipe partai yang menggunakan jalan pintas dengan menggunakan teori efek ekor jas dalam menentukan kandidat," kata Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6), dikutip Antara.

Hasto menyatakan, PDIP memiliki strategi yang mendasar melalui pengkaderan. "Kalau bagi kami, rekrutmen harus tumbuh dari bawah, kaderisasi, dan kepemimpinan melalui Sekolah Partai ini," kata Hasto.

Ia menuturkan bahwa Megawati memiliki perhatian bahwa organisasi itu harus dibangun dari bawah.

"Itu jauh lebih penting daripada popularitas diri," jelas Hasto.

Baca Juga:

Gerindra Sambut Baik Peluang Kerja Sama dengan PDIP

Sebelum adanya keputusan Ketua Umum Megawati mengenai Pemilu 2024, lanjut Hasto, PDIP terus melakukan konsolidasi dan bergerak ke bawah. Dia mengharapkan pada waktunya nanti gerakan organisasi semakin efektif.

"Semua apa yang menjadi harapan rakyat bisa ditangkap dan diformulasikan menjadi kebijakan politik. Itulah yang menjadi jurus politik PDI Perjuangan di dalam memenangkan pemilu," kata Hasto.

Oleh karena itu, PDIP tidak akan menggunakan efek ekor jas dalam menentukan kandidat pada Pilpres 2024.

"Coat-tail effect itu diharapkan muncul dari rakyat. Rakyat itu sebetulnya pemimpin dari segala pemimpin," katanya. (*)

Baca Juga:

Risma Paparkan Kerja-Kerja Ideologis Partai di Rakernas II PDIP

#PDIP #Capres 2024 #Pilpres #Pilpres 2024 #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Bagikan