PDIP Nyatakan tak akan Pilih Capres Berdasarkan Popularitas

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 22 Juni 2022
PDIP Nyatakan tak akan Pilih Capres Berdasarkan Popularitas

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan pers, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2022). ANTARA/Syaiful Hakim

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi pusat untuk menentukan siapa yang akan dipilih pada Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto memastikan partainya tidak akan memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berdasarkan popularitas dan figur seseorang.

Dia mengatakan, PDIP tidak akan memanfaatkan teori efek ekor jas untuk menentukan kandidat pada Pilpres 2024.

Baca Juga:

Bambang Pacul Bicara soal Salam Komando dengan Ganjar di Rakernas PDIP

"PDIP bukan tipe partai yang menggunakan jalan pintas dengan menggunakan teori efek ekor jas dalam menentukan kandidat," kata Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6), dikutip Antara.

Hasto menyatakan, PDIP memiliki strategi yang mendasar melalui pengkaderan. "Kalau bagi kami, rekrutmen harus tumbuh dari bawah, kaderisasi, dan kepemimpinan melalui Sekolah Partai ini," kata Hasto.

Ia menuturkan bahwa Megawati memiliki perhatian bahwa organisasi itu harus dibangun dari bawah.

"Itu jauh lebih penting daripada popularitas diri," jelas Hasto.

Baca Juga:

Gerindra Sambut Baik Peluang Kerja Sama dengan PDIP

Sebelum adanya keputusan Ketua Umum Megawati mengenai Pemilu 2024, lanjut Hasto, PDIP terus melakukan konsolidasi dan bergerak ke bawah. Dia mengharapkan pada waktunya nanti gerakan organisasi semakin efektif.

"Semua apa yang menjadi harapan rakyat bisa ditangkap dan diformulasikan menjadi kebijakan politik. Itulah yang menjadi jurus politik PDI Perjuangan di dalam memenangkan pemilu," kata Hasto.

Oleh karena itu, PDIP tidak akan menggunakan efek ekor jas dalam menentukan kandidat pada Pilpres 2024.

"Coat-tail effect itu diharapkan muncul dari rakyat. Rakyat itu sebetulnya pemimpin dari segala pemimpin," katanya. (*)

Baca Juga:

Risma Paparkan Kerja-Kerja Ideologis Partai di Rakernas II PDIP

#PDIP #Capres 2024 #Pilpres #Pilpres 2024 #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 31 Agustus 2025
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Bagikan