PDIP Minta PKS dan Gerindra Tak Ngotot-ngototan Rebutan Wagub DKI

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 14 Mei 2019
PDIP Minta PKS dan Gerindra Tak Ngotot-ngototan Rebutan Wagub DKI

Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta telah menunjuk pemimpin Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta setelah kosong di tinggal Sandiaga Uno.

Mereka yang ditunjuk adalah, Ketua fraksi Hanura DPRD Ongen Sangaji sebagai ketua dan Ketua Fraksi NasDem DPRD Bestari Barus Wakil ketua Pansus.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan pembentukan Pansus tersebut agar teknis pemilihan pengganti Sandiaga Uno di kursi DKI 2 memiliki aturan yang jelas.

Sekretaris DPD PDIP DKI, Prasetyo Edi Marsudi (Foto: MP/Fadhli)
Sekretaris DPD PDIP DKI, Prasetyo Edi Marsudi (Foto: MP/Fadhli)

"Pertimbangannya gini karena bukan apa-apa ya kita juga harus ada pansus yang bagaimana nanti misalkan 2 kali gak terpilih, satu kali gak terpilih ini kan harus ada aturannya gitu lo," kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (14/5).

Dengan adanya Pansus itu, kata Prasetyo, bila dua calon Wagub DKI yang diusulkan tidak memenuhi kriteria maka nantinya Pansus mengusulkan untuk mengirim sosok baru kandidat DKI 2.

"Kalau memang dua-duanya gak keterima ya dateng lagi yang baru. Siapa sih yang baru gitu lo," tuturnya.

Menurut dia, figur baru yang nanti dicalonkan harus kesepakatan partai pengusung Anies-Sandi di Pilkada 2017 lalu PKS dan Grindra.

Tapi ada catatan satu calon yang didorong nanti apabila dua nama yang sudah ada tak lolos dalam pemilihan Wagub DKI. "Ya tergantung dari PKS dan gerindra," jelasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga mengimbau kepada PKS dan Gerindra tak saling ngotot-ngototan dalam perebutan kursi orang nomor dua di Jakarta itu.

"Ya secepatnya tergantung di dalam floor ini. Tergantung dengan PKS dan Grrindra juga. Kalau mereka ngotot-ngototan begitu ya gak ketemu," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #Sandiaga Uno #PKS #Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Mengenang Kepergian Guruh Soekarnoputra, Seniman Legendaris yang Dibalut Kain Favorit Fatmawati
Kabar duka menyelimuti Indonesia. Guruh Soekarnoputra meninggal dunia hari ini di usia 73 tahun. Simak detail pemakaman dan pesan terakhir almarhum di sini.
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Mengenang Kepergian Guruh Soekarnoputra, Seniman Legendaris yang Dibalut Kain Favorit Fatmawati
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Indonesia
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Dasco mengatakan Gerindra tidak hanya mencermati survei SMRC, tetapi juga hasil survei dari lembaga lain yang dipublikasikan ke publik.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Bagikan