PDIP Minta PKS dan Gerindra Tak Ngotot-ngototan Rebutan Wagub DKI

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 14 Mei 2019
PDIP Minta PKS dan Gerindra Tak Ngotot-ngototan Rebutan Wagub DKI

Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta telah menunjuk pemimpin Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta setelah kosong di tinggal Sandiaga Uno.

Mereka yang ditunjuk adalah, Ketua fraksi Hanura DPRD Ongen Sangaji sebagai ketua dan Ketua Fraksi NasDem DPRD Bestari Barus Wakil ketua Pansus.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan pembentukan Pansus tersebut agar teknis pemilihan pengganti Sandiaga Uno di kursi DKI 2 memiliki aturan yang jelas.

Sekretaris DPD PDIP DKI, Prasetyo Edi Marsudi (Foto: MP/Fadhli)
Sekretaris DPD PDIP DKI, Prasetyo Edi Marsudi (Foto: MP/Fadhli)

"Pertimbangannya gini karena bukan apa-apa ya kita juga harus ada pansus yang bagaimana nanti misalkan 2 kali gak terpilih, satu kali gak terpilih ini kan harus ada aturannya gitu lo," kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (14/5).

Dengan adanya Pansus itu, kata Prasetyo, bila dua calon Wagub DKI yang diusulkan tidak memenuhi kriteria maka nantinya Pansus mengusulkan untuk mengirim sosok baru kandidat DKI 2.

"Kalau memang dua-duanya gak keterima ya dateng lagi yang baru. Siapa sih yang baru gitu lo," tuturnya.

Menurut dia, figur baru yang nanti dicalonkan harus kesepakatan partai pengusung Anies-Sandi di Pilkada 2017 lalu PKS dan Grindra.

Tapi ada catatan satu calon yang didorong nanti apabila dua nama yang sudah ada tak lolos dalam pemilihan Wagub DKI. "Ya tergantung dari PKS dan gerindra," jelasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga mengimbau kepada PKS dan Gerindra tak saling ngotot-ngototan dalam perebutan kursi orang nomor dua di Jakarta itu.

"Ya secepatnya tergantung di dalam floor ini. Tergantung dengan PKS dan Grrindra juga. Kalau mereka ngotot-ngototan begitu ya gak ketemu," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #Sandiaga Uno #PKS #Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Berita
Dasco Tegaskan Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI bukan Usul Prabowo
Pengajuan nama calon Deputi Gubernur BI sepenuhnya berasal dari Gubernur BI sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Dasco Tegaskan Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI bukan Usul Prabowo
Indonesia
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
BPS mencatat angka pernikahan di Indonesia terus menurun dan terendah dalam satu dekade. PKS soroti faktor ekonomi dan perubahan sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
Indonesia
Gerindra Pastikan Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo Sudah Tidak Pegang KTA Partai
Prasetyo Hadi menambahkan Thomas sudah tidak lagi memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra.
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Pastikan Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo Sudah Tidak Pegang KTA Partai
Indonesia
Thomas Djiwandono Dikabarkan Keluar dari Gerindra, Demi Posisi Deputi Gubernur BI
Semua calon yang diajukan melalui surat Presiden Prabowo Subianto ke DPR RI telah memenuhi semua persyaratan, termasuk melepas keanggotaan di partai politik.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Thomas Djiwandono Dikabarkan Keluar dari Gerindra, Demi Posisi Deputi Gubernur BI
Indonesia
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka peluang dominasi partai penguasa dalam menentukan calon kepala daerah tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Indonesia
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Partai Gerindra mengikuti jejak Golkar, yakni mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Indonesia
Wagub Rano Karno Jawab Ketidakpuasan soal UMP DKI Jakarta
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno memberi tanggapan soal ketidakpuasan kalangan tertentu soal besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
Frengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
Wagub Rano Karno Jawab Ketidakpuasan soal UMP DKI Jakarta
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Didepak Gerindra Buntut Umrah Viral di Tengah Bencana
Sugiono menjelaskan bahwa pemberhentian Mirwan dari struktur partai dilakukan setelah DPP Gerindra menerima laporan terperinci
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Didepak Gerindra Buntut Umrah Viral di Tengah Bencana
Bagikan