Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).
Hasto juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani memastikan belum ada pembicaraan di internal partai terkait pergantian Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
“Kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Kita praduga tak bersalah dulu. (Pergantian Sekjen) kita belum bicara hal itu,” kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (11/1).
Baca juga:
Persoalkan Status Tersangka, Hasto Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Mantan Menko PMK itu pun memberi penjelasan tentang pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyoroti bagaimana KPK mengabaikan tersangka korupsi lain, padahal kasusnya cukup besar.
Menurut Puan, Megawati mengingatkan agar proses hukum harus berjalan dengan adil.
“Kan maksudnya proses hukum itu (harus berjalan) sama. Jadi, ya, semuanya itu harus berjalan sama,” ujarnya.
Terkait rencana Hasto yang akan memenuhi panggilan KPK pada Senin (13/1) mendatang, Puan menyatakan hal tersebut sebagai penghormatan atas proses hukum.
“Sebagai warga negara, tentu saja harus (menghormati) proses hukum, ya. Nah, sekarang sedang berlaku atau berjalan dalam proses hukumnya,” katanya. (*)
