Wisnu Cipto
MerahPutih.com - PDIP khawatir praktik mencurangi hukum ala Pilpres 2024 terulang kembali dalam perhelatan Pilkada yang bakal berlangsung tak lama lagi.
Potensi kecurangan dalam Pilkada itu menjadi satu dari lima kerawanan yang sedang dihadapi Indonesia, selain kondisi geopolitik, pangan, perekonomian nasional, kelas menengah, dan rule by law.
"Ini sangat rawan. Kiranya di dalam pilkada ini ada pihak-pihak yang kemudian mengatakan bahwa urusan pilpres itu sepertinya senafas dengan urusan pilkada. Lalu praktik-praktik yang tidak benar akan mencoba diterapkan kembali," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto, di Hotel Seruni, Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/8).
Menurut Hasto, pemerintah harus berhati-hati terhadap lima hal rawan tersebut serta mengedepankan supremasi hukum terkait dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024 mendatang.
Baca juga:
Dia khawatir arus balik kekuatan rakyat akar rumput yang hidupnya tertekan akibat kondisi perekonomian yang tak menentu, bisa bergerak melawan jika kekuasaan tak menjalankan hukum dengan adil.
"Kekuatan dari yang hidupnya tertekan oleh aspek-aspek perekonomian. Kemudian mereka bergerak karena melawan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan ini," tuturnya.
Hasto menegaskan PDIP sebagai partai politik yang memiliki rekam jejak sejarah panjang, bakal menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia.
"Untuk melakukan pertobatan politik agar pilkada ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik tanpa campur tangan kekuasaan," pungkasnya. (Pon)
