PDIP: Jika Program Dana Kelurahan Berhasil yang Hebat Bukan Jokowi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 22 Oktober 2018
PDIP: Jika Program Dana Kelurahan Berhasil yang Hebat Bukan Jokowi

Presiden didampingi Ibu Negara menyaksikan menyaksikan penandatanganan SPK Kelompok antara masyarakat dan aplikator RISHA di Lombok Timur, Kamis (18/10). (Foto: BPMI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota DPR Fraksi PDIP, Arteria Dahlan menegaskan jika program dana kelurahan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyrakat maka yang akan memperoleh manfaat positifnya adalah kepala daerahnya bukan Presiden Jokowi.

"Seandainya berhasil rakyat tahunya lurahnya hebat, walikotanya hebat. Rakyat enggak tahu itu karena presidennya yang hebat," ujar Arteria, senin (22/10).

Meski begitu Arteria mengaku heran dengan 'nyinyiran' pihak oposisi yang menyebut dana kelurahan sarat politis. Padahal, kata dia dana tersebut diperuntukkan bagi kelurahan seluruh Indonesia untuk meningkatkan pembangunan daerah.

"Harusnya kita semua mengapresiasi komitmen Pak Jokowi akan pemenuhan Program Nawacita ke 3, yakni dengan membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,"ucapnya.

"lantas bagaimana pula caranya kok sampai dikaitkan ke Pilpres? Ke Pak Jokowi? Wong Walikotanya saja belum tentu walikotanya berasal dari partai pengusung Pak Jokowi," timpal Arteria.

Anggota Komisi III, Arteria Dahlan. (Foto/Instagram @arteriadahlan)
Anggota Komisi III, Arteria Dahlan. (Foto/Instagram @arteriadahlan)

Karenanya dia berharap, pihak oposisi menghadirkan kritikan yang bijak. Kritikan yang solutif dan membangun. Tidak hanya asal "nyinyir" tapi tidak memberikan solusi tepat bagi pembangunan daerah. "Seyogyanya kita semua, terutama calon pemimpin itu harus bijak, apa saja program yang dihadirkan, kalau tujuannya untuk membantu masyarakat, didukung, disupport, bukan dinegasikan tanpa menghadirkan alternatif solusi," pungkasnya.

Apalagi, Arteria pernah ikut memperjuangkan dana kelurahan di Komisi II, sehingga ia tahu betul bagaimana aspirasi kepala daerah terkait dana kelurahan yang dimihonkan oleh Asosiasi Walikota Se-Indonesia. "alasannya minimnya biaya operasional daerah untuk melakukan pelayanan publik ditengah keterbatasan sarana dan prasarana," ungkapnya.

"Alhamdulillah, disambut baik oleh Pemerintah, oleh Pak Tjahjo Mendagri, dan tahun 2019 Insya Allah bisa terealisasikan 'kontan' di saat periode pertama Pak Jowoki menjabat presiden. Harusnya diapresiasi, didukung, bukan sebaliknya," tambah Arteria.

Merespon pencairan dana yang dilakukan di tahun politik, Arteria menjawab singkat. "Ya saat ini memang tahun politik, tahun rakyat berpesta demokrasi, bukan berperang dengan alasan demokrasi. Harusnya kita semua adu konsep, adu ide, adu gagasan dan adu program. Bukan membangun prasangka yang jauh dari nalar dan logika," tandasnya. (fdi)

#PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Panda Nababan meninggal dunia pada Senin 9 November 2026 akibat leukemia. Simak rekam jejak loyalis Megawati & alamat rumah duka di Tangsel di sini!
Wisnu Cipto - Senin, 09 November 2026
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan