PDIP: Jika Program Dana Kelurahan Berhasil yang Hebat Bukan Jokowi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 22 Oktober 2018
PDIP: Jika Program Dana Kelurahan Berhasil yang Hebat Bukan Jokowi

Presiden didampingi Ibu Negara menyaksikan menyaksikan penandatanganan SPK Kelompok antara masyarakat dan aplikator RISHA di Lombok Timur, Kamis (18/10). (Foto: BPMI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota DPR Fraksi PDIP, Arteria Dahlan menegaskan jika program dana kelurahan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyrakat maka yang akan memperoleh manfaat positifnya adalah kepala daerahnya bukan Presiden Jokowi.

"Seandainya berhasil rakyat tahunya lurahnya hebat, walikotanya hebat. Rakyat enggak tahu itu karena presidennya yang hebat," ujar Arteria, senin (22/10).

Meski begitu Arteria mengaku heran dengan 'nyinyiran' pihak oposisi yang menyebut dana kelurahan sarat politis. Padahal, kata dia dana tersebut diperuntukkan bagi kelurahan seluruh Indonesia untuk meningkatkan pembangunan daerah.

"Harusnya kita semua mengapresiasi komitmen Pak Jokowi akan pemenuhan Program Nawacita ke 3, yakni dengan membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,"ucapnya.

"lantas bagaimana pula caranya kok sampai dikaitkan ke Pilpres? Ke Pak Jokowi? Wong Walikotanya saja belum tentu walikotanya berasal dari partai pengusung Pak Jokowi," timpal Arteria.

Anggota Komisi III, Arteria Dahlan. (Foto/Instagram @arteriadahlan)
Anggota Komisi III, Arteria Dahlan. (Foto/Instagram @arteriadahlan)

Karenanya dia berharap, pihak oposisi menghadirkan kritikan yang bijak. Kritikan yang solutif dan membangun. Tidak hanya asal "nyinyir" tapi tidak memberikan solusi tepat bagi pembangunan daerah. "Seyogyanya kita semua, terutama calon pemimpin itu harus bijak, apa saja program yang dihadirkan, kalau tujuannya untuk membantu masyarakat, didukung, disupport, bukan dinegasikan tanpa menghadirkan alternatif solusi," pungkasnya.

Apalagi, Arteria pernah ikut memperjuangkan dana kelurahan di Komisi II, sehingga ia tahu betul bagaimana aspirasi kepala daerah terkait dana kelurahan yang dimihonkan oleh Asosiasi Walikota Se-Indonesia. "alasannya minimnya biaya operasional daerah untuk melakukan pelayanan publik ditengah keterbatasan sarana dan prasarana," ungkapnya.

"Alhamdulillah, disambut baik oleh Pemerintah, oleh Pak Tjahjo Mendagri, dan tahun 2019 Insya Allah bisa terealisasikan 'kontan' di saat periode pertama Pak Jowoki menjabat presiden. Harusnya diapresiasi, didukung, bukan sebaliknya," tambah Arteria.

Merespon pencairan dana yang dilakukan di tahun politik, Arteria menjawab singkat. "Ya saat ini memang tahun politik, tahun rakyat berpesta demokrasi, bukan berperang dengan alasan demokrasi. Harusnya kita semua adu konsep, adu ide, adu gagasan dan adu program. Bukan membangun prasangka yang jauh dari nalar dan logika," tandasnya. (fdi)

#PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Politisi PDI-P Deddy Sitorus menilai kericuhan dalam diskusi di UGM tidak lepas dari akumulasi kemarahan mahasiswa. Singgung posisi Budiman Sudjatmiko saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Bagikan