PDIP: Jika Program Dana Kelurahan Berhasil yang Hebat Bukan Jokowi
Presiden didampingi Ibu Negara menyaksikan menyaksikan penandatanganan SPK Kelompok antara masyarakat dan aplikator RISHA di Lombok Timur, Kamis (18/10). (Foto: BPMI)
Merahputih.com - Anggota DPR Fraksi PDIP, Arteria Dahlan menegaskan jika program dana kelurahan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyrakat maka yang akan memperoleh manfaat positifnya adalah kepala daerahnya bukan Presiden Jokowi.
"Seandainya berhasil rakyat tahunya lurahnya hebat, walikotanya hebat. Rakyat enggak tahu itu karena presidennya yang hebat," ujar Arteria, senin (22/10).
Meski begitu Arteria mengaku heran dengan 'nyinyiran' pihak oposisi yang menyebut dana kelurahan sarat politis. Padahal, kata dia dana tersebut diperuntukkan bagi kelurahan seluruh Indonesia untuk meningkatkan pembangunan daerah.
"Harusnya kita semua mengapresiasi komitmen Pak Jokowi akan pemenuhan Program Nawacita ke 3, yakni dengan membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,"ucapnya.
"lantas bagaimana pula caranya kok sampai dikaitkan ke Pilpres? Ke Pak Jokowi? Wong Walikotanya saja belum tentu walikotanya berasal dari partai pengusung Pak Jokowi," timpal Arteria.
Karenanya dia berharap, pihak oposisi menghadirkan kritikan yang bijak. Kritikan yang solutif dan membangun. Tidak hanya asal "nyinyir" tapi tidak memberikan solusi tepat bagi pembangunan daerah. "Seyogyanya kita semua, terutama calon pemimpin itu harus bijak, apa saja program yang dihadirkan, kalau tujuannya untuk membantu masyarakat, didukung, disupport, bukan dinegasikan tanpa menghadirkan alternatif solusi," pungkasnya.
Apalagi, Arteria pernah ikut memperjuangkan dana kelurahan di Komisi II, sehingga ia tahu betul bagaimana aspirasi kepala daerah terkait dana kelurahan yang dimihonkan oleh Asosiasi Walikota Se-Indonesia. "alasannya minimnya biaya operasional daerah untuk melakukan pelayanan publik ditengah keterbatasan sarana dan prasarana," ungkapnya.
"Alhamdulillah, disambut baik oleh Pemerintah, oleh Pak Tjahjo Mendagri, dan tahun 2019 Insya Allah bisa terealisasikan 'kontan' di saat periode pertama Pak Jowoki menjabat presiden. Harusnya diapresiasi, didukung, bukan sebaliknya," tambah Arteria.
Merespon pencairan dana yang dilakukan di tahun politik, Arteria menjawab singkat. "Ya saat ini memang tahun politik, tahun rakyat berpesta demokrasi, bukan berperang dengan alasan demokrasi. Harusnya kita semua adu konsep, adu ide, adu gagasan dan adu program. Bukan membangun prasangka yang jauh dari nalar dan logika," tandasnya. (fdi)
Bagikan
Berita Terkait
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Rakernas Ditutup, PDIP Sebut Ada 8 Tantangan Indonesia
Kecup Prananda dan Puan ke Megawati di Peringatan HUT ke-53 PDIP