Wisnu Cipto
MerahPutih.com - PDIP mengingatkan DPR RI untuk menjalankan tugasnya mendengar aspirasi masyarakat jangan sampai berubah fungsi menjadi ‘Dewan Perwakilan Kekuasaan’.
"Namanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga suara rakyat itulah yang seharusnya didengar. Bukan Dewan Perwakilan Kekuasaan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, menanggapi aksi demonstrasi berbagai elemen di sejumlah daerah se-Indonesia, Kamis (22/8)
Namun, Hasto menepis anggapan bila rekan partainya yang juga Ketua DPR Puan Maharani tidak menjalankan tugasnya secara maksil di parlemen.
Hasto mengaku banyak mendengar Puan telah melakukan pendekatan dengan fraksi lainnya di parlemen mengenai sikap tegas PDIP menolak RUU Pilkada.
Baca juga:
Revisi Kilat UU Pilkada di DPR Kerdilkan Harga Diri Konstitusi
"Mbak Puan telah memberikan arahan kepada Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, maka sikap kami sangat tegas di Baleg, ya, meskipun sendirian (menolak Revisi Undang Undang Pilkada)," imbuh petinggi PDIP itu.
PDIP, lanjut Hasto, mengajak rakyat mengawal isu ini agar upaya merevisi UU Pilkada gagal, seperti yang sudah disampaikan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Jangan paksakan suatu kehendak kekuasaan tanpa mendengarkan suara rakyat. Itu salah satu pesan moral yang disampaikan oleh Ibu Mega. Jangan permainkan konstitusi, suatu bangsa akan hancur lebur kalau tidak berdiri kokoh pada ideologi dan konstitusi," pungkasnya. (Pon)
