PDIP Dukung Imbauan Presiden Jokowi Soal Tahun Politik

MerahPutih.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan dukungan terhadap imbaun Presiden Jokowi kepada menterinya soal "Tahun Politik".

Sebelumnya, dalam rapat kabinet paripurna, Selasa (30/8), Jokowi sempat menyinggung soal tahun politik. Dia mengingatkan menteri kabinetnya untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang mengecewakan rakyat.

"Saya harapkan menteri tidak membuat kebijakan baru yang belum dikonsultasikan kepada publik, pada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan perhitungan mendalam, sehingga justru bisa membikin hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat dan membuat masyarakat kecewa," ujar Jokowi.

Menyikapi imbauan tersebut, Hasto menyatakan PDIP akan terus mendukung Jokowi karena komitmennya untuk menunaikan semua janji kampanyenya.

"Kami mendukung imbauan Pak Jokowi bukan hanya kaitan dengan 2019 tapi memang Pak Joko Widodo memegang teguh apa yang menjadi komitmen dan janji kampanye waktu itu," ujar Hasto di Jakarta, Jumat (1/9).

Sejak awal, kata Hasto, persoalan bangsa ini tidak mudah diselesaikan, justru saat inilah momentum yang tepat bagi PDIP untuk mendorong Jokowi memenuhi komitmennya kepada rakyat.

"Karena persolan yang dihadapi sejak awal tidak mudah yang fiskal terbatas, beban hutang yang besar, subsidi kepada rakyat, sementara tantangan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, politik alokasi dan distribusi anggaran yang memperbesar investasi bagi kepentingan publik itu kan sebelumnya sangat kurang, oleh karena itu kami mendukung imbauan Pak Jokowi," kata dia.

Hasto melanjutkan, komitmen PDIP itu telah dibuktikan tidak hanya saat Pilpres atau Pileg, di luar itu pun partai berlambang banteng moncong putih tetap konsisten.

"PDIP memberikan dukungan sepenuhnya bahwa saat inilah untuk memenuhi seluruh komitmen kepada rakyat masalah pilpres dan pileg itu ada waktunya sendiri," ucap Hasto Kristiyanto. (Fdi)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Deddy Mizwar: Tahun 2018 Tahun Politik