PDIP Dukung Imbauan Presiden Jokowi Soal Tahun Politik

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 01 September 2017
PDIP Dukung Imbauan Presiden Jokowi Soal Tahun Politik

Presiden Jokowi. (FB/Presiden Joko Widodo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan dukungan terhadap imbaun Presiden Jokowi kepada menterinya soal "Tahun Politik".

Sebelumnya, dalam rapat kabinet paripurna, Selasa (30/8), Jokowi sempat menyinggung soal tahun politik. Dia mengingatkan menteri kabinetnya untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang mengecewakan rakyat.

"Saya harapkan menteri tidak membuat kebijakan baru yang belum dikonsultasikan kepada publik, pada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan perhitungan mendalam, sehingga justru bisa membikin hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat dan membuat masyarakat kecewa," ujar Jokowi.

Menyikapi imbauan tersebut, Hasto menyatakan PDIP akan terus mendukung Jokowi karena komitmennya untuk menunaikan semua janji kampanyenya.

"Kami mendukung imbauan Pak Jokowi bukan hanya kaitan dengan 2019 tapi memang Pak Joko Widodo memegang teguh apa yang menjadi komitmen dan janji kampanye waktu itu," ujar Hasto di Jakarta, Jumat (1/9).

Sejak awal, kata Hasto, persoalan bangsa ini tidak mudah diselesaikan, justru saat inilah momentum yang tepat bagi PDIP untuk mendorong Jokowi memenuhi komitmennya kepada rakyat.

"Karena persolan yang dihadapi sejak awal tidak mudah yang fiskal terbatas, beban hutang yang besar, subsidi kepada rakyat, sementara tantangan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, politik alokasi dan distribusi anggaran yang memperbesar investasi bagi kepentingan publik itu kan sebelumnya sangat kurang, oleh karena itu kami mendukung imbauan Pak Jokowi," kata dia.

Hasto melanjutkan, komitmen PDIP itu telah dibuktikan tidak hanya saat Pilpres atau Pileg, di luar itu pun partai berlambang banteng moncong putih tetap konsisten.

"PDIP memberikan dukungan sepenuhnya bahwa saat inilah untuk memenuhi seluruh komitmen kepada rakyat masalah pilpres dan pileg itu ada waktunya sendiri," ucap Hasto Kristiyanto. (Fdi)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Deddy Mizwar: Tahun 2018 Tahun Politik

#Presiden Jokowi #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Bagikan