Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diminta tak mengiyakan tawaran masuk ke koalisi pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto. Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menilai PDIP seharusnya tetap berada di luar pemerintahan karena capres yang mereka usung Ganjar Pranowo kalah.
“PDIP, apabila tidak menang (di pilpres), harusnya berada di luar pemerintahan. Ini pernah terjadi saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun. Ini penting untuk check and balance,” kata Ikrar video yang diunggah akun Youtubenya dikutip Senin (7/10).
Ikrar menyebut partai yang kalah sesuai fatsun politik tetap berada di luar kubu yang menang. “Partai (yang kalah) tak ujug-ujug dalam bahasa politik disebut jump on the bandwagon atau lompat ke kereta yang sedang berjalan dan masuk menjadi penumpang di dalam kereta tersebut. Baik atas dasar undangan atau kalah,” terang Ikrar.
Menurutnya, jika PDIP masuk ke koalisi pemerintahan Prabowo, itu bukanlah tradisi politik yang baik. Hal itu membuat pemilu kehilangan makna karena parpol yang kalah sama-sama melompat ke gerbong pemerintahan dan menyatu. “Ini tak mendidik masyarakat yang pemilih, karena elite partai harusnya memikirkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan pemilih,” jelas Ikrar.
Baca juga:
Bakal Bertemu, Pertemuan Megawati dan Prabowo Tinggal Tentukan Tempat
Peneliti senior LIPI ini berpadangan PDIP mesti menghargai suara rakyat dan tak mempermainkannya. “Janganlah, ketika partai kalah, lalu mencoba untuk mendapat kursi menteri. Kalau itu dilakukan, akan terlihat kalau ikut pemilu hanya untuk mendapatkan kursi kekuasaan bukan mendapatkan kehormatan dalam politik,” jelas Ikrar.
Jika PDIP masuk ke pemerintahan, menurutnya, pemerintahan Prabowo akan membagi-bagikan kekuasaan dengan semua partai. “Lalu siapa yang jadi pengawas. Ini bisa jadi bancakan politik untuk mendapatkan kekuasaan bukan pendidikan politik yang baik,” pungkas Ikrar.(knu)
Baca juga:
2 Kader PDIP Diisukan Masuk Kabinet Prabowo, Begini Reaksi Bambang Pacul
