PDIP Diminta tak Masuk Koalisi Prabowo, Pihak yang Kalah Harus di Luar Pemerintahan

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 07 Oktober 2024
PDIP Diminta tak Masuk Koalisi Prabowo, Pihak yang Kalah Harus di Luar Pemerintahan

Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti.(foto: dok YouTube Ikrar Nusa Bhakti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diminta tak mengiyakan tawaran masuk ke koalisi pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto. Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menilai PDIP seharusnya tetap berada di luar pemerintahan karena capres yang mereka usung Ganjar Pranowo kalah.

“PDIP, apabila tidak menang (di pilpres), harusnya berada di luar pemerintahan. Ini pernah terjadi saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun. Ini penting untuk check and balance,” kata Ikrar video yang diunggah akun Youtubenya dikutip Senin (7/10).

Ikrar menyebut partai yang kalah sesuai fatsun politik tetap berada di luar kubu yang menang. “Partai (yang kalah) tak ujug-ujug dalam bahasa politik disebut jump on the bandwagon atau lompat ke kereta yang sedang berjalan dan masuk menjadi penumpang di dalam kereta tersebut. Baik atas dasar undangan atau kalah,” terang Ikrar.

Menurutnya, jika PDIP masuk ke koalisi pemerintahan Prabowo, itu bukanlah tradisi politik yang baik. Hal itu membuat pemilu kehilangan makna karena parpol yang kalah sama-sama melompat ke gerbong pemerintahan dan menyatu. “Ini tak mendidik masyarakat yang pemilih, karena elite partai harusnya memikirkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan pemilih,” jelas Ikrar.

Baca juga:

Bakal Bertemu, Pertemuan Megawati dan Prabowo Tinggal Tentukan Tempat


Peneliti senior LIPI ini berpadangan PDIP mesti menghargai suara rakyat dan tak mempermainkannya. “Janganlah, ketika partai kalah, lalu mencoba untuk mendapat kursi menteri. Kalau itu dilakukan, akan terlihat kalau ikut pemilu hanya untuk mendapatkan kursi kekuasaan bukan mendapatkan kehormatan dalam politik,” jelas Ikrar.

Jika PDIP masuk ke pemerintahan, menurutnya, pemerintahan Prabowo akan membagi-bagikan kekuasaan dengan semua partai. “Lalu siapa yang jadi pengawas. Ini bisa jadi bancakan politik untuk mendapatkan kekuasaan bukan pendidikan politik yang baik,” pungkas Ikrar.(knu)

Baca juga:

2 Kader PDIP Diisukan Masuk Kabinet Prabowo, Begini Reaksi Bambang Pacul

#Megawati Soekarnoputri #Prabowo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 46 menit lalu
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku mendapat arahan dan wejangan selama bertemu dengan Megawati di Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Indonesia
Prabowo Perintahkan Percepat Pembangunan Hunian Tetap dan Sementara Korban Banjir Sumatera
Ada 30.000 lebih rumah warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang rusak akibat banjir bandang dan longsor.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Prabowo Perintahkan Percepat Pembangunan Hunian Tetap dan Sementara Korban Banjir Sumatera
Indonesia
Diskon Tiket Diklaim Bisa Lancarkan Arus Perjalanan dan Jaga Daya Beli Masyarakat.
Presiden menekankan pentingnya menjaga stabilitas ketahanan pangan, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perekonomian nasional tetap bergerak di tengah tingginya mobilitas publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Diskon Tiket Diklaim Bisa Lancarkan Arus Perjalanan dan Jaga Daya Beli Masyarakat.
Indonesia
Prabowo Janji Tindak Pembalakan liar. Minta Warga Jaga Kelestarian Alam
Prabowo juga menegaskan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan mitigasi bencana agar peristiwa serupa tak terulang lagi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 14 Desember 2025
Prabowo Janji Tindak Pembalakan liar. Minta Warga Jaga Kelestarian Alam
Indonesia
Percepat Penanganan Dampak Banjir Sumatera, Ini Perintah Prabowe ke TNI dan Polri
Prabowo kembali turun langsung ke daerah terdampak bencana di Sumatra pada hari kedua peninjauannya ke Sumatra Utara, Sabtu (13/12),
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Percepat Penanganan Dampak Banjir Sumatera, Ini Perintah Prabowe ke TNI dan Polri
Indonesia
Presiden Prabowo Ultimatum Dalam 1 Minggu Listrik Daerah Terdampak Bencana Menyala
sebagian wilayah masih tergenang banjir sehingga menghambat perbaikan jaringan dan pemasangan kabel.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Presiden Prabowo Ultimatum Dalam 1 Minggu Listrik Daerah Terdampak Bencana Menyala
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Prabowo Janji Pantau Setiap Hari Penanganan Banjir Sumatera, Perbaikan Terus Dilakukan
Selain persoalan air bersih, masalah tanggul yang rusak juga menjadi perhatian untuk segera dilakukan perbaikan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Prabowo Janji Pantau Setiap Hari Penanganan Banjir Sumatera, Perbaikan Terus Dilakukan
Indonesia
Pulang Dari Pakistan dan Rusia, Prabowo Langsung Mendarat di Sumatera Utara
Presiden Prabowo dijadwalkan mengecek langsung beberapa daerah terdampak bencana banjir bandang dan longsor,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Desember 2025
Pulang Dari Pakistan dan Rusia, Prabowo Langsung Mendarat di Sumatera Utara
Bagikan