PDIP Desak Polisi Usut Tuntas Pemakai Jasa Saracen

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 31 Agustus 2017
PDIP Desak Polisi Usut Tuntas Pemakai Jasa Saracen

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas sindikat penyebar berita hoax berkonten ujaran kebencian Saracen dan pengguna jasanya.

Hal itu dinyatakan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Kantornya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (31/8).

"Kami menyesalkan itu terjadi suatu tindakan yang dilakukan dengan sistematis, kami minta aparat betul-betul mengusut tuntas, agar kedepan tidak terjadi lagi," ujar Hasto Kristiyanto.

Dia menilai, Pilkada seharusnya menjadi ajang kontestasi gagasan oleh figur yang baik bukan justru menjadi lahan penyebaran kampanye negatif yang merusak persaudaraan.

"Pilkada harus jadi ajang kontestasi gagasan oleh figur yang baik bukan karena hasil rekayasa informasi atau skenario kampanye negatif oleh pihak tidak bertanggungjawab, sehingga hal itu harus diusut tuntas," tegasnya.

Lebih lanjut, kata Hasto, sebagai bangsa yang dibangun atas dasar tradisi ketimuran dengan mengedepankan Pancasila sebagai kepribadian bangsa, maka sangat tidak pantas jika politisi menggunakan jasa penyebaran kebencian dalam berpolitik.

"Pemesan jasa harus ditindak, sehingga fair, karena dalam demokrasi itu diajarkan kejujuran, fairness dan kemudian kompetisi sehat. Mereka yang memesan khusus harus ditindak tegas," ucap Hasto.

Meskipun yang terlibat itu merupakan kader PDIP sendiri. "Kita akan cabut dukungan jika terlibat," tandas Hasto Kristiyanto.(*)

#Saracen #Berita Hoax #Ujaran Kebencian #Hasto Kristiyanto #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Faktanya, kedua wilayah itu sudah kuat menjadi kandang PDIP.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kabarnya Bakal Audit Kekayaan Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, kabarnya meminta kekayaan Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, diaudit.
Soffi Amira - Kamis, 29 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kabarnya Bakal Audit Kekayaan Luhut Binsar Pandjaitan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Stop Gaji Anggota DPR selama 3 Bulan, Uangnya Dipakai untuk Bantu Korban Bencana Alam
Presiden RI, Prabowo Subianto, kabarnya menghentikan gaji anggota DPR selama tiga bulan. Uangnya akan digunakan untuk korban bencana alam.
Soffi Amira - Selasa, 27 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Stop Gaji Anggota DPR selama 3 Bulan, Uangnya Dipakai untuk Bantu Korban Bencana Alam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pesawat ATR 42-500 Jatuh karena Power Bank Penumpang Terbakar
Pesawat ATR 42-500 terjatuh karena power bank milik penumpang terbakar. Namun, apakah informasi ini bisa dibenarkan?
Soffi Amira - Senin, 26 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pesawat ATR 42-500 Jatuh karena Power Bank Penumpang Terbakar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan akan menangkap Presiden RI, Prabowo Subianto, jika melakukan kerusakan alam hingga terjadi bencana.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Hakim PN Surakarta Pastikan Ijazah Jokowi Palsu
Hakim PN Surakarta memastikan, bahwa ijazah Jokowi palsu. Namun, apakah informasi ini bisa dibenarkan?
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Hakim PN Surakarta Pastikan Ijazah Jokowi Palsu
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Bagikan