Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mencabut rekomendasi dan dukungan yang pernah diberikan kepada Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo.
Langkah ini diambil menyusul video viral yang memperlihatkan Bupati Alor Amon Djobo mencaci maki Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Ketua DPRD Kabupaten Alor.
"Hari ini DPP PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan pada Amon Jobo sebagai Bupati Alor," kata anggota DPR Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira dalam keterangan tertulis, Rabu (2/6) malam.
Baca Juga:
Pencabutan rekomendasi itu tertuang dalam surat DPP bernomor 2922/IN/DPP/VI/2021 yang diteken oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun serta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
"Surat Pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada Nopember 2017 mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Jobo untuk berkontestasi pada Pilkada Alor 2018," ujarnya.
Andreas mengatakan, melalui surat pencabutan dukungan ini, DPP PDIP juga menginstruksikan kepada DPC PDIP Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDIP di DPRD.
"Untuk mengambil sikap terhadap bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor," tegas Andreas.
Menurut legislator PDIP dari Dapil NTT 1 ini, perilaku Bupati Alor yang mencaci maki Mensos Risma dan Ketua DPRD Alor sangat tidak pantas dilakukan.
"Apalagi dengan kata makian yang sangat jorok disertai ancaman merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan apalagi oleh seorang pejabat setingkat bupati," ujarnya.
Baca Juga:
Anak Buah Juliari Akui Legislator PDIP Ihsan Yunus Dapat Jatah Kouta Bansos
Andreas pun menyinggung perilaku tak pantas ini pernah terjadi sebelumnya, terhadap perwira menengah Kodam Udayana pada 2020 lalu. Bahkan kala itu, Bupati Alor mengancam akan menembak mati perwira berpangkat kolonel tersebut.
"Perilaku Amon Jobo yang seharusnya menjadi panutan masyarakat mempertontonkan kebrutalan temperamen dan emosi yang tidak terkendali ini perlu menjadi perhatian semua pihak, agar sang bupati pengumbar caci maki brutal ini memperoleh sanksi hukum maupun politik agar tidak mengulangi perilaku brutalnya," tutup dia. (Pon)
Baca Juga:
Resmikan 25 Kantor PDIP Daerah, Megawati Kenang Tidur di Ranjang Bambu Berkutu
