PDIP Beberkan Kecurangan di Pilkada Sumut

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 28 November 2024
PDIP Beberkan Kecurangan di Pilkada Sumut

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat tampak naik sisingaan di depan kantor KPU, Jakarta, Senin (27/11). (Foto: Dok. PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan sejumlah kecurangan di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya bakal mengadukan kecurangan itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobby Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan partai coklat (parcok), bansos, PJ kepada daerah-daerah dan desa," katanya dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Djarot merinci intimidasi ‘parcok’ kepada pemerintah desa di Sumatera Utara untuk dijadikan sebagai tim sukses dalam pemungutan suara. Bahkan ada oknum di polsek untuk mengamankan suara Bobby. Tapi Djarot mendapati mereka yang mengetahui hal itu berupaya dibungkam.

"Saya bertemu dengan beberapa teman di sana termasuk orang-orang desa yang diintimasi oleh parcok, saya bilang sebaiknya bicara apa adanya dan mau bersaksi tapi dia takut, kenapa? Karena akan dicari-cari dan sudah dicari-cari salahnya terutama di dalam pemerintahan dan anggaran desa," ujarnya.

Baca juga:

Quick Count Pilkada Sumut: Bobby Nasution Unggul Jauh dari Edy-Hasan

"Semua ini suruh mereka hingga mereka merasa ketakutan. Inilah bentuk intimidasi secara nyata dan dia mengatakan pada saya mohon maaf Pak Djarot saya tidak berani," sambung Djarot.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun barang bukti. Nantinya barang bukti ini akan disampaikan lewat Bawaslu.

"Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti baik itu beberapa bentuk video rekaman kemudian surat menyurat rencananya semua dan melaporkan kepada Bawaslu," ungkapnya.

Ia berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Meski Djarot menduga adanya oknum penyelenggara pemilu yang "masuk angin".

"Persoalannya ternyata penyelenggara pemilu ada oknum yang masuk angin. Jadi laporan diabaikan," imbuhnya.

Baca juga:

PDIP Kalah Diberbagai Pilkada, Megawati: Demokrasi Kian Terancam Mati

Atas temuan itu, Djarot mengingatkan menang dan kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi ia mempersoalkan cara yang ditempuh dalam meraih kemenangan itu tergolong tidak wajar.

"Persoalannya adalah di dalam memenangkan proses demokrasi apakah calon tertentu itu juga menempatkan etika dan moral," pungkasnya. (Pon)

#PDIP #Pilkada Sumatera Utara #Djarot Saiful Hidayat
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Bagikan