Frengky Aruan
MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan sejumlah kecurangan di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya bakal mengadukan kecurangan itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobby Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan partai coklat (parcok), bansos, PJ kepada daerah-daerah dan desa," katanya dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).
Djarot merinci intimidasi ‘parcok’ kepada pemerintah desa di Sumatera Utara untuk dijadikan sebagai tim sukses dalam pemungutan suara. Bahkan ada oknum di polsek untuk mengamankan suara Bobby. Tapi Djarot mendapati mereka yang mengetahui hal itu berupaya dibungkam.
"Saya bertemu dengan beberapa teman di sana termasuk orang-orang desa yang diintimasi oleh parcok, saya bilang sebaiknya bicara apa adanya dan mau bersaksi tapi dia takut, kenapa? Karena akan dicari-cari dan sudah dicari-cari salahnya terutama di dalam pemerintahan dan anggaran desa," ujarnya.
Baca juga:
Quick Count Pilkada Sumut: Bobby Nasution Unggul Jauh dari Edy-Hasan
"Semua ini suruh mereka hingga mereka merasa ketakutan. Inilah bentuk intimidasi secara nyata dan dia mengatakan pada saya mohon maaf Pak Djarot saya tidak berani," sambung Djarot.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut tim PDIP di Sumut telah menghimpun barang bukti. Nantinya barang bukti ini akan disampaikan lewat Bawaslu.
"Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti baik itu beberapa bentuk video rekaman kemudian surat menyurat rencananya semua dan melaporkan kepada Bawaslu," ungkapnya.
Ia berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Meski Djarot menduga adanya oknum penyelenggara pemilu yang "masuk angin".
"Persoalannya ternyata penyelenggara pemilu ada oknum yang masuk angin. Jadi laporan diabaikan," imbuhnya.
Baca juga:
PDIP Kalah Diberbagai Pilkada, Megawati: Demokrasi Kian Terancam Mati
Atas temuan itu, Djarot mengingatkan menang dan kalah dalam demokrasi adalah hal wajar. Tapi ia mempersoalkan cara yang ditempuh dalam meraih kemenangan itu tergolong tidak wajar.
"Persoalannya adalah di dalam memenangkan proses demokrasi apakah calon tertentu itu juga menempatkan etika dan moral," pungkasnya. (Pon)
