PDIP Angkat Bicara soal Isu Tarik Semua Kader Menteri dari Kabinet Jokowi

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 21 November 2023
PDIP Angkat Bicara soal Isu Tarik Semua Kader Menteri dari Kabinet Jokowi

Bambang Wuryanto. Foto: Ann/Man/DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mencuat isu PDI Perjuangan (PDIP) bakal menarik seluruh kadernya yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) pemerintahan Presiden Jokowi. Isu itu muncul seiring sikap poliitik berseberangan antara Jokowi dengan PDIP menuju Pilpres 2024.

Merespons rumor tersebut, Ketua Bappilu DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan, hal itu sepenuhnya menjadi keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga:

PDIP Tidak Instruksikan Ganjar Kritik Kinerja Jokowi, Tapi Percaya Datanya Aktual

“Menarik menteri itu kebijakan ketua umum,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11).

Pria yang karib disapa Bambang Pacul ini mengatakan, partainya justru meminta kader yang ada di Senayan untuk tetap mendukung pemerintahan Jokowi hingga selesai.

“Yang saya dengar pasti kan bahwa kita diminta partai, anggota dewan diminta mendukung Pak Jokowi sebagai presiden sampai akhir masa jabatan,” ungkapnya.

Diketahui ada lima kader PDIP yang menjadi menteri di Pemerintahan Presiden Jokowi. Kelimanya yakni, Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Abdullah Azwar Anas (Menpan RB), Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan Pramono Anung (Sekretaris Kabinet).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Ganjar dan Kader PDIP Mundur demi Dukung Anies Baswedan

Saat disinggung soal kerenggangan hubungan Jokowi dengan PDIP, Pacul meminta publik melihat sendiri dinamika politik yang berkembang.

“Hubungan PDIP dengan Pak Jokowi? Saya tidak akan berkomentar, tapi dikau lihat sendiri, ya toh?”imbuhnya.

Menurut Pacul memang ada perbedaan pilihan politik antara Jokowi dengan PDIP. Putra Jokowi Gibran Rakabuming menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sementara PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres.

“Tentu ada perbedaan dalam hal ini, ada yang beda antara pak presiden tentu ada. Normalnya kan ada cawapres putranya. Kalau PDIP kan Bu Mega keputusan kongres calonnya Pak Ganjar, clear kan,” tegas dia.

“Jadi kalau apakah ada kerenggangan? Ya dikau baca sendiri aja ada renggang atau enggak,” sambung Bambang Pacul. (Pon)

Baca Juga:

Puan Agendakan Pertemuan Lagi, Bahas Posisi Jokowi di PDIP

#PDIP #Kinerja Menteri #Megawati Soekarnoputri #Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin #Joko Widodo #Presiden Joko Widodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Kejaksaan Agung menyita uang Jokowi senilai triliunan. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Dukungan Projo ke Prabowo Dinilai Langkah Terhormat Dalam Politik Kebangsaan
David Febrian Sandi tegaskan dukungan pada Prabowo-Gibran adalah langkah sah melanjutkan visi Jokowi
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 November 2025
Dukungan Projo ke Prabowo Dinilai Langkah Terhormat Dalam Politik Kebangsaan
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Bagikan