PDIP Akan Pecat 27 Kader Indisipliner, Diumumkan 17 Desember

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 04 Desember 2024
PDIP Akan Pecat 27 Kader Indisipliner, Diumumkan 17 Desember

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa partainya akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap 27 kader yang dinilai melanggar disiplin.

Hal ini disampaikan Hasto dalam jumpa pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12). Hasto awalnya menegaskan komitmen PDIP terhadap demokrasi di Indonesia.

"Mengingat pentingnya demokrasi yang berkeadilan agar otak pemerintahan bisa mewujudkan cita-cita bangsa tersebut, partai terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai,” kata Hasto.

Hasto berpesan kepada seluruh jajaran DPD dan DPC untuk melakukan evaluasi siapapun yang melanggar disiplin Partai akan dikenakan sanksi organisasi.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi ideologi dan organisasi menjelang Kongres PDIP tahun 2025 mendatang.

Baca juga:

Hasto: Jokowi, Gibran dan Bobby Tak Lagi Bagian dari PDIP

“Sehingga tersaringlah kader-kader Partai yang militan. Kader-kader Partai yang menegakkan kebenaran. Kader-kader Partai yang tidak pernah takut di dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi," tegas politikus asal Yogyakarta ini.

Atas dasar itulah, kata Hasto, DPP PDIP akan mengadakan rapat tertutup untuk mendeteksi kader-kader yang indisipliner dalam pelaksana Pilkada Serentak 2024 yang baru saja berlalu.

“Nantinya Partai akan memberikan sanksi yang begitu tegas. DPP sudah menerima masukan setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan saksi pemecatan,” kata Hasto.

Hasto juga menyebut bahwa penegakan disiplin akan disampaikan dalam acara resmi Partai pada 17 Desember nanti. Proses ini, kata dia, diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh kader agar lebih sadar akan tanggung jawab politik mereka.

“Nanti akan diumumkam tanggal 17 Desember bersama-sama, sekaligus. Jadi nanti dalam upacara partai itu kita akan umumkan, sudah ada protokol partai, supaya proses penegakan disiplin itu betul-betul annti menjadi kesadaran bagi seluruh kader-kader partai,” jelasnya.

Sebab, menurut Hasto, ketika seseorang sudah bergabung dengan partai politik, maka harus mendahulukan kepentingan partai, rakyat, bangsa, dan negara.

“Disiplin adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita tersebut," ujarnya.

Baca juga:

Pengamat Nilai Posisi PDIP di Pemerintahan Prabowo Ditentukan Hasil Pilkada Jakarta

Lebih jauh, Hasto pun menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, akademisi, dan media yang terus mendukung perjuangan PDIP dalam menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) dalam setiap pergerakan politiknya.

“Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indoensia, seluruh masyarakat sipil, perguruan tinggi, para lawyer yang menyatakan dukungan kami, juga kepada rekan-rekan pers, mari kita bangun Indoensia Raya, jangan korbankan pengorbanan dari jiwa raga lebih dari 6 7 juta rakyat Indonesia demi kemerdekaan Indonesia kita," pungkasnya. (Pon)

#PDIP #DPP PDIP #Hasto Kristiyanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan