PDI Perjuangan Bekasi Siapakan Rp 4,3 Miliar untuk Saksi di Pemilu 2019

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 09 Maret 2019
PDI Perjuangan Bekasi Siapakan Rp 4,3 Miliar untuk Saksi di Pemilu 2019

Kader PDI Perjuangan. (Instagram/@pdiperjuangan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyiapkan anggaran hingga Rp 4,3 miliar untuk operasional saksi pada pemilu 2019 dan memastikan akan ada dua saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Sesuai arahan dari Dewan Pimpinan Pusat, jumlah saksi disiapkan dua kali lipat tahun ini. Satu saksi untuk pileg dan satu saksi untuk pilpres. Meskipun waktunya bersamaan tapi kami lakukan pengawasan penuh pada hari pencoblosan," kata Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP Kabupaten Bekasi, Nyumarno, seperti dilansir Antara, Sabtu (9/3).

Nyumarno menyebut, nilai tersebut didapat dari hasil perhitungan internal yang dilakukan pada rapat koordinasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi bersama BSPN, PAC, dan seluruh caleg di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi.

Menurut dia, PDI Perjuangan menyiapkan saksi di total 7.951 TPS yang ada. Setidaknya anggaran yang disiapkan untuk saksi di TPS mencapai Rp 1.870.710.000.

"Itu baru hitungan untuk satu paket saksi pileg atau pilpres saja. Nah kan kami siapkan dua saksi, jadi setidaknya untuk anggaran saksi di lokasi TPS saja disiapkan sekitar Rp 3,7 miliar. Itu untuk akomodasi saksi, akomodasi koordinator saksi TPS, koordinator saksi di desa, koordinator saksi kecamatan sampai alat tulis kantor dan buku saku," ucap dia.

Selain saksi di TPS, anggaran itu juga disiapkan untuk kebutuhan belnja barang pada kamar hitung BSPN sebesar Rp 374.090.000 serta upah tenaga kerja inputer di kamar hitung yang mencapai Rp 121.100.000.

"Kami siapkan untuk sewa komputer 80 unit beserta sejumlah peralatan yang diperlukan. Karena kan kami langsung menghitung suara dari C1. Lalu upah untuk tenaga penginput suara C1, swiper sampai satgas pengamanan," katanya.

Dia melanjutkan, di luar anggaran tadi, masih terdapat anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan terhadap para koordinator saksi.

"Jumlahnya sekitar Rp 77 juta. Beruntung Kabupaten Bekasi telah digelar pemilihan bupati dan gubernur kemarin jadi saksi TPS tidak perlu pelatihan saksi lagi. Tinggal koordinator saja yang dilatih," terangnya. (*)

Baca Juga: Ahok Memilih PDI Perjuangan

#PDIP #Pemilu 2019 #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Bagikan