PDI-P Kritik Penambahan Juru Ketik Penyusunan Pidato Anies

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengkritik penambahan petugas penyusung naskah pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebanyak empat orang pada tahun 2020.

Menurut dia, hal ini kontradiktif dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diminta berhemat soal anggaran. Sementara aktivitas yang berkaitan dengan Anies terus bertambah. Termasuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Baca Juga

Anies Dianggap Tak Transparan, PDIP: Dulu Prapembahasan Dipublikasikan

"Soal jumlah jadi persoalan. Sedangkan, SKPD yang lain diminta melakukan penghematan, sedangkan aktivitas yang melekat dengan gubernur itu semua bertambah. Ini kan tidak rasional juga," kata Gembong di Jakarta, Kamis (7/11).

Gembong pun berpendapat, jumlah empat juru ketik pidato Anies dirasa masih terlalu banyak. Sebelumnya, jumlah juru ketik pidato hanya dua orang.

"Dua tenaga sudah cukup mumpuni. Tidak perlu nambah jumlahnya," tegas dia.

Sebab, kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini kegiatan Gubernur Anies dalam berpidato bisa dihitung oleh jari. Tapi Gembong tidak mempersoalkan soal honor juru ketik bertambah dari Rp5 juta menjadi Rp8,2 juta. Ia menilai hal ini masih masuk akal.

"Dalam setahun bisa dihitung yang dilakukan gubernur," papar Gembong.

Baca Juga

Gaduh Anggaran Jakarta, Anies Dinilai Tidak Konsisten

Seperti diketahui, Pemprov DKI melalui Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDH KLN) mengusulkan tambahan personel juru ketik naskah pidato Gubernur Anies Baswedan menjadi empat orang di 2020.

Selain tambahan personel, Kepala Biro KDH KLN DKI Muhammad Mawardi mengatakan, gaji per bulan penyusun naskah juga bakal naik. Awalnya, gaji setiap penyusun sebesar Rp 5 juta dinaikkan menjadi Rp 8,2 juta.

Anggaran penambahan personel dan honor yang diusulkan dalam KUA-PPAS 2020 mengacu Keputusan Gubernur Nomor 1214 Tahun 2019 tentang Satuan Biaya Honorarium Tenaga Ahli Non Pegawai Aparatur Sipil Negara Tim Penyusun Sambutan, Pidato, Makalah, dan Kertas Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.

Baca Juga

Redam Polemik, NasDem Minta Anies Buka Anggaran KUA-PPAS

"Tahun ini dua orang, nah tahun 2020 rencananya empat orang. Nanti kalau sudah ada wagubnya, kami tidak anggarkan, jadi repot. (Kegiatan) yang diwakili oleh para deputi, para asisten, kami siapkan juga (naskah pidatonya)," kata Mawardi kepada wartawan, Rabu (6/11). (Asp)