PBNU Tegas Tolak Pemulangan Ratusan WNI Simpatisan ISIS
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj (Foto: Antara Foto)
MerahPutih.Com - Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menilai pemulangan WNI simpatisan ISIS dari Suriah bukan kebijakan yang pantas didukung.
Ia mengatakan, pemerintah Indonesia tidak perlu ramah terhadap WNI eks ISIS yang kini luntang-lantung di wilayah Timur Tengah itu.
Baca Juga:
Jika Masih Berstatus WNI, Pemerintah Harus Lindungi Eks Simpatisan ISIS
“Ngapain diramahin. Saya tolak. Saya tidak setuju dipulangkan ke tanah air,” kata Kiai Said kepada wartawan, Minggu (9/2).
Menurut Kiai Said, penolakan serupa juga dilontarkan oleh negara-negara lain, misalnya Saudi Arabia dan Pakistan.
Karenanya, Indonesia mestinya melakukan hal yang sama. Sebab, pada prinsipnya, orang yang bergabung dengan ISIS sudah meninggalkan kewarganegaraan dengan kemauan sendiri.
Apalagi, para eks ISIS sudah melabeli semua warga Indonesia, termasuk ormas NU sebagai pihak yang menyembah selain Allah alias thogut.
“Mereka sudah meninggalkan negara, membakar paspornya. Mereka juga mengatakan kita thogut, terutama NU, Anshorut Thogut, pendukung thogut. Ngapain disuruh pulang?” kecamnya.
Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius memastikan, hingga kini, belum ada rencana pemerintah memulangkan sekitar 600 WNI eks ISIS.
Yang ada adalah baru sebatas informasi yang diperoleh BNPT dari beberapa komunitas internasional baik saluran intelijen maupun badan-badan internasional tentang sekian puluh ribu FTF (Foreign Terrorist Fighter) dan keluarganya di Suriah yang ada di beberapa camp.
“Di mana di antaranya lebih dari 600 orang yang pengakuannya adalah WNI. Itupun juga belum diverifikasi,” ujarnya dalam keterangannya.
Baca Juga:
Sudah Bakar Paspor, Ratusan Anggota ISIS Tak Pantas Dipulangkan ke Indonesia
Suhardi menambahkan, menjaga situasi kondisi dalam negeri agar bebas dari paham radikal saja sudah susah. Apalagi harus memulangkan 600 orang sebagian besar adalah aktif anggota ISIS.
“Pekerjaan menjadi sangat berat karena harus melawan ideologi radikal, dan para pelakunya. Sekarang dalam pembahasan. Jadi, tidak ada sama sekali, keputusannya belum ada sama sekali. Ini yang perlu saya luruskan dulu. Enggak gampang,” pungkasnya.(Knu)
Baca Juga:
Pemulangan Eks WNI Kombatan ISIS Sangat Berbahaya, Keamanan Harus di Atas Kemanusiaan
Bagikan
Berita Terkait
PBNU Sebut Insiden Al-Khoziny Sidoarjo 'Puncak Gunung Es' Masalah Infrastruktur Pesantren
KPK Dinilai Terlalu Tendensius ke Salah Satu Ormas Dalam Mengusut Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah
PBNU Bangun 1.000 Titik SPPG, 10 Dapur Diklaim Siap Beroperasi
Konferensi Pesantren Ditutup, Hasilkan Empat Rekomendasi Utama
Reaksi PBNU saat Tahu Pengurusnya Jadi Komisaris Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat hingga Dituding Terima Uang