PBNU Dikritik Karena Dukung Pilpres Dikembalikan ke MPR

MerahPutih.Com - Intelektual Nahdlatul Ulama (NU), Ulil Abshar Abdalla mengaku sedih dengan sikap politik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mendukung upaya pemilihan Presiden melalui MPR RI.

“Saya amat sedih sekali karena PBNU mendukung pemilihan Presiden melalui MPR,” kata Ulil dalam akun Twitternya yang dikutip, Kamis (28/11).

Baca Juga:

Tommy Soeharto Ingin Presiden Kembali Dipilih MPR, Begini Tanggapan Para Politisi

Menurutnya, pemilihan langsung sejatinya adalah sebuah anugerah reformasi yang pernah diperjuangkan bangsa Indonesia. Namun ketika pemilihan langsung itu akan dianulir dari pola sistem demokrasi di dalam negeri, ia menilai bahwa justru itulah wujud dari kemunduran demokrasi itu sendiri.

“Pemilu langsung adalah salah satu capaian penting reformasi kita. Ini adalah kemunduran besar bagi demokrasi,” ujarnya.

Ulil berharap, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia tidak menjadi bagian dari pendorong kemunduran demokrasi.

“NU tak boleh menjadi bagian dari kekuatan ‘konservatif’ untuk memundurkan demokasi kita,” imbuhnya.

Selain itu, Ulil juga menyampaikan bahwa dirinya menolak wacana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang ingin mengganti Pilkada langsung menjadi melalui DPRD. Apalagi jika argumentasi yang dibangun hanya karena faktor mahalnya biaya pelaksanaanya.

“Saya juga menolak wacana pemerintah (cq. Kemendagri) untuk menggantikan Pilkada langsung dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dengan alasan mahalnya biaya pemilu,” ujar Ulil.

Jika hanya karena faktor mahalnya biaya pelaksanaanya, maka bisa dijadikan alasan pula Presiden dipilih oleh MPR, bukan lagi oleh rakyat secara langsung.

“Kalau alasan ini dipakai, maka ini juga berlaku untuk Pilpres. Apakah Pilpres langsung mau diganti juga?,” tandasnya.

Perlu diketahui, bahwa PBNU telah kedatangan tamu dari para pimpinan MPR RI saat ini. Rombongan yang dipimpin oleh Bambang Soesatyo tersebut menyampaikan soal rencana lembaga tersebut untuk melakukan amandemen terbatas terhadap UUD 1945.

Baca Juga:

Akbar Tanjung: MPR Jadi Lembaga Tertinggi, Presiden Tak Bisa Dipilih Secara Langsung

Salah satu materi yang dibahas dalam pertemuan itu adalah bagaimana mengembalikan proses politik Pilpres dilakukan oleh MPR lagi.

Wacana itu diamini oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, dan mengatakan bahwa berdasarakan Munas NU di Cirebon tahun 2012 lalu, PBNU sudah mempertimbangkan itu.(Knu)

Baca Juga:

Kembalikan Peran MPR, PDIP: Presiden Tetap Dipilih Rakyat