PBB Longgarkan Penggunaan Ganja

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 04 Desember 2020
PBB Longgarkan Penggunaan Ganja

PBB Hapus Ganja dari daftar obat berbahaya. (Foto: Unsplash/Manish Panghal)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB), Rabu (2/12), memutuskan untuk menghapus ganja dari kategori obat paling berbahaya di dunia. Keputusan yang sangat diantisipasi dan ditunda tersebut dapat membuka jalan bagi perluasan penelitian ganja dan penggunaannya untuk dunia medis.

Dilansir dari laman The New York Times, pemungutan suara oleh Komisi Narkotika yang berbasis di Vienna dan mencakup 53 negara anggota, mempertimbangkan serangkaian rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang klasifikasi ulang ganja dan zat turunannya.

Baca juga:

Negara yang Melegalkan Ganja untuk Medis. Turki Salah Satunya

Tetapi perhatian berpusat pada rekomendasi utama untuk menghilangkan ganja dari Konvensi Tunggal 1961 tentang Narkotika, substansi tersebut terdaftar bersama dengan obat golongan opioid yang berbahaya dan sangat adiktif, seperti heroin.

Para ahli mengatakan bahwa pemungutan suara tidak akan langsung berdampak pada pelonggaran kontrol internasional. Pemerintah masih memiliki kekuasaan tentang pengklasifikasikan ganja.

Tetapi banyak negara melihat ke konvensi global sebagai pedoman. Pengakuan PBB menjadi kemenangan simbolis, setidaknya bagi para pendukung perubahan kebijakan narkoba yang mengatakan bahwa hukum internasional sudah ketinggalan zaman.

PBB Longgarkan Penggunaan Ganja
Penggunaan Ganja dalam medis marak digunakan dalam beberapa tahun terakhir. (Foto: Vox.com)

“Ini adalah kemenangan besar dan bersejarah bagi kami, kami tidak bisa berharap lebih,” kata Kenzi Riboulet-Zemouli, seorang peneliti independen untuk kebijakan narkoba.

Zemouli juga memantau dengan cermat pemungutan suara dan posisi negara anggota. Dia mengatakan bahwa ganja telah digunakan sepanjang sejarah untuk tujuan pengobatan dan keputusan pada hari Rabu memulihkan status itu.

Perubahan tersebut kemungkinan besar akan mendukung penelitian medis dan upaya legalisasi di seluruh dunia. Penggunaan ganja dalam medis marak digunakan dalam beberapa tahun terakhir di beberapa negara. Kandungan turunan dari ganja digunakan dalam beberapa produk seperti cannabidiol atau CBD, senyawa nonintoxicating.

Cowen, sebuah perusahaan investasi dan jasa keuangan, memperkirakan bahwa industri CBD di Amerika Serikat akan bernilai US$ 16 miliar (Rp226 Triliun) pada tahun 2025. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa CBD dapat melindungi sistem saraf, meredakan kejang, nyeri, kecemasan, dan pembengkakan.

Baca juga:

Manfaat Kesehatan dari Cannabinoid yang Mampu Melawan Penyakit Kronis

PBB Longgarkan Penggunaan Ganja
Rekomendasi untuk mengubah klasifikasi mariyuana pertama kali dibuat oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2019. (Foto: The Scientist)

Rekomendasi untuk mengubah klasifikasi mariyuana pertama kali dibuat oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2019. Tapi secara politik memecah belah dan menyebabkan penundaan yang tidak biasa dalam pemungutan suara komisi PBB.

Klasifikasi ulang melewati pemungutan suara dengan hasil 27-25. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menjadi negara yang memberikan suara mendukung, sementara Cina, Mesir, Nigeria, Pakistan dan Rusia menjadi negara yang menentang.

Delegasi dari China mengatakan bahwa, meskipun ada perubahan klasifikasi ganja oleh PBB, negara itu akan secara ketat mengontrol ganja untuk melindungi dari bahaya dan penyalahgunaan.

Sementara delegasi Inggris mengatakan, klasifikasi ulang itu sejalan dengan bukti ilmiah dari manfaat terapeutiknya. Negara tersebut pun masih sangat mendukung adanya kontrol internasional untuk ganja. (Kna)

Baca juga:

'Hujan' Ganja Turun di Tel Aviv Israel

#Ganja #PBB #WHO #Kesehatan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ananda Dimas Prasetya

nowhereman.. cause every second is a lesson for you to learn to be free.

Berita Terkait

Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Berita Foto
Program Keluarga SIGAP Dorong Perubahan Perilaku Lewat Layanan Kesehatan Primer
Ketua Tim Bidang Penyusunan Rencana Prioritas Pemanfaatan Dana Desa, Sappe M. P. Sirait saat Program Keluarga Sigap di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 15 Januari 2026
Program Keluarga SIGAP Dorong Perubahan Perilaku Lewat Layanan Kesehatan Primer
Indonesia
Usai Banjir Bandang, Warga Aceh Tamiang Banyak Alami Gangguan Kesehatan
Ratusan pengungsi pascabanjir bandang di Aceh Tamiang mengalami berbagai penyakit seperti ISPA hingga diare. Tim Dokkes Polri turun beri layanan kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Usai Banjir Bandang, Warga Aceh Tamiang Banyak Alami Gangguan Kesehatan
Indonesia
Profil Sidharto Suryodhipuro, Presiden Dewan HAM PBB Asal Indonesia
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodhipuro, ditunjuk memimpin Dewan HAM PBB.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Profil Sidharto Suryodhipuro, Presiden Dewan HAM PBB Asal Indonesia
Indonesia
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Sidharto Reza Suryodipuro ditunjuk memimpin Human Rights Council dengan tema A Presidency for All.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Indonesia ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dalam organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun 2026 di Jenewa
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Dunia
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Disebut tidak lagi melayani kepentingan Amerika dan mendorong agenda yang tidak efektif atau bersifat bermusuhan.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Dunia
AS Kurangi Jumlah Vaksin Wajib untuk Anak-Anak, Timbulkan Kekhawatiran Peningkatan Risiko Penyakit
Perubahan ini terjadi setelah Presiden Donald Trump meminta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS) meninjau bagaimana negara-negara sejawat merekomendasikan vaksin.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
  AS Kurangi Jumlah Vaksin Wajib untuk Anak-Anak, Timbulkan Kekhawatiran Peningkatan Risiko Penyakit
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan belum Ditemukan Super Flu di Jakarta
Pemerintah DKI telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ihwal Super Flu ini.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Gubernur Pramono Tegaskan belum Ditemukan Super Flu di Jakarta
Indonesia
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengecam penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dan mendesak PBB menggelar sidang darurat demi menjaga hukum internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Bagikan