PBB Diminta Tak Tutup Mata Pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei, Pemerintah Segera Bersikap Tegas

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 03 Maret 2026
PBB Diminta Tak Tutup Mata Pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei, Pemerintah Segera Bersikap Tegas

Mantan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. ANTARA/Andolu Ajansi/pri.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mengecam keras aksi pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang diduga dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat.

Legislator dari Fraksi PKB tersebut menegaskan bahwa tindakan brutal ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional serta kedaulatan negara, sehingga komunitas internasional wajib menjatuhkan sanksi tegas kepada kedua negara tersebut.

Baca juga:

Sepak Terjang Ayatollah Ali Khamenei 38 Tahun Pimpin Iran, Gugur di Ujung Rudal

Pelanggaran Berat Kedaulatan Negara

Oleh Soleh menilai pembunuhan terhadap otoritas tertinggi sebuah negara merupakan preseden buruk yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Menurutnya, serangan ini bukan hanya menargetkan individu, melainkan harga diri sebuah bangsa yang berdaulat.

“Pembunuhan terhadap pemimpin sebuah negara adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Ini bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga terhadap kedaulatan sebuah negara,” ujar Oleh Soleh dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3).

Ia juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tidak menutup mata. Mengingat Iran adalah anggota sah PBB, maka hak-hak dan kedaulatannya wajib dilindungi oleh konvensi internasional yang berlaku.

Desakan Sanksi dan Peran Indonesia

Lebih lanjut, politisi senior ini menyoroti rekam jejak Israel dan Amerika Serikat yang dinilai sering lolos dari konsekuensi hukum atas dugaan kejahatan perang. Ia khawatir jika dunia tetap diam, tatanan global akan mengalami kerusakan permanen akibat eskalasi konflik yang terus dipicu oleh tindakan sepihak.

Baca juga:

Ali Khamenei dan Petinggi Meninggal, Menlu Iran Tegaskan Kemampuan Militer Tidak Berubah

“Dunia internasional tidak boleh terus menerus membiarkan praktik-praktik yang melanggar hukum internasional terjadi tanpa konsekuensi. Jika dibiarkan, maka tatanan global akan semakin rusak,” tegasnya.

Oleh Soleh pun meminta Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil posisi di garda terdepan dalam forum-forum internasional guna menyuarakan pemberian sanksi.

Ia menekankan bahwa penyerangan ini telah mencederai semangat Board of Peace (BoP) yang seharusnya menjadi landasan perdamaian dunia, bukan justru menjadi pembenaran atas tindakan agresi militer.

#Ali Khamenei #Ayatollah Ali Khamenei #Kandidat Pengganti Ali Khamenei #Pengganti Ayatollah Ali Khamenei #Iran #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan cendera mata ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 November 2026
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Bagikan