PBB Diminta Tak Tutup Mata Pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei, Pemerintah Segera Bersikap Tegas

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 03 Maret 2026
PBB Diminta Tak Tutup Mata Pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei, Pemerintah Segera Bersikap Tegas

Mantan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. ANTARA/Andolu Ajansi/pri.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mengecam keras aksi pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang diduga dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat.

Legislator dari Fraksi PKB tersebut menegaskan bahwa tindakan brutal ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional serta kedaulatan negara, sehingga komunitas internasional wajib menjatuhkan sanksi tegas kepada kedua negara tersebut.

Baca juga:

Sepak Terjang Ayatollah Ali Khamenei 38 Tahun Pimpin Iran, Gugur di Ujung Rudal

Pelanggaran Berat Kedaulatan Negara

Oleh Soleh menilai pembunuhan terhadap otoritas tertinggi sebuah negara merupakan preseden buruk yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Menurutnya, serangan ini bukan hanya menargetkan individu, melainkan harga diri sebuah bangsa yang berdaulat.

“Pembunuhan terhadap pemimpin sebuah negara adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Ini bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga terhadap kedaulatan sebuah negara,” ujar Oleh Soleh dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3).

Ia juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tidak menutup mata. Mengingat Iran adalah anggota sah PBB, maka hak-hak dan kedaulatannya wajib dilindungi oleh konvensi internasional yang berlaku.

Desakan Sanksi dan Peran Indonesia

Lebih lanjut, politisi senior ini menyoroti rekam jejak Israel dan Amerika Serikat yang dinilai sering lolos dari konsekuensi hukum atas dugaan kejahatan perang. Ia khawatir jika dunia tetap diam, tatanan global akan mengalami kerusakan permanen akibat eskalasi konflik yang terus dipicu oleh tindakan sepihak.

Baca juga:

Ali Khamenei dan Petinggi Meninggal, Menlu Iran Tegaskan Kemampuan Militer Tidak Berubah

“Dunia internasional tidak boleh terus menerus membiarkan praktik-praktik yang melanggar hukum internasional terjadi tanpa konsekuensi. Jika dibiarkan, maka tatanan global akan semakin rusak,” tegasnya.

Oleh Soleh pun meminta Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil posisi di garda terdepan dalam forum-forum internasional guna menyuarakan pemberian sanksi.

Ia menekankan bahwa penyerangan ini telah mencederai semangat Board of Peace (BoP) yang seharusnya menjadi landasan perdamaian dunia, bukan justru menjadi pembenaran atas tindakan agresi militer.

#Ali Khamenei #Ayatollah Ali Khamenei #Kandidat Pengganti Ali Khamenei #Pengganti Ayatollah Ali Khamenei #Iran #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Dunia
Iran Siaga Tinggi Saat Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei, Wilayah Udara Ditutup
Wilayah udara di atas Teheran akan ditutup pada Senin (6/7) selama upacara pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei,
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Iran Siaga Tinggi Saat Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei, Wilayah Udara Ditutup
Dunia
Iran Mulai Masa Berkabung Publik untuk Ayatollah Ali Khamenei, Rangkaian Upacara Berlangsung hingga 40 Hari
Rekaman video memperlihatkan peti jenazah Khamenei, yang dibalut bendera Republik Islam Iran, diusung di Grand Mosalla pada Jumat (3/7).
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
 Iran Mulai Masa Berkabung Publik untuk Ayatollah Ali Khamenei, Rangkaian Upacara Berlangsung hingga 40 Hari
Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Berita Foto
Restorasi Patung Soekarno Kompleks Parlemen Jelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Pekerja membersihkan Patung Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno di Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Juli 2026
Restorasi Patung Soekarno Kompleks Parlemen Jelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Indonesia
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
DPR meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil setelah pilot Associated Mission Aviation (AMA) tewas dalam serangan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Bagikan