Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Hoaks di ruang digital mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 melandai, jelang pencoblosan pada 27 November 2024.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyebutkan melandainya hoaks karena adanya pengawasan yang melibatkan banyak pihak sehingga menjadi efektif.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemkomdigi Prabunindya Revta Revolusi menyebutkan banyak pihak yang dimaksud ialah mulai dari pemerintahan, platform digital, hingga masyarakat.
"Jauh menurun (isu hoaks Pilkada 2024). Jika dibandingkan dengan periode kampanye untuk Pilpres (November 2023-Februari 2024). Setelah ada deklarasi juga bersama platform, isu hoaks yang beredar di masyarakat jauh lebih kecil dan cenderung menurun hingga saat ini," kata Prabu.
Baca juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Dirut Garuda Dipecat Karena Tolak Turunkan Harga Tiket Pesawat
Dalam data Kemkomdigi sejak Januari 2023 hingga 18 November 2024 tercatat ada sebanyak 379 temuan isu hoaks mengenai Pemilu.
Jumlah yang cukup tinggi ditemukan mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024, mulai Oktober 2023 hingga Februari 2024 didapati total ada 200 isu hoaks berkembang selama lima bulan tersebut.
Selepas periode Pilpres 2024 selesai, isu hoaks mengenai Pemilu terpantau melandai, bahkan menjelang Pilkada 2024 jumlahnya menurun.
Temuan sejak Agustus 2024 hingga 18 November 2024 untuk isu hoaks Pemilu termasuk Pilkada serentak 2024 berjumlah 22 isu. Dengan rincian temuan 7 isu hoaks di Agustus 2024, 3 isu hoaks di September 2024, 8 isu hoaks di Oktober 2024, dan 4 isu hoaks hingga 18 November 2024.
"Sudah menjadi tugas kami bersama dengan Kementerian dan Lembaga lain yang berada dalam desk keamanan siber (untuk mengawasi)," katanya.
Ia mengaku setiap hari kami melakukan patroli siber. Namun yang membuatnya efektif sebenarnya partsipasi publik yang juga ikut mengawasi isu-isu hoaks bersama pemerintah.
Prabu menyebutkan platform digital juga memiliki komitmennya masing-masing dan turut memberikan perhatian khusus untuk isu-isu hoaks terkait Pilkada sehingga Pilkada 2024 dapat berjalan kondusif dan aman.
Selain pemantauan hoaks di ruang digital, Kemkomdigi menyiapkan beberapa mekanisme untuk menciptakan Pilkada Damai 2024 di Indonesia.
![[HOAKS atau FAKTA] : 18 Gubernur Berontak, Ancam Keluar NKRI](https://img.merahputih.com/media/70/6a/3a/706a3a378260ab7fbeaaf05b43b86c46_182x135.jpeg)
![[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas](https://img.merahputih.com/media/3b/32/1d/3b321dcd54a00cb569d52a67dfd6473e_182x135.jpeg)
![[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta MBG Dihentikan](https://img.merahputih.com/media/ce/7b/17/ce7b17f7c0a52b91c6101615b479c78f_182x135.jpeg)
![[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai](https://img.merahputih.com/media/8d/88/1f/8d881fea12ded4118977843581c176d2_182x135.png)
![[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam](https://img.merahputih.com/media/41/84/f3/4184f3e04037cd78f7451f747b747a61_182x135.png)
![[HOAKS atau FAKTA]: Pembangunan IKN Dihentikan, Anggaran Dialihkan Buat MBG](https://img.merahputih.com/media/fe/5c/0e/fe5c0e32f3d2acfa4eb43569a6528839_182x135.jpeg)
![[HOAKS atau FAKTA] : Toko Harian yang Dekat dengan Kopdes Merah Putih Dipaksa Ditutup](https://img.merahputih.com/media/74/00/60/7400603dda23f7809ef9d156a1267ce2_182x135.jpg)
![[HOAKS atau FAKTA]: Dunia Tempatkan Indonesia Jadi Negara Termiskin 2026](https://img.merahputih.com/media/11/3e/16/113e168a38bb19df0b4d717c3c8b8715_182x135.png)
![[HOAKS atau FAKTA] : Kota Malang Resmi Tolak MBG](https://img.merahputih.com/media/6c/48/0d/6c480d75c7abdbc4ce83e579405c2cb7_182x135.jpeg)
![[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank](https://img.merahputih.com/media/b0/dd/ba/b0ddba79cf0e575036e263cba12096e5_182x135.jpeg)