Patroli Siber Setiap Hari, Hoaks Pilkada 2024 Diklaim Melandai
Tangkapan layar hoaks. Foto: Dok Mafindo
MerahPutih.com - Hoaks di ruang digital mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 melandai, jelang pencoblosan pada 27 November 2024.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyebutkan melandainya hoaks karena adanya pengawasan yang melibatkan banyak pihak sehingga menjadi efektif.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemkomdigi Prabunindya Revta Revolusi menyebutkan banyak pihak yang dimaksud ialah mulai dari pemerintahan, platform digital, hingga masyarakat.
"Jauh menurun (isu hoaks Pilkada 2024). Jika dibandingkan dengan periode kampanye untuk Pilpres (November 2023-Februari 2024). Setelah ada deklarasi juga bersama platform, isu hoaks yang beredar di masyarakat jauh lebih kecil dan cenderung menurun hingga saat ini," kata Prabu.
Baca juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Dirut Garuda Dipecat Karena Tolak Turunkan Harga Tiket Pesawat
Dalam data Kemkomdigi sejak Januari 2023 hingga 18 November 2024 tercatat ada sebanyak 379 temuan isu hoaks mengenai Pemilu.
Jumlah yang cukup tinggi ditemukan mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024, mulai Oktober 2023 hingga Februari 2024 didapati total ada 200 isu hoaks berkembang selama lima bulan tersebut.
Selepas periode Pilpres 2024 selesai, isu hoaks mengenai Pemilu terpantau melandai, bahkan menjelang Pilkada 2024 jumlahnya menurun.
Temuan sejak Agustus 2024 hingga 18 November 2024 untuk isu hoaks Pemilu termasuk Pilkada serentak 2024 berjumlah 22 isu. Dengan rincian temuan 7 isu hoaks di Agustus 2024, 3 isu hoaks di September 2024, 8 isu hoaks di Oktober 2024, dan 4 isu hoaks hingga 18 November 2024.
"Sudah menjadi tugas kami bersama dengan Kementerian dan Lembaga lain yang berada dalam desk keamanan siber (untuk mengawasi)," katanya.
Ia mengaku setiap hari kami melakukan patroli siber. Namun yang membuatnya efektif sebenarnya partsipasi publik yang juga ikut mengawasi isu-isu hoaks bersama pemerintah.
Prabu menyebutkan platform digital juga memiliki komitmennya masing-masing dan turut memberikan perhatian khusus untuk isu-isu hoaks terkait Pilkada sehingga Pilkada 2024 dapat berjalan kondusif dan aman.
Selain pemantauan hoaks di ruang digital, Kemkomdigi menyiapkan beberapa mekanisme untuk menciptakan Pilkada Damai 2024 di Indonesia.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Gara-Gara Banyak Siswa yang Keracunan, Menkeu Purbaya Minta MBG Diganti Uang Tunai
[HOAKS atau FAKTA]: Kebijakan Makan Bergizi Gratis Ditolak Digelar saat Bulan Puasa karena Bertentangan dengan Nilai Agama
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Ancam Jenderal Polisi di Kementerian, Pensiun Dini atau Balik ke Barak
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Memohon ke Presiden Prabowo Agar Sahkan RUU Perampasan Aset dan Segera Hukum Mati Koruptor
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Haruskan Pada 2026 Ojol Wajib Beli Motor Listrik agar Tidak Jadi Beban Subsidi
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri ESDM Bahlil Minta PLN Naikkan Harga Token Listrik agar Rakyat Belajar Berhemat
Aparat Diminta Pahami Antara Kritik, Ujaran Kebencian dan Hoaks
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Maharani usul Pajak Dinaikan agar Uangnya Bisa Bantu Korban Bencana, Menkeu Purbaya Langsung Menolak