Patroli Siber Setiap Hari, Hoaks Pilkada 2024 Diklaim Melandai

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 23 November 2024
Patroli Siber Setiap Hari, Hoaks Pilkada 2024 Diklaim Melandai

Tangkapan layar hoaks. Foto: Dok Mafindo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hoaks di ruang digital mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 melandai, jelang pencoblosan pada 27 November 2024.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyebutkan melandainya hoaks karena adanya pengawasan yang melibatkan banyak pihak sehingga menjadi efektif.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemkomdigi Prabunindya Revta Revolusi menyebutkan banyak pihak yang dimaksud ialah mulai dari pemerintahan, platform digital, hingga masyarakat.

"Jauh menurun (isu hoaks Pilkada 2024). Jika dibandingkan dengan periode kampanye untuk Pilpres (November 2023-Februari 2024). Setelah ada deklarasi juga bersama platform, isu hoaks yang beredar di masyarakat jauh lebih kecil dan cenderung menurun hingga saat ini," kata Prabu.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Dirut Garuda Dipecat Karena Tolak Turunkan Harga Tiket Pesawat

Dalam data Kemkomdigi sejak Januari 2023 hingga 18 November 2024 tercatat ada sebanyak 379 temuan isu hoaks mengenai Pemilu.

Jumlah yang cukup tinggi ditemukan mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024, mulai Oktober 2023 hingga Februari 2024 didapati total ada 200 isu hoaks berkembang selama lima bulan tersebut.

Selepas periode Pilpres 2024 selesai, isu hoaks mengenai Pemilu terpantau melandai, bahkan menjelang Pilkada 2024 jumlahnya menurun.

Temuan sejak Agustus 2024 hingga 18 November 2024 untuk isu hoaks Pemilu termasuk Pilkada serentak 2024 berjumlah 22 isu. Dengan rincian temuan 7 isu hoaks di Agustus 2024, 3 isu hoaks di September 2024, 8 isu hoaks di Oktober 2024, dan 4 isu hoaks hingga 18 November 2024.

"Sudah menjadi tugas kami bersama dengan Kementerian dan Lembaga lain yang berada dalam desk keamanan siber (untuk mengawasi)," katanya.

Ia mengaku setiap hari kami melakukan patroli siber. Namun yang membuatnya efektif sebenarnya partsipasi publik yang juga ikut mengawasi isu-isu hoaks bersama pemerintah.

Prabu menyebutkan platform digital juga memiliki komitmennya masing-masing dan turut memberikan perhatian khusus untuk isu-isu hoaks terkait Pilkada sehingga Pilkada 2024 dapat berjalan kondusif dan aman.

Selain pemantauan hoaks di ruang digital, Kemkomdigi menyiapkan beberapa mekanisme untuk menciptakan Pilkada Damai 2024 di Indonesia.

##HOAKS/FAKTA
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gara-Gara Banyak Siswa yang Keracunan, Menkeu Purbaya Minta MBG Diganti Uang Tunai
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan hentikan program MBG, diganti dengan bantuan uang tunai. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - 24 menit lalu
[HOAKS atau FAKTA]: Gara-Gara Banyak Siswa yang Keracunan, Menkeu Purbaya Minta MBG Diganti Uang Tunai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kebijakan Makan Bergizi Gratis Ditolak Digelar saat Bulan Puasa karena Bertentangan dengan Nilai Agama
Beredar informasi yang menyebut elemen mahasiswa menolak kebijakan program MBG saat bulan Ramadan, Cek Faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 13 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Kebijakan Makan Bergizi Gratis Ditolak Digelar saat Bulan Puasa karena Bertentangan dengan Nilai Agama
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Ancam Jenderal Polisi di Kementerian, Pensiun Dini atau Balik ke Barak
Informasi ini diunggah akun media sosial Facebook “Syafaat Media”.
Frengky Aruan - Senin, 12 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Ancam Jenderal Polisi di Kementerian, Pensiun Dini atau Balik ke Barak
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Beredar narasi di media sosial yang menyebut kehadiran Anies di lokasi bencana alam Aceh membuat beban korban hilang. Cek kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Memohon ke Presiden Prabowo Agar Sahkan RUU Perampasan Aset dan Segera Hukum Mati Koruptor
Purbaya dikabarkan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengesahkan hukuman mati kepada koruptor. Cek kebenaran faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Memohon ke Presiden Prabowo Agar Sahkan RUU Perampasan Aset dan Segera Hukum Mati Koruptor
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Haruskan Pada 2026 Ojol Wajib Beli Motor Listrik agar Tidak Jadi Beban Subsidi
Beredar unggahan yang berisi informasi bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mewajibkan ojol pakai motor listrik agar tak jadi beban subsidi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Haruskan Pada 2026 Ojol Wajib Beli Motor Listrik agar Tidak Jadi Beban Subsidi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri ESDM Bahlil Minta PLN Naikkan Harga Token Listrik agar Rakyat Belajar Berhemat
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dikabarkan meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menaikkan harga token listrik.
Frengky Aruan - Senin, 05 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri ESDM Bahlil Minta PLN Naikkan Harga Token Listrik agar Rakyat Belajar Berhemat
Indonesia
Aparat Diminta Pahami Antara Kritik, Ujaran Kebencian dan Hoaks
Perbedaan antara opini tajam, ujaran kebencian, dan hoaks sering kabur, tetapi secara hukum dan etika publik, pembatasan merupakan hal yang penting.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 04 Januari 2026
Aparat Diminta Pahami Antara Kritik, Ujaran Kebencian dan Hoaks
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Beredar informasi yang menyebut Jokowi divonis bersalah oleh Hakim MK Anwar Usman karena telah melakukan pemalsuan ijazah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Maharani usul Pajak Dinaikan agar Uangnya Bisa Bantu Korban Bencana, Menkeu Purbaya Langsung Menolak
Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim.
Dwi Astarini - Rabu, 31 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Maharani usul Pajak Dinaikan agar Uangnya Bisa Bantu Korban Bencana, Menkeu Purbaya Langsung Menolak
Bagikan