Headline

Pasukan Pemerintah Rebut Kembali Ghouta dari Kelompok Pemberontak

Eddy FloEddy Flo - Senin, 05 Maret 2018
Pasukan Pemerintah Rebut Kembali Ghouta dari Kelompok Pemberontak

Tentara Suriah (foto: screensho aljazeera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pertempunran sengit pasca-gencatan senjata di wilayah Ghouta membawa keuntungan bagi pasukan pemerintah Suriah. Sekitar seperempat wilayah Ghouta dekat Damaskus kembali ke tangan pemerintah Bahsar al-Saad.

Wilayah yang sempat dikuasai kelompok pemberontak dalam beberapa hari terakhir itu kini sudah direbut pasukan Suriah. Hal ini disampaikan tim pemantau Suriah untuk Hak Asasi Manusia pada Minggu (4/3).

Direktur Pemantau HAM Suriah Rami Abdulrahman kepada Reuters menyatakan pasukan pemerintah menguasai kembali sebagian wilayah Ghouta yang selama ini menjadi kantong perlawanan kelompok pemberontak.

"Sebagian besar adalah peternakan dan hanya ada sedikit kota (di daerah yang direbut)," kata Direktur Observatorium Rami Abdulrahman.

Sebelumnya menurut laporan Xinhua sebagaimana dikutip Antara, Dewan Keamanan (DK) PBB pada Rabu (28/2) menyampaikan kekecewaan sehubungan dengan kegagalan untuk melaksanakan resolusi yang menyerukan gencatan senjata di seluruh Suriah.

Pada Sabtu (24/2), DK PBB mensahkan Resolusi 2401, yang menyerukan gencatan senjata "tanpa penundaan" selama setidaknya 30 hari di seluruh Suriah guna mengirim bantuan kemanusiaan dan mengungsikan orang yang sakit parah dan cedera.

"Kami berada di sini lagi hari ini karena jeda singkat yang secara bulat anda tuntut baru dua hari lalu di dalam Resolusi 2401 belum terwujud," kata Jeffrey Feltman, Wakil Sekretaris Jenderal PBB bagi Urusan Politik, kepada DK PBB.

"Tak ada kata-kata untuk menyampaikan kekecewaan kami sehubungan dengan kegagalan kolektif masyarakat internasional guna mengakhiri perang ini. Tapi kekecewaan bukan apa-apa dibandingkan dengan penderitaan dan kehancuran yang datang tanpa-henti kepada rakyat Suriah," kata Feltman.

Serangan udara, pemboman dan serangan darat terus berlanjut di Suriah sementara laporan beredar mengenai serangan gas klorin lagi, kata Feltman. "Apa yang kami perlukan ialah pelaksanaan (Resolusi) 2401, dan itu tidak terjadi." Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Kemanusiaan Mark Lowcock --yang memberi penjelasan kepada DK PBB lebih dulu daripada Feltman, mengatakan lebih dari 580 orang dilaporkan telah tewas dan lebih dari 1.000 orang lagi cedera akibat serangan udara dan darat ke Ghouta Timur sejak 18 Februari, ketika tentara pemerintah meningkatkan upaya untuk merebut kembali kubu gerilyawan itu.

Pada saat yang sama, katanya, ratusan roket dari Ghouta Timur ke dalam wilayah Ibu Kota Suriah, Damaskus, dilaporkan telah menewaskan 15 orang dan melukai lebih dari 200 orang lagi.

Lowcock mengatakan rombongan PBB sudah pergi ke 10 lokasi terkepung yang sulit dicapai. Semua itu meliputi rombongan 45-truk dengan bantuan untuk 90.000 orang di Ghouta Timur. Namun para pekerja kemanusiaan PBB belum diberi izin untuk memasuki lokasi tersebut sejak pengesahan Resolusi 2401.

Tak ada warga sipil yang bisa meninggalkan Ghouta Timur dan tak ada peningkatan kondisi kemanusiaan di daerah kantung utama terakhir yang dikuasai gerilyawan, katanya.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan resolusi Sabtu tersebut juga "menggaris-bawahi perlunya bagi semua pihak untuk menyepakati jeda kemanusiaan ... dan gencatan senjata" dan "setiap jeda yang berlangsung harus didahului oleh kesepakatan semua pihak bagi penurunan ketegangan".(*)

#Konflik Suriah #Presiden Bashar Al-Assad #PBB
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Aceh Minta Bantuan UNDP & UNICEF, Begini Respons Perwakilan PBB di RI
PBB telah memberikan dukungan teknis di Aceh, Sumut, dan Sumbar sesuai mandat masing-masing badan PBB, baik di tingkat daerah maupun nasional melalui kementerian terkait.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Desember 2025
Aceh Minta Bantuan UNDP & UNICEF, Begini Respons Perwakilan PBB di RI
Indonesia
Pemda Aceh Minta Bantuan ke PBB, Pemerintah Diminta Buka Komunikasi agar tak Salah Persepsi
Pemerintah harus fokus dan bergerak secara cepat, tepat, serta simultan agar keluhan-keluhan masyarakat terdampak banjir bisa tertangani sesegera mungkin.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Pemda Aceh Minta Bantuan ke PBB, Pemerintah Diminta Buka Komunikasi agar tak Salah Persepsi
Indonesia
Aceh tak Punya Kewenangan untuk Minta Bantuan ke PBB, Mesti Izin ke Pemerintah Pusat
Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun2 014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan politik luar negeri kewenangan mutlak yang dimiliki pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Aceh tak Punya Kewenangan untuk Minta Bantuan ke PBB, Mesti Izin ke Pemerintah Pusat
Indonesia
Israel Serbu Kantor PBB untuk Pengungsi Palestina, Staf Internasional Dipaksa Pergi
Penyerbuan ini dianggap melanggar Piagam PBB dan Resolusi Dewan Keamanan 2730 yang keluar 24 Mei 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Desember 2025
Israel Serbu Kantor PBB untuk Pengungsi Palestina, Staf Internasional Dipaksa Pergi
Indonesia
PBB Ungkapkan Duka Bencana Sumatera, Siap Dukung Upaya Kemanusiaan
PBB, kata Dujarric, terus berkomunikasi dengan otoritas negara-negara terdampak dan siap membantu operasi penyelamatan maupun respons tanggap bencana.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
PBB Ungkapkan Duka Bencana Sumatera, Siap Dukung Upaya Kemanusiaan
Indonesia
Turut Berduka Atas Banjir Sumatera, Sekjen PBB Tawarkan Bantuan Tanggap Bencana
PBB menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
Turut Berduka Atas Banjir Sumatera, Sekjen PBB Tawarkan Bantuan Tanggap Bencana
Indonesia
Disebut PBB Jakarta Berpenduduk 42 Juta, Gubernur Pramono: Angka Itu Aglomerasi Jabodetabek
Gubernur DKI Pramono Anung menolak laporan PBB yang menyebut populasi Jakarta hampir 42 juta jiwa. Angka tersebut berasal dari wilayah aglomerasi Jabodetabek.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Desember 2025
Disebut PBB Jakarta Berpenduduk 42 Juta, Gubernur Pramono: Angka Itu Aglomerasi Jabodetabek
Indonesia
PBB Sebut Populasi Jakarta Capai 42 Jiwa, Dukcapil DKI Beri Klarifikasi
Dukcapil DKI meluruskan data PBB soal populasi Jakarta 42 juta jiwa, menjelaskan perbedaan data de facto dan de jure. Penduduk resmi Jakarta tercatat 11 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 28 November 2025
PBB Sebut Populasi Jakarta Capai 42 Jiwa, Dukcapil DKI Beri Klarifikasi
Indonesia
Tak Terima Jakarta Jadi Kota Terpadat Dunia, Pemprov DKI Sebut Harusnya Peringkat 30
Berdasarkan laporan PBB, jumlah penduduk yang tinggal di ibu kota Indonesia saat ini mencapai 41,9 juta jiwa.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
Tak Terima Jakarta Jadi Kota Terpadat Dunia, Pemprov DKI Sebut Harusnya Peringkat 30
Indonesia
Proses Pemilihan Sekjen PBB Dimulai, Negara Anggota Diminta Calonkan Perempuan
PBB juga menjabarkan prosedur pemilihan yang harus diikuti dalam beberapa bulan ke depan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
Proses Pemilihan Sekjen PBB Dimulai, Negara Anggota Diminta Calonkan Perempuan
Bagikan