Pasukan Pemerintah Rebut Kembali Ghouta dari Kelompok Pemberontak
Tentara Suriah (foto: screensho aljazeera)
MerahPutih.Com - Pertempunran sengit pasca-gencatan senjata di wilayah Ghouta membawa keuntungan bagi pasukan pemerintah Suriah. Sekitar seperempat wilayah Ghouta dekat Damaskus kembali ke tangan pemerintah Bahsar al-Saad.
Wilayah yang sempat dikuasai kelompok pemberontak dalam beberapa hari terakhir itu kini sudah direbut pasukan Suriah. Hal ini disampaikan tim pemantau Suriah untuk Hak Asasi Manusia pada Minggu (4/3).
Direktur Pemantau HAM Suriah Rami Abdulrahman kepada Reuters menyatakan pasukan pemerintah menguasai kembali sebagian wilayah Ghouta yang selama ini menjadi kantong perlawanan kelompok pemberontak.
"Sebagian besar adalah peternakan dan hanya ada sedikit kota (di daerah yang direbut)," kata Direktur Observatorium Rami Abdulrahman.
Sebelumnya menurut laporan Xinhua sebagaimana dikutip Antara, Dewan Keamanan (DK) PBB pada Rabu (28/2) menyampaikan kekecewaan sehubungan dengan kegagalan untuk melaksanakan resolusi yang menyerukan gencatan senjata di seluruh Suriah.
Pada Sabtu (24/2), DK PBB mensahkan Resolusi 2401, yang menyerukan gencatan senjata "tanpa penundaan" selama setidaknya 30 hari di seluruh Suriah guna mengirim bantuan kemanusiaan dan mengungsikan orang yang sakit parah dan cedera.
"Kami berada di sini lagi hari ini karena jeda singkat yang secara bulat anda tuntut baru dua hari lalu di dalam Resolusi 2401 belum terwujud," kata Jeffrey Feltman, Wakil Sekretaris Jenderal PBB bagi Urusan Politik, kepada DK PBB.
"Tak ada kata-kata untuk menyampaikan kekecewaan kami sehubungan dengan kegagalan kolektif masyarakat internasional guna mengakhiri perang ini. Tapi kekecewaan bukan apa-apa dibandingkan dengan penderitaan dan kehancuran yang datang tanpa-henti kepada rakyat Suriah," kata Feltman.
Serangan udara, pemboman dan serangan darat terus berlanjut di Suriah sementara laporan beredar mengenai serangan gas klorin lagi, kata Feltman. "Apa yang kami perlukan ialah pelaksanaan (Resolusi) 2401, dan itu tidak terjadi." Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Kemanusiaan Mark Lowcock --yang memberi penjelasan kepada DK PBB lebih dulu daripada Feltman, mengatakan lebih dari 580 orang dilaporkan telah tewas dan lebih dari 1.000 orang lagi cedera akibat serangan udara dan darat ke Ghouta Timur sejak 18 Februari, ketika tentara pemerintah meningkatkan upaya untuk merebut kembali kubu gerilyawan itu.
Pada saat yang sama, katanya, ratusan roket dari Ghouta Timur ke dalam wilayah Ibu Kota Suriah, Damaskus, dilaporkan telah menewaskan 15 orang dan melukai lebih dari 200 orang lagi.
Lowcock mengatakan rombongan PBB sudah pergi ke 10 lokasi terkepung yang sulit dicapai. Semua itu meliputi rombongan 45-truk dengan bantuan untuk 90.000 orang di Ghouta Timur. Namun para pekerja kemanusiaan PBB belum diberi izin untuk memasuki lokasi tersebut sejak pengesahan Resolusi 2401.
Tak ada warga sipil yang bisa meninggalkan Ghouta Timur dan tak ada peningkatan kondisi kemanusiaan di daerah kantung utama terakhir yang dikuasai gerilyawan, katanya.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan resolusi Sabtu tersebut juga "menggaris-bawahi perlunya bagi semua pihak untuk menyepakati jeda kemanusiaan ... dan gencatan senjata" dan "setiap jeda yang berlangsung harus didahului oleh kesepakatan semua pihak bagi penurunan ketegangan".(*)
Bagikan
Berita Terkait
Aceh Minta Bantuan UNDP & UNICEF, Begini Respons Perwakilan PBB di RI
Pemda Aceh Minta Bantuan ke PBB, Pemerintah Diminta Buka Komunikasi agar tak Salah Persepsi
Aceh tak Punya Kewenangan untuk Minta Bantuan ke PBB, Mesti Izin ke Pemerintah Pusat
Israel Serbu Kantor PBB untuk Pengungsi Palestina, Staf Internasional Dipaksa Pergi
PBB Ungkapkan Duka Bencana Sumatera, Siap Dukung Upaya Kemanusiaan
Turut Berduka Atas Banjir Sumatera, Sekjen PBB Tawarkan Bantuan Tanggap Bencana
Disebut PBB Jakarta Berpenduduk 42 Juta, Gubernur Pramono: Angka Itu Aglomerasi Jabodetabek
PBB Sebut Populasi Jakarta Capai 42 Jiwa, Dukcapil DKI Beri Klarifikasi
Tak Terima Jakarta Jadi Kota Terpadat Dunia, Pemprov DKI Sebut Harusnya Peringkat 30
Proses Pemilihan Sekjen PBB Dimulai, Negara Anggota Diminta Calonkan Perempuan