Andika Pratama
MerahPutih.com - Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri dipastikan mengenakan rok saat upacara bendera HUT ke-74 RI. Sesmenpora Gatot Dewa S Broto mengatakan awal mula anggota Paskibraka putri sempat diwacanakan memakai celana panjang.
"Dalam perkembangannya, kami menampung aspirasi dari berbagai pihak itu kemudian di-cancel, dibatalkan oleh Pak Menpora," ujar Gatot kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).
Baca Juga: Paskibraka Nasional Siap Bertugas pada Upacara di Istana Merdeka
Surat edaran diteken Imam per 2 Agustus 2019. Seperti saat geladi bersih dan pengukuhan Paskibraka di Istana, anggota perempuan tampak mengenakan rok dan kaus kaki panjang. Instruksi tersebut juga ditujukan bagi kementerian dan lembaga lain.
"(Tanggal) 2 Agustus. Dalam perkembangannya kan menimbulkan kontroversi dan akhirnya diputuskan untuk tetap pola seperti yang lama," ucap Gatot
"Dan itu sudah keluar surat edarannya ditujukan kepada seluruh menteri, seluruh pimpinan lembaga tinggi negara, perwakilan RI di luar Negeri yang intinya adalah kembali sama seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi contohnya kalau yang cewek tetap pakai rok seperti biasa," ujar Gatot.
Kemenpora juga telah mengeluarkan surat edaran per 2 Agustus 2019 lalu. Surat ini ditujukan kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, dan perwakilan RI di luar negeri.
"Yang intinya adalah kembali sama seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi contohnya kalau yang cewek, tetap pakai rok, seperti biasa," ujar dia.
Baca Juga: Besok Petugas Upacara 17 Agustus Mulai Berlatih di Pulau Reklamasi
Sebelumnya, pada akhir Juli lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) selaku Ketua Nasional Pelaksana Hari-Hari Besar Nasional Pratikno angkat suara soal wacana ini. Mensesneg pada saat itu menyebut, pemerintah memutuskan penggunaan celana panjang hanya diberlakukan bagi anggota paskibraka putri yang mengenakan hijab.
Adapun bagi anggota paskibraka putri lainnya, yakni yang tak berhijab, akan tetap menggunakan rok. Namun, kebijakan ini pada akhirnya diralat. (Knu)
