Pasca Demo 4 November, Hubungan Jokowi dengan SBY Kian Meruncing

Selvi PurwantiSelvi Purwanti - Sabtu, 26 November 2016
Pasca Demo 4 November, Hubungan Jokowi dengan SBY Kian Meruncing

Jokowi dan SBY saat menyanyikan lagu Indonesia Pusaka, proyek Jaya Suprana. (Sumber: YouTube Channel Jaya Suprana)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Situasi nasional pasca Demonstrasi 4 November lalu kian meruncingkan hubungan Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, aksi yang disebut-sebut ditunggangi oknum politik itu beraroma makar dan hendak menggulingkan pemerintahan yang sah. Tudingan itu pun mengarah kepada sosok SBY, Presiden RI ke-6.

Mencium adanya tindak-tanduk berbau impeachment itu, Jokowi segera melakukan konsolidasi politik dengan berbagai kalangan ulama, militer, hingga ketua partai.

Safari politik dimulai dengan mengunjungi markas tokoh agama dari PBNU, Muhammadiyah dan beberapa ormas islam lainnya. Tak hanya itu saja, safari politik Jokowi juga berlangsung di markas TNI/Polri hingga mengundang ketua partai politik nasional ke Istana Negara.

Jokowi menggelar pertemuan empat mata dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Ketua Umum PAN Rohamurmuziy, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Namun, hingga saat ini dan menjadi pertanyaan besar kenapa Jokowi tidak mengundang SBY?

Menjawab pertanyaan itu, pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai hubungan Jokowi dan SBY bukan lagi sebatas hubungan oposisi melainkan sudah menjadi seteru politik.

"Saya melihatnya Pak Jokowi ini memang mau mengatakan Pak SBY Itu bukan lagi pada level oposisi, tapi sudah seteru politik. Jadi seteru politik itu sudah naik sedikit dibanding oposisi," kata Ray saat mengisi diskusi 'Peta Politik Paska 4/11: Mempertanyakan Loyalitas Partai-Partai Pendukung Jokowi' di kantor PARA Syndicate, Jalan Wijaya Timur, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (25/11).

Ray menambahkan saat ini Jokowi memilih bersikap beda dengan SBY. Menurut Ray, di manapun posisi SBY, Jokowi akan mengambil posisi yang berseberangan.

"Kalau seteru politik, pokoknya harus beda. Kalau dia ke A, maka kita ke B. kalau dia ke B, kita ke A. Dan seterusnya," ujar Ray.

Lebih lanjut, Ray berpendapat, Presiden RI ke-6 itu tidak bisa memposisikan diri sebagai negarawan. SBY terus saja bersentuhan dengan politik harian dengan kapasitasnya sebagai ketua umum partai.

"Dia (SBY) harus muncul sebagai politisi, dia harus berbicara politik harian dalam kapasitasnya sebagai ketua partai. Ketika beliau berbicara politik harian, nggak ada yang bisa membuat ratingnya naik, kecuali harus bersikap berbeda dengan Pak Jokowi," imbuh ray.

Sikap SBY tersebut dibaca oleh Jokowi setiap kali memberikan pernyataan politik. "Misalnya tiba-tiba Jokowi datang ke Hambalang, Jokowi ketemu Prabowo, Kemudian soal hilangnya berkas TPF Munir," pungkas Ray. (Fdi)

BACA JUGA:

  1. Pasca Pertemuan Prabowo-Jokowi di Istana, Publik Menunggu Sikap SBY
  2. SBY: Jika Tuntutan Tak Dipenuhi Sampai Lebaran Kuda Demo Tetap Ada
  3. Setelah Jokowi Sambangi Prabowo, Giliran SBY Kunjungi Wiranto, Ada Apa?
  4. SBY Sebut Ada Penggeseran Kasus Munir
  5. Ini Pembelaan SBY Terkait Kasus Munir
#PDIP #Partai Demokrat #Presiden Jokowi #SBY #Susilo Bambang Yudhoyono
Bagikan
Ditulis Oleh

Selvi Purwanti

Simple, funny and passionate. Almost unreal

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
SBY mengingatkan kepemimpinan harus bersifat inklusif agar manfaat pembangunan tersebar merata kepada seluruh masyarakat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Bagikan