Partai Prabowo Bereskan Kasus Caleg Buron Kasus Politik Uang Secara Internal

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 18 Juli 2019
Partai Prabowo Bereskan Kasus Caleg Buron Kasus Politik Uang Secara Internal

Partai Gerindra (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya mengungkap alasan pelapor mencabut laporannya terhadap calon legislatif DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra Wahyu Dewanto yang diduga terlibat kasus dugaan politik uang pada Pemilu 2019.

Berdasarkan pengakuan pelapor Yupen Hadi, sesama politisi Gerindra, laporan dicabut karena perkara akhirnya diselesaikan dengan cara musyawarah dalam internal partai. Hal itu diakui Yupen pada polisi saat mencabut laporannya.

Baca Juga: Terlibat Politik Uang, Anak Buah Prabowo Buron

"Alasan karena pekaranya sudah diselesaikan secara musyawarah dalam internal Partai Gerinda," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, mengutip pelapor, Kamis (18/7).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono

Argo menjelaskan Wahyu mengaku mengundurkan diri sebagai Caleg Partai Gerinda DKI Dapil 8 Jakarta Selatan berdasarkan hasil musyawarah internal Gerindra.

"Yang mana terhadap Wahyu Dewanto sudah mengundurkan diri sebagai Caleg Partai Gerinda DKI Dapil 8 Jakarta Selatan yang ditujukan kepada KPUD DKI Jakarta sebagaimana surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Dewanto," tutup perwira polisi berpangkat melati tiga itu.

Wahyu Dewanto

Sebelumnya diberitakan, Wahyu dicari polisi lantaran diduga terlibat kasus politik uang dalam Pemilu 2019 lalu.

Bahkan, polisi sudah menyebar selebaran berisi pencarian terhadap caleg dari partai besutan Prabowo Subianto itu.

Selebaran dibuat pasca tindak lanjut laporan dari YH. Laporan tercatat dengan nomor: LP/3945/VII/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 01 Juli 2019. (Knu)

Baca Juga: Kocak, Meme Sindiran Keluarga Wahyu Dewanto Luntang-Lantung di Australia

#Gerindra #Politik Uang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Indonesia
Kiai Sepuh Tebuireng Bongkar Politik Uang Jelang Muktamar NU: Bukan Isu, Ada yang Ngaku!
Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), isu politik uang kembali mencuat.
Wisnu Cipto - Rabu, 19 Agustus 2026
Kiai Sepuh Tebuireng Bongkar Politik Uang Jelang Muktamar NU: Bukan Isu, Ada yang Ngaku!
Indonesia
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Dasco mengatakan Gerindra tidak hanya mencermati survei SMRC, tetapi juga hasil survei dari lembaga lain yang dipublikasikan ke publik.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Indonesia
Gerindra Sebut Presiden Prabowo dan Gibran Saling Melengkapi, Jangan Dramatisasi
Prabowo selama ini selalu memberikan Gibran ruang untuk bekerja.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Gerindra Sebut Presiden Prabowo dan Gibran Saling Melengkapi, Jangan Dramatisasi
Indonesia
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
KPK mengusulkan peningkatan peran negara dalam pembiayaan kampanye untuk menekan biaya politik yang dinilai menjadi salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
Bagikan