Partai Politik Jangan Berebut Kursi Menteri

MerahPutih.com Politik - Jelang memperingati setahun pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla 20 Oktober 2015 mendatang, beredar isu perombakan kabinet jilid II. Salah satu partai pendukung, Partai Nasional Demokrat (NasDem) meminta agar partai politik tidak terjebak dalam perebutan kursi kabinet.

"Reshuffle tidak perlu diagendakan dan partai politik juga jangan berebutan meminta posisi menteri," ujar Sekretaris Fraksi Nasdem DPR, Syarif Abdullah Alkadrie, Senin (12/10).

Menurut Syarif, Presiden berhak mendepak pembantunya yang tidak profesional dalam bekerja. Meskipun, ia sebenarnya tidak perlu ada reshufle.

"Menteri itu adalah pembantu presiden, jadi seharusnya tidak perlu ada jilid I atau II seterusnya. Jadi kalau menurut presiden pembantunya kurang layak, silahkan saja diganti," ujar dia.

Menanggapi rencana bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) di pemerintahan yang akan mendapat posisi menteri, Syarif menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Namun, sekali lagi Syarif mengingatkan agar partai politik tidak mengintervensi hak prerogratif presiden.

"Janganlah partai politik juga ikut-ikutan ngoyo, minta-minta jatah menteri. Saya pikir pak presiden lebih paham, siapa yang akan dia posisikan sebagai menterinya," imbuh Syarif. (mad)

BACA JUGA:

1. Pimpin Kabinet, Jokowi Ibarat Dirigen Musik
2. Rizal Ramli 'Anak Nakal' di Kabinet Jokowi-JK
3. Rezim Jokowi-JK Untungkan Pemilik Modal
4. Janji Jokowi di Awal Memerintah Belum Terealisasi
5. Menteri Basuki Sesumbar Normalisasi Sungai Ciliwung Atasi Banjir