Partai Politik Diminta Segera Bersikap Soal RUU HIP

Merahputih.com - Pengamat politik President University, Muhammad A.S Hikam meminta partai politik segera mengambil sikap cepat untuk mengantisipasi dinamika yang berkembang mengarah ke sentimen negatif terkait aksi penolakan RUU HIP yang dilakukan sejumlah ormas di depan Gedung DPR/MPR, Kamis (25/6).

“Karena jika demo-demo ini berlarut dan menghambat konsolidasi demokrasi maka keduanya pun harus ikut bertanggungjawab kepada rakyat," ujar Hikam dalam keterangannya, Jumat (26/6).\

Baca Juga:

Tolak RUU HIP, Ini 8 Tuntutan PA 212

"Karena mereka juga yang memulai dengan ide pengusulan RUU HIP dan proses pembuatannya yang kontroversial tersebut,” tutupnya.

RUU HIP adalah inisiatif DPR. Sementara sikap pemerintah pusat sudah disampaikan yakni menyerahkan kembali ke DPR untuk dikaji ulang dan dilakukan partisipasi publik lebih luas lagi agar tidak memunculkan polemik yang lebih besar.

Di sisi lain, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen atasnama Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) juga tidak mengindahkan physical distancing sebagai salah satu bagian dari protokol kesehatan.

Hikam memandang bahwa jika ormas-ormas sipil tersebut masih pro dengan demokrasi, seharusnya tidak terjebak oleh framing kelompok tersebut.

“Organisiasi-organisasi dalam masyarakat sipil Indonesia yang konsisten mendukung demokratisasi seharusnya tak terjebak oleh manuver-manuver politik yang justru berpotensi memberantakkan proses konsolidasi demokrasi itu sendiri,” ucapnya.

Baca Juga:

Massa Aksi 212 di Depan Gedung DPR Tak Indahkan Protokol Kesehatan COVID-19

Hikam pun menyarankan agar organisasi masyarakat sipil yang masih waras untuk mempertimbangkan lagi keberadaan mereka dalam agenda aksi tersebut.

“Saya kira kelompok-kelompok masyarakat sipil pendukung demokratisasi di negeri ini perlu mengkritisi dan mengambil jarak dari mereka yang berdemo dengan motif politis anti pemerintahan Presiden Jokowi yang tak melakukan pelanggaran konstitusional,” tutur mantan Menteri di era Presiden keempat Abdurahman Wahid ini. (Knu)