Partai Besutan Yusril Gerah dengan Manuver Gerindra

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 12 November 2018
Partai Besutan Yusril Gerah dengan Manuver Gerindra

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (kedua kanan) dicium oleh Ketua Mahkamah Partai M Yasin Ardhy (kedua kiri) usai sidang ajudikasi antara PBB dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor mulai gerah dengan manuver Gerindra yang terus mempersoalkan bergabungnya Yusril Ihza Mahendra ke kubu Jokowi-Ma'ruf Amin.

Oleh karena itu, Ferry Noor meminta kepada partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut agar jangan ikut campur mengurusi internal partai peserta Pemilu 2019 ini.

"Keputusan Pak Yusril menjadi kuasa hukum paslon Jokowi-Ma'ruf jangan dibawa-bawa ke persoalan internal partai. Jadi kami meminta elite Gerindra jangan memperunyam masalah. Masing-masing saja dan jangan urusin internal PBB," tegas Afriansyah Ferry Noor dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (12/11)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor. Foto: @Afriansyah_noor

Ferry juga menjawab pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra AS Kobalen yang menyinggung politik "balas jasa" lantaran dukungan Gerindra terhadap kakak kandung Yusril Ihza Mahendra yaitu Yuslih Ihza Mahendra saat Pemilihan Bupati (Pilbup) Belitung Timur 2016 lalu.

Menurut Ferry, pernyataan Kobalen tidak ada hubungannya jika dikaitkan dengan ucapan Yusril yang menuntut calon presiden (capres) Prabowo Subianto dapat memberi jaminan agar Partai Gerindra tidak "menggergaji" atau menggerus suara partai koalisi. Termasuk suara PBB jika bergabung dalam tim sukses pasangan capres-cawapres nomor 02 di Pilpres dan Pileg 2019 mendatang.

"Saya mengkritik AS Kobalen karena telah mencampuradukkan persoalan istilah 'gergaji 'dengan koalisi Gerindra bersama PBB saat Pilbup Belitung Timur tahun 2016. Itu pernyataan ngaco karena tak ada korelasi antardua hal tersebut," kata Ferry.

PBB, menurut dia, sudah "all out" dalam membantu Prabowo-Hatta Rajasa maju di Pilpres 2014. Selain itu, turut membantu Sandiaga dalam Pilgub DKI 2017 lalu.

"Gergaji" Menurut Ferry, soal istilah "menggergaji" yang dimaksud Yusril itu adalah pembagian zona daerah pemilihan (dapil).

"Bagaimana Ketum PBB meminta apa ada jaminan PBB bisa menang di dapil yang ada caleg Gerindranya, jika PBB berkoalisi di dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi," ujarnya.

Untuk persoalan dukungan Gerindra pada kakak kandung Yusril, Yuslih Ihza Mahendra di Pilbup Belitung Timur lebih didasari figuritas calon kepala daerah

"Karena partai-partai mendukung calon di pilkada melihat elektabilitas. dan Yuslih itu bagus, maka Gerindra ikut berkoalisi," ungkapnya.

Ferry juga mengecam pernyataan Kobalen bahwa Gerindra tidak menerima dana sepeser pun atas dukungan Yuslih. DPP Gerindra memang tidak menerima dana. Namun DPC Gerindra Belitung Timur mendapat fasilitas dan biaya operasional untuk kampanye.

Dalam kesempatan tersebut, Ferry juga minta Kobalen untuk bertanya kepada senior di Partai Gerindra, Jusuf AR, berapa dana yang disediakan oleh Yusril ketika akan maju dalam Pilgub DKI.

"Padahal dalam kampanye dukung Prabowo-Hatta tahun 2014, kami gunakan dana sendiri, tidak sepeser pun dari Gerinda atau Prabowo Hatta," ungkapnya.

Ferry menegaskan, jika Partai Gerindra masih mempersoalkan keberadaan Yusril di kubu Jokowi-Ma'ruf, dirinya juga meminta agar Prabowo-Sandi membuka poin-poin draf aliansi.

"Masalah poin-poin draf aliansi kenapa tidak dibicarakan, undang semua partai pendukung. Itu yang jadi persoalannya kenapa Bang Yusril menyebut jangan sampai ada "menggergaji" suara PBB oleh antarpartai koalisi, khususnya Gerindra," tegasnya

Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Senin (18/5). (Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)

Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak mendukung Prabowo-Sandi lantaran takut "digergaji" Partai Gerindra.

Ahli hukum tata negara itu menuturkan, Sandi memang pernah mengajaknya bicara dan bergabung. Namun Yusril mempertanyakan soal nasib partai pendukung Prabowo-Sandi, utamanya soal strategi yang disiapkan agar partai pendukung juga berjaya di Pileg 2019. Prabowo-Sandi, kata Yusril, tidak memberikan jawaban pasti.

Pernyataan ini langsung memancing reaksi dari Ketua DPP Partai Gerindra AS Kobalen yang menyebut ucapan Yusril tidak beralasan dan tendensius. Karena selama ini komunikasi politik yang dilakukan Gerindra dan Yusril sudah terbangun dengan baik.

Kobalen juga mengungkapkan bahwa Yusril pernah meminta secara langsung ke Partai Gerindra agar membantu politisi PBB Yuslih Ihza Mahendra yang tak lain merupakan kakak kandung untuk maju pada Pilbup Belitung Timur.

"Yusril suatu hari menghubungi saya minta ditemukan dengan Pak Hashim Djojohadikusumo guna mendapatkan dukungan Gerindra untuk kakaknya sebagai calon bupati Belitung Timur," tutur Kobalen. (*)

#Partai Bulan Bintang #Partai Gerindra #Yusril Ihza Mahendra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Bagikan