Andika Pratama
MerahPutih.com - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih dua tahun lagi. Namun, persaingan panas antarpartai mulai terasa.
Pakar komunikasi politik Antonius Benny Susetyo menilai potensi politik identitas yang terjadi di Pilkada DKI 2027 dan Pemilu 2019 masih bisa saja terjadi.
Baca Juga
"Sudah dalam kurun waktu sepuluh tahun ini, sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, politik identitas dimainkan dan ini menyebabkan ketegangan. Masyarakat mengalami distrust karena politik identitas ini," ujarnya kepada MerahPutih.com, Senin (22/8).
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini pun memberikan sebuah deskripsi tentang apa politik identitas tersebut.
Politik identitas dianggap Benny sama saja memanipulasi agama, etnis, suku, untuk mengaduk emosi masyarakat dan mengadu domba satu sama lain.
"Emosi publik ditinggikan demi mendapatkan kekuasaan dan suara tanpa adanya gagasan dan pemikiran," jelas Benny.
Menurutnya, ada potensi ancaman kehancuran Indonesia jika terus masuk dalam politik identitas.
"Politik identitas ini kan membuat masyarakat reaktif, miskin gagasan, dan potensi konflik terus terjadi. Sehingga energi masyarakat habis dan masalah seperti krisis pangan dan energi. Ini dapat membuat bangsa ini hancur dan berantakan," imbuh Benny.
Baca Juga
Bawaslu Temukan Dugaan Data Pemilih Pemilu 2024 yang Bermasalah
Salah satu pendiri Setara Institute ini menyerukan kepada partai politik (parpol) untuk berhenti memainkan politik identitas.
"Akhiri sekarang, mari gunakan politik rasional, adu gagasan, program, konsep, sehingga masyarakat memiliki kecerdasan dalam memilih calon pemimpinnya, yang berkualitas dan tidak menjual label SARA," tuturnya.
Ia menyebut, parpol memiliki kewajiban menghadirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas dan memiliki agenda kerja yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Parpol dan calon-calonnya harus punya tanggung jawab etis, tidak manipulasi agama, suku bangsa dan etnis," imbuh Benny.
Benny pun menyerukan sebuah gagasan agar politik identitas dapat dihapuskan di Indonesia.
"Peserta parpol dan calon pemimpin (baik parlemen ataupun eksekutif) harus berani memutuskan dan tidak lagi menggunakan politik identitas. Yang tetap memakai harus digugurkan oleh KPU dan Bawaslu. Tegakkan hukum, tegakkan aturan main dalam berpolitik di Indonesia,"," tutup Benny. (Knu)
Baca Juga
Bawaslu Ungkap Kekhawatirannya Politisasi SARA Bakal Digunakan di Pemilu 2024
