Papua Belum Aman, DPR Desak Strategi Ganda Hadapi Gerilya KKB

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 20 Februari 2026
Papua Belum Aman, DPR Desak Strategi Ganda Hadapi Gerilya KKB

Ilustrasi: Jenazah pimpinan KKB Undius Kogoya yang meninggal di Wandai, Intan Jaya, Rabu (22/10/2025). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kondisi keamanan di Papua yang masih menghadapi tantangan serius akibat aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mendapat perhatian serius Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R. Abdullah.

Taufiq menegaskan bahwa negara harus menerapkan pendekatan yang sangat hati-hati dan terukur guna menjaga stabilitas wilayah tanpa mengabaikan keselamatan warga sipil.

Baca juga:

Perempuan Asal NTT Jadi Korban Penyerangan KKB di Yahukimo, Papua

Diplomasi Luar Negeri dan Tantangan Lapangan

Kondisi di Bumi Cendrawasih saat ini dinilai belum sepenuhnya stabil. Kelompok bersenjata dilaporkan terus bergerak, bahkan mulai membangun jejaring komunikasi di kancah internasional untuk mendukung agenda mereka.

Fenomena ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya fokus pada kekuatan senjata, tetapi juga pada strategi diplomasi dan sosial.

“Kita melihat memang situasinya belum aman sepenuhnya. Ada kelompok-kelompok yang masih terus berupaya mewujudkan cita-citanya,” ujar Legislator Fraksi PKB tersebut dalam keterangannya, Kamis (19/2).

Dilema Penegakan Hukum di Tengah Masyarakat

Tantangan terbesar dalam memulihkan keamanan di Papua adalah pola pergerakan kelompok bersenjata yang seringkali berbaur dengan penduduk lokal. Hal ini menciptakan kompleksitas tinggi bagi aparat keamanan dalam melakukan penindakan tanpa menimbulkan efek samping bagi masyarakat non-kombatan.

Taufiq menekankan bahwa Kementerian Pertahanan dan aparat keamanan wajib mengedepankan pendekatan persuasif serta dialogis. Namun, kesiapsiagaan pasukan tetap tidak boleh kendur demi menjaga kedaulatan negara.

Baca juga:

KKB Tebar Ancaman di Papua, Pengusaha Asal Maros, Sulsel, Jadi Korban Terbaru

“Ketika harus dilakukan tindakan militer, problemnya mereka bercampur dengan sipil. Ini yang menjadi tantangan dan tidak mudah,” jelas Taufiq.

Ia mengingatkan bahwa strategi keamanan di Papua harus presisi dan berimbang. "Ini persoalan yang kompleks, sehingga penanganannya juga tidak bisa dilakukan dengan satu pendekatan saja," pungkasnya.

#Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) #Papua #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Karhutla di Papua Selatan Mulai Berkurang Berkat Modifikasi Cuaca
Upaya OMC memicu hujan di wilayah utara dan tengah Merauke, bagian selatan Boven Digoel, serta bagian selatan Mappi.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Karhutla di Papua Selatan Mulai Berkurang Berkat Modifikasi Cuaca
Indonesia
Marinir Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Sita Senjata Diduga Milik KKB Yahukimo
Prajurit menemukan beberapa senapan angin tanpa laras, selongsong amunisi kaliber 5,56 milimeter dan 9 milimeter, gelang bermotif Bintang Kejora, kamera, dan telepon genggam rusak
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Marinir Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Sita Senjata Diduga Milik KKB Yahukimo
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Bagikan