Andika Pratama
MerahPutih.com - Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran. Rencana ini menuai kritik dari sejumlah pihak karena dianggap sebagai kemunduran birokrasi era pemerintahan Jokowi-JK
Salah satu yang memberikan kritik adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Ia mengimbau kepada ASN untuk tidak menggunakan mobil dinas saat hendak melakukan mudik ke kampung halamannya. Menurut dia, para ASN harus berkaca pada diri sendiri apakah dia pantas menggunakan kendaraan milik negara atau tidak.
"Saya mengimbau (tidak digunakan). Kalau keputusannya memang diperbolehkan ya kita tanya ke hati nurani. Pantas nggak sih kita pakai kendaraan ini?," kata Sandiaga di Jakarta, Kamis (3/5).
Mantan Ketua HIPMI ini pun menceritakan, bahwa dirinya tak pernah menggunakan mobil dinas untuk kepentingan partai, ketika akhir pekan dirinya mendapat tugas membantu mengkampanyekan para calon kepala daerah.
Sambungnya, ia pun selalu menggunakan mobil pribadinya saat melakukan kepentingan politik. Karena dirinya merasa malu jika harus menggunakan kendaraan milik negara untuk pribadi atau politik. Sebab kendaraan itu dibiayai yang berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat.
"Jadi itu karena saya nggak sampai hati saya pakai mobil DKI. Itu yang saya sampaikan ke para ASN, ayo kita tunjukkan," ujar Sandiaga.
Wacana penggunaan kendaraan dinas untuk pulang kampung PNS disampaikan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Senin (30/4). Ia mengizinkan ASN memakai mobil dinas selama tidak memakai uang negara.
"Selama ini, kan, mobil dinas tidak dibolehkan. Tapi, tahun ini, saya bilang, sepanjang itu digunakan dengan tidak memakai biaya kantor, silakan," kata Asman setelah menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta.
Pada 2017, Asman mengeluarkan kebijakan melarang ASN memakai mobil dinas untuk mudik yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 87 Tahun 2005 (PDF) Tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.
“Kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi. Mobil dinas jangan digunakan untuk pribadi, apalagi untuk mudik saat libur lebaran,” kata Asman pada 12 Juni 2017 seperti dikutip dari Antara.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi saat dihubungi merahputih.com berpendapat sebaiknya penggunaan mobil dinas untuk para ASN saat mudik diatur penggunaannya.
Lanjut dia, yang diperbolehkan mengunakan mobil dinas hanya ASN yang bergolongan rendah saja. Dimana mereka masih membutuhkan peran serta pemerintah daerah untuk pulang ke kampung halamannya. Namun bagi ASN yang memiliki jabatan tinggi tertentu dan sejahhtera maka sebaiknya tidak memakai mobil dinas.
"Makanya untuk kalangan tertentu yang butuh support. Mengingat mudik itu hanya setahun sekali dan moment sangat berharga, pemerintah harus hadir untuk meringankan beban yang kurang mampu," ungkapnya. (Asp)
