Soffi Amira
MerahPutih.com - Panitia khusus (Pansus) Haji DPR RI berharap, pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, menunjuk Menteri Agama (Agama) yang lebih baik pada masa mendatang.
Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus Haji, Nusron Wahid, saat membacakan rekomendasi terkait ibadah haji 2024, yang sebelumnya dikelola Menag Yaqut Cholil Qoumas.
“Pansus mengharapkan pemerintahan mendatang agar dalam mengisi posisi Menag RI dengan figur yang dianggap lebih cakap,” ujar Nusron di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).
Selain itu, Nusron juga berharap, pemerintahan Prabowo-Gibran menunjuk Menag yang lebih kompeten dalam menyelenggarakan ibadah haji untuk tahun 2025 dan seterusnya.
Baca juga:
Nusron Wahid Tegaskan Pansus Haji dan Aparat Penegak Hukum Punya Peran Berbeda
“Dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji,” imbuhnya.
Melalui simpulannya, Pansus haji menemukan ketidakpatuhan dari Kementerian Agama (Kemenag) dalam pembagian Kuota Haji tambahan tahun 2024.
Nurson mengatakan, pihaknya menemukan dugaan ketidakpatuhan terhadap Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.
“Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, tentang alokasi kuota ditetapkan kuota haji khusus sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia,” tuturnya.
Baca juga:
Selain itu, ia juga mengatakan, Kementerian Agama pada Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) melakukan ketidakpatuhan.
“Dengan mengajukan pencairan nilai manfaat pada 10 Januari 2024 sebelum diterbitkannya KMA No. 130 Tahun 2024 pada 15 Januari 2024 yang seharusnya menjadi basis penghitungan kuota,” pungkasnya. (Pon)
