Pansus Gali Dugaan Ketidakadilan Distribusi Kuota Haji di Kantor Kemenag Bogor
Ketua Pansus Angket Haji, Nusron Wahid melakukan kunjungan kerja ke Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Jawa Barat (DPR RI)
Merahputih.com - Ketua Pansus Angket Haji, Nusron Wahid melakukan kunjungan kerja ke Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nusron melakukan kunjungan untuk mendalami sejumlah isu, salah satunya adalah terkait distribusi kuota haji.
Nusron Wahid menegaskan bahwa Kementerian Agama di tingkat wilayah memiliki peran vital sebagai ujung tombak dalam pelayanan haji. Di kantor-kantor Kemenag wilayah inilah proses penginputan dan verifikasi data calon jemaah haji dilakukan, yang kemudian berdampak langsung pada penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan.
“Kami datang untuk memeriksa administrasi dan memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai prosedur. Hingga saat ini, kami belum memperoleh data kuota haji secara rinci karena masih dalam proses pencetakan. Namun, ada satu temuan awal yang mengkhawatirkan, yaitu ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam distribusi alokasi 10.000 kuota tambahan haji,” ungkap Nusron Wahid dalam keterangannya, Kamis ((5/9).
Baca juga:
Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga mengingatkan pentingnya keadilan dalam distribusi kuota haji agar tidak menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Sehingga, pansus akan terus mendalami temuan ini dan meminta klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait di Kementerian Agama.
“Kami akan mengumpulkan lebih banyak data dan keterangan untuk memastikan bahwa alokasi kuota haji dilakukan secara transparan dan adil. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji,” tambahnya.
Baca juga:
Keselamatan dan Keamanan Saksi yang Dihadirkan Pansus Haji Bakal Dijamin LPSK
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pansus Angket Haji DPR RI yang bertujuan untuk mengevaluasi berbagai aspek penyelenggaraan haji tahun 2024, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang dan masalah operasional.
Pansus diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya dengan memberikan rekomendasi yang konstruktif demi perbaikan manajemen haji di masa depan.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Setelah Mantan Menag, KPK Lanjutkan Pemeriksaan Pengusaha dan Staf Khusus di Kasus Kuota Haji
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
KPK Bongkar Diskresi Kuota Haji 2024 saat Periksa Eks Menag Yaqut
KPK Kembali Periksa Gus Yaqut, Dalami Kerugian Negara Kasus Kuota Haji 2024
Diperiksa 8 Jam oleh KPK, Eks Menag Yaqut Irit Bicara soal Kasus Kuota Haji
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan