Pansus Gali Dugaan Ketidakadilan Distribusi Kuota Haji di Kantor Kemenag Bogor

Ketua Pansus Angket Haji, Nusron Wahid melakukan kunjungan kerja ke Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Jawa Barat (DPR RI)
Merahputih.com - Ketua Pansus Angket Haji, Nusron Wahid melakukan kunjungan kerja ke Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nusron melakukan kunjungan untuk mendalami sejumlah isu, salah satunya adalah terkait distribusi kuota haji.
Nusron Wahid menegaskan bahwa Kementerian Agama di tingkat wilayah memiliki peran vital sebagai ujung tombak dalam pelayanan haji. Di kantor-kantor Kemenag wilayah inilah proses penginputan dan verifikasi data calon jemaah haji dilakukan, yang kemudian berdampak langsung pada penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan.
“Kami datang untuk memeriksa administrasi dan memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai prosedur. Hingga saat ini, kami belum memperoleh data kuota haji secara rinci karena masih dalam proses pencetakan. Namun, ada satu temuan awal yang mengkhawatirkan, yaitu ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam distribusi alokasi 10.000 kuota tambahan haji,” ungkap Nusron Wahid dalam keterangannya, Kamis ((5/9).
Baca juga:
Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga mengingatkan pentingnya keadilan dalam distribusi kuota haji agar tidak menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Sehingga, pansus akan terus mendalami temuan ini dan meminta klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait di Kementerian Agama.
“Kami akan mengumpulkan lebih banyak data dan keterangan untuk memastikan bahwa alokasi kuota haji dilakukan secara transparan dan adil. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji,” tambahnya.
Baca juga:
Keselamatan dan Keamanan Saksi yang Dihadirkan Pansus Haji Bakal Dijamin LPSK
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pansus Angket Haji DPR RI yang bertujuan untuk mengevaluasi berbagai aspek penyelenggaraan haji tahun 2024, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang dan masalah operasional.
Pansus diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya dengan memberikan rekomendasi yang konstruktif demi perbaikan manajemen haji di masa depan.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan

Ustaz Khalid Basalamah Nyicil Kembalikan Uang Kasus Kuota Haji ke KPK

12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi

Momen Keakraban Sufmi Dasco Ahmad dan Sjafrie Sjamsoeddin saat Bertemu di DPR, Bahas Apa?

Meredam Isu Liar Pergantian Kapolri, Legislator Hingga Wamen Setneg Buka Suara Terkait Jabatan Jenderal Listyo Sigit

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Sita Uang dari Khalid Basalamah

DPR RI Sahkan 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM, Ini Nama-namanya

KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji

PKB Dorong Milenial dan Gen Z Terlibat Pengelolaan Koperasi Merah Putih

Tanggul Beton Berdiri di Cilincing, DPR Ingatkan Adanya Potensi Nelayan Kecil Kesulitan Melaut
