Pansus Gali Dugaan Ketidakadilan Distribusi Kuota Haji di Kantor Kemenag Bogor
Ketua Pansus Angket Haji, Nusron Wahid melakukan kunjungan kerja ke Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Jawa Barat (DPR RI)
Merahputih.com - Ketua Pansus Angket Haji, Nusron Wahid melakukan kunjungan kerja ke Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nusron melakukan kunjungan untuk mendalami sejumlah isu, salah satunya adalah terkait distribusi kuota haji.
Nusron Wahid menegaskan bahwa Kementerian Agama di tingkat wilayah memiliki peran vital sebagai ujung tombak dalam pelayanan haji. Di kantor-kantor Kemenag wilayah inilah proses penginputan dan verifikasi data calon jemaah haji dilakukan, yang kemudian berdampak langsung pada penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan.
“Kami datang untuk memeriksa administrasi dan memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai prosedur. Hingga saat ini, kami belum memperoleh data kuota haji secara rinci karena masih dalam proses pencetakan. Namun, ada satu temuan awal yang mengkhawatirkan, yaitu ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam distribusi alokasi 10.000 kuota tambahan haji,” ungkap Nusron Wahid dalam keterangannya, Kamis ((5/9).
Baca juga:
Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga mengingatkan pentingnya keadilan dalam distribusi kuota haji agar tidak menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Sehingga, pansus akan terus mendalami temuan ini dan meminta klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait di Kementerian Agama.
“Kami akan mengumpulkan lebih banyak data dan keterangan untuk memastikan bahwa alokasi kuota haji dilakukan secara transparan dan adil. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji,” tambahnya.
Baca juga:
Keselamatan dan Keamanan Saksi yang Dihadirkan Pansus Haji Bakal Dijamin LPSK
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pansus Angket Haji DPR RI yang bertujuan untuk mengevaluasi berbagai aspek penyelenggaraan haji tahun 2024, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang dan masalah operasional.
Pansus diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya dengan memberikan rekomendasi yang konstruktif demi perbaikan manajemen haji di masa depan.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Komnas Haji Apresiasi Biaya Haji 2026 Turun, Minta Kualitas Layanan Tetap Maksimal
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Ongkos Haji 2026 Diketok Rp 54,19 Juta, Jemaah Punya Waktu Pelunasan 6 Bulan
Biaya Haji 2026 Turun Rp 2 Juta, DPR: Kualitas Layanan Jamaah Harus Tetap Terjaga
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Biaya Haji Turun Rp 2 Juta Per Jemaah, DPR Ingatkan Soal Kualitas Layanan