Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang digulirkan DPR bakal memanggil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo untuk meminta penjelasan soal kinerja KPK.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan, keputusan datang atau tidaknya pimpinan KPK menunggu hasil putusan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, keabsahan Pansus Angket sedang digugat oleh pegawai KPK yang kini masih berlangsung di MK.
Terlebih, pada Rabu (2/8) kemarin, baru dilakukan sidang judicial review terkait keabsahan Hak Angket dalam perkara No 40/PUU-XV/2017 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
Sebelumnya, judicial review ini sudah didaftarkan ke MK pada Kamis (13/7) oleh para pegawai KPK dan didukung pula oleh para pimpinan KPK.
"Kami sedang menggugat judicial review di MK. Kami tunggu, kalau seandainya judicial review itu mengatakan kami harus hadir kami hadir. Kalau enggak ya enggak," tegas Laode, Kamis (3/8).
Sementara, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, hingga kini lembaga anrirasuah itu belum menerima surat panggilan dari Pansus Angket untuk Ketua KPK.
"Jika Pansus masuk pada materi perkara yang sedang berjalan, dalam hal ini kasus e-KTP, tentu wajar kita bertanya, apakah hal tersebut tidak bisa disebut mencampuri proses hukum?" ungkapnya.
"Apalagi, saat ini KPK sudah menetapkan dua orang tersangka baru lagi dari unsur DPR RI, yaitu SN dan MN," tambah Febri.
Karena itu, Febri meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Terlebih, kasus ini sudah diputus di sidang untuk dua terdakwa dan sedang berjalan di penyidikan untuk dua tersangka. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: KPK Garap Akom Jadi Saksi Setnov Soal Kasus E-KTP
