Panglima TNI Sebut Pilkada 2024 Lebih Rawan Konflik Dibanding Pilpres

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Kini KPU mulai mempersiapkan tahapan Pilkada yang pemungutan suaranya akan digelar pada 27 November 2024.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, tingkat kerawanan atau eskalasi konflik dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih besar ketimbang pada saat pelaksanaan Pilpres.

Baca juga:

Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024, ini Respons Anies-Cak Imin

Menurut Agus, probabilitas terjadinya kerusuhan antar kelompok pendukung kontestan pilkada juga jauh lebih besar apabila dihadapkan dengan jumlah perangkat keamanan yang terbatas.

“Pelaksanaan pilkada secara serentak memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg,” kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3).

Berdasarkan informasi KPU, pilkada serentak tahun ini akan memilih pimpinan dari 545 daerah seluruh Indonesia yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupeten dan 93 kota.

Baca juga:

Kubu Ganjar Daftar PHPU Pilpres ke MK di Hari Terakhir Registrasi

Agus mengaku pihaknya telah melakukan pemetaan serta analisis kerawanan-kerawanan yang berpotensi muncul pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024, termasuk mengantisipasi terjadinya konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) yang dipicu permainan politik identitas.

“Hal tersebut memicu perpecahan pada skala nasional apabila berbagai kemungkinan kerawanan tadi dimanfaatkan oleh pihak ketiga,” ucapnya.

Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, kata Agus, secara khusus sudah membuat indeks kerawanan pada Pilkada serentak 2024. Dia menyebut berdasarkan informasi intelijen, terdapat 15 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Baca juga:

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024

15 provinsi tersebut adalah provinsi Nangroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara dan 6 provinsi di Papua.

Lebih lanjut jenderal bintang empat ini mengungkapkan berdasarkan hasil pemetaan 15 provinsi tersebut memiliki jenis dan macam kerawanan yang berbeda-beda.

“Mulai dari konflik SARA, konflik di antara Paslon, bentrok antarpendukung fanatik, konflik elite politik, konflik di daerah basis parpol tertentu sampai dengan konflik bersenjata yang terjadi di Papua,” pungkasnya. (Pon)