Panglima Janji TNI Netral di Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 05 Oktober 2023
Panglima Janji TNI Netral di Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaiki tank untuk memeriksa pasukan upacara dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 TNI di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (5/10/2023. ANTARA/Indra Arief

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Netralitas TNI menjadi harga mati di Pemilu 2024.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan netralitas merupakan kewajiban anggota TNI aktif meski banyak purnawirawan yang berkecimpung di dunia politik.

Baca Juga:

SBY Sebut TNI Semakin Kuat dan Modern

"Saya akan menekankan pada prajurit saya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bagaimana cara-cara TNI tetap netral," kata Yudo seusai perayaan HUT TNI di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

Dia mengatakan menjaga netralitas merupakan kewajiban TNI.

"Saya Panglima, para kepala staf angkatan, juga komandan-komandan satuan, semuanya pasti akan berkomitmen untuk netralitas TNI," imbuh dia.

Menurut dia, kelancaran Pemilu 2024 memang bisa dijamin, jika pihak TNI sekaligus Polri serta aparatur sipil negara (ASN) bisa menjaga netralitasnya.

''Itu kunci utama. Cara-caranya bagaimana, tergantung kita. Saya (sebagai) panglima, para kepala staf angkatan, juga komandan-komandan satuan, semuanya pasti akan berkomitmen untuk netralitas TNI," urai Yudo.

Baca Juga:

Masuki Usia 78 Tahun, Polri Dorong TNI Makin Profesional

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta TNI untuk menjaga kedamaian Indonesia jelang Pemilu 2024. Ia ingin agar TNI segera memadamkan segala konflik sekecil mungkin.

"Kita kini telah memasuki tahun politik. saya minta tetap jaga betul kondisi damai, segera padamkan percikan sekecil apapun," kata Jokowi saat memberikan amanat HUT TNI ke-78 di Monas.

Jokowi pun meminta agar TNI ikut memberikan edukasi agar publik bisa menerima pilihan yang berbeda.

Ia juga meminta agar publik menerima kalah maupun menang di tahun politik.

"Berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar, menang dan kalah itu juga wajar," kata Jokowi. (Knu)

Baca Juga:

Harapan Anggota DPR di HUT ke-78 TNI: Semoga Semakin Dicintai Rakyat

#TNI #Panglima TNI #Netralitas Tentara #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
4 Prajurit TNI Dituntut Penjara 2,5 Tahun dalam Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Oditur militer menuntut empat prajurit TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Tindakan para terdakwa disebut dilakukan secara terencana.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 Juni 2026
4 Prajurit TNI Dituntut Penjara 2,5 Tahun dalam Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Indonesia
4 Tentara Terdakwa Teror Air Keras Aktivis Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun Bui, Vonis Diketok 10 Juni
Empat personel TNI terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dituntut 2,5 tahun penjara.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Juni 2026
4 Tentara Terdakwa Teror Air Keras Aktivis Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun Bui, Vonis Diketok 10 Juni
Indonesia
Eks Menhan Ryamizard Ryacudu Tutup Usia di RSPAD Pukul 14.03 WIB, Bakal Disemayamkan di Cikeas
Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, eks Menteri Pertahanan RI, meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada 31 Mei 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Eks Menhan Ryamizard Ryacudu Tutup Usia di RSPAD Pukul 14.03 WIB, Bakal Disemayamkan di Cikeas
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Komisi I DPR menegaskan pemberantasan begal adalah tugas Polri. TNI hanya bisa terlibat jika ada permintaan resmi dan koordinasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Mei 2026
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Beri Taklimat di Seskoad, Prabowo Minta Perwira TNI Adaptif Hadapi Geopolitik Global
Presiden Prabowo Subianto meminta perwira TNI mampu beradaptasi dengan perubahan geopolitik global dan menyesuaikan doktrin militer dengan perkembangan zaman.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Mei 2026
Beri Taklimat di Seskoad, Prabowo Minta Perwira TNI Adaptif Hadapi Geopolitik Global
Indonesia
Keluarga Korban Minta 3 Terdakwa Pembunuhan Kacab BRI Divonis Seumur Hidup
Peristiwa itu menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban sekaligus mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer. 

Dwi Astarini - Senin, 25 Mei 2026
Keluarga Korban Minta 3 Terdakwa Pembunuhan Kacab BRI Divonis Seumur Hidup
Indonesia
Profil Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, Jenderal Muda yang Kini Jadi Waka Bais TNI
Mayjen Aulia Dwi Nasrullah yang dikenal sebagai salah satu jenderal termuda TNI kini dipercaya menjabat Wakil Kepala Bais TNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Profil Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, Jenderal Muda yang Kini Jadi Waka Bais TNI
Bagikan