Pangdam dan Kapolda Cek Keamanan Gedung DPR

Widi HatmokoWidi Hatmoko - Kamis, 02 Maret 2017
Pangdam dan Kapolda Cek Keamanan Gedung DPR

Persiapan di Gedung DPR RI. (FOTO Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan melakukan pengecekan keamanan di gedung DPR RI menjelang kedatangan Raja Arab Saudi ketujuh Salman bin Abdul Aziz al-Saud, Kamis (2/3).

Menurut Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi, keamanan di gedung parlemen saat ini sudah memadai untuk menyambut kedatangan Raja Salman.

"Keamanan cukup baik, semua sudah siap, sudah kita cek di lapangan dan di dalam," ujar Jaswandi di gedung Parlemen.

Dia menekankan personel TNI akan fokus menjaga seluruh rangkaian kegiatan Raja Salman selama di Indonesia. Meski enggan menyebut jumlah personel TNI yang dikerahkan, Jaswandi meyakinkan bahwa jumlah personel TNI yang diterjunkan mencukupi.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan menambahkan pihak kepolisian dalam hal ini bertugas membantu TNI untuk pengamanan. Sebanyak 4.900 personel Polri telah disebar di tempat-tempat yang akan dikunjungi Raja Salman.

"Dari kami ada 4.900 personel, ada di DPR, di Istiqlal, di sekitar Istana Negara dan tempat-tempat lain," beber Iriawan.

Menjelang kedatangan Raja Salman, suasana di gedung parlemen khususnya di area pintu utama hingga parkir mobil tamu negara tampak steril. Bendera Arab Saudi telah dipasang di pilar utama, berdampingan dengan bendera Merah Putih.

Rombongan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz al-Saud tiba di Tanah Air melalui Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (1/3) siang, untuk melakukan kunjungan kenegaraan di Indonesia selama 1-9 Maret 2017.

Hari Kamis, Raja Salman diagendakan mengunjungi gedung parlemen untuk menyampaikan pidato.

Kedatangan Raja Salman di Tanah Air guna memperkuat hubungan kerja sama Arab Saudi dengan Indonesia. Kementerian Luar Negeri menyebut ada 10 nota kesepahaman yang akan ditandatangani dalam penguatan kerja sama kedua negara.

Sumber: ANTARA

#DPR RI #Pangdam Jaya #Kapolda Metro Jaya
Bagikan
Ditulis Oleh

Widi Hatmoko

Menjadi “sesuatu” itu tidak pernah ditentukan dari apa yang Kita sandang saat ini, tetapi diputuskan oleh seberapa banyak Kita berbuat untuk diri Kita dan orang-orang di sekitar Kita.

Berita Terkait

Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
DPR resmi mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang. Ada beberapa poin perubahan yang disorot.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan bisa membubarkan DPR lewat dekrit. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Indonesia
Operasi Patuh Jaya 2026 Ditlantas Polda Metro Jaya Ditunda, Pengendara Motor Lawan Arus Siap-siap Kena Tilang Harian
Penegakan hukum harian terus menyasar para pelanggar aturan melalui sistem elektronik maupun tindakan langsung secara persuasif
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 Juni 2026
Operasi Patuh Jaya 2026 Ditlantas Polda Metro Jaya Ditunda, Pengendara Motor Lawan Arus Siap-siap Kena Tilang Harian
Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Bagikan