Pangdam dan Kapolda Cek Keamanan Gedung DPR

Widi HatmokoWidi Hatmoko - Kamis, 02 Maret 2017
Pangdam dan Kapolda Cek Keamanan Gedung DPR

Persiapan di Gedung DPR RI. (FOTO Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan melakukan pengecekan keamanan di gedung DPR RI menjelang kedatangan Raja Arab Saudi ketujuh Salman bin Abdul Aziz al-Saud, Kamis (2/3).

Menurut Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi, keamanan di gedung parlemen saat ini sudah memadai untuk menyambut kedatangan Raja Salman.

"Keamanan cukup baik, semua sudah siap, sudah kita cek di lapangan dan di dalam," ujar Jaswandi di gedung Parlemen.

Dia menekankan personel TNI akan fokus menjaga seluruh rangkaian kegiatan Raja Salman selama di Indonesia. Meski enggan menyebut jumlah personel TNI yang dikerahkan, Jaswandi meyakinkan bahwa jumlah personel TNI yang diterjunkan mencukupi.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan menambahkan pihak kepolisian dalam hal ini bertugas membantu TNI untuk pengamanan. Sebanyak 4.900 personel Polri telah disebar di tempat-tempat yang akan dikunjungi Raja Salman.

"Dari kami ada 4.900 personel, ada di DPR, di Istiqlal, di sekitar Istana Negara dan tempat-tempat lain," beber Iriawan.

Menjelang kedatangan Raja Salman, suasana di gedung parlemen khususnya di area pintu utama hingga parkir mobil tamu negara tampak steril. Bendera Arab Saudi telah dipasang di pilar utama, berdampingan dengan bendera Merah Putih.

Rombongan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz al-Saud tiba di Tanah Air melalui Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (1/3) siang, untuk melakukan kunjungan kenegaraan di Indonesia selama 1-9 Maret 2017.

Hari Kamis, Raja Salman diagendakan mengunjungi gedung parlemen untuk menyampaikan pidato.

Kedatangan Raja Salman di Tanah Air guna memperkuat hubungan kerja sama Arab Saudi dengan Indonesia. Kementerian Luar Negeri menyebut ada 10 nota kesepahaman yang akan ditandatangani dalam penguatan kerja sama kedua negara.

Sumber: ANTARA

#DPR RI #Pangdam Jaya #Kapolda Metro Jaya
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Widi Hatmoko

Menjadi “sesuatu” itu tidak pernah ditentukan dari apa yang Kita sandang saat ini, tetapi diputuskan oleh seberapa banyak Kita berbuat untuk diri Kita dan orang-orang di sekitar Kita.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan