Pangdam dan Kapolda Cek Keamanan Gedung DPR

Widi HatmokoWidi Hatmoko - Kamis, 02 Maret 2017
Pangdam dan Kapolda Cek Keamanan Gedung DPR

Persiapan di Gedung DPR RI. (FOTO Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan melakukan pengecekan keamanan di gedung DPR RI menjelang kedatangan Raja Arab Saudi ketujuh Salman bin Abdul Aziz al-Saud, Kamis (2/3).

Menurut Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi, keamanan di gedung parlemen saat ini sudah memadai untuk menyambut kedatangan Raja Salman.

"Keamanan cukup baik, semua sudah siap, sudah kita cek di lapangan dan di dalam," ujar Jaswandi di gedung Parlemen.

Dia menekankan personel TNI akan fokus menjaga seluruh rangkaian kegiatan Raja Salman selama di Indonesia. Meski enggan menyebut jumlah personel TNI yang dikerahkan, Jaswandi meyakinkan bahwa jumlah personel TNI yang diterjunkan mencukupi.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan menambahkan pihak kepolisian dalam hal ini bertugas membantu TNI untuk pengamanan. Sebanyak 4.900 personel Polri telah disebar di tempat-tempat yang akan dikunjungi Raja Salman.

"Dari kami ada 4.900 personel, ada di DPR, di Istiqlal, di sekitar Istana Negara dan tempat-tempat lain," beber Iriawan.

Menjelang kedatangan Raja Salman, suasana di gedung parlemen khususnya di area pintu utama hingga parkir mobil tamu negara tampak steril. Bendera Arab Saudi telah dipasang di pilar utama, berdampingan dengan bendera Merah Putih.

Rombongan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz al-Saud tiba di Tanah Air melalui Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (1/3) siang, untuk melakukan kunjungan kenegaraan di Indonesia selama 1-9 Maret 2017.

Hari Kamis, Raja Salman diagendakan mengunjungi gedung parlemen untuk menyampaikan pidato.

Kedatangan Raja Salman di Tanah Air guna memperkuat hubungan kerja sama Arab Saudi dengan Indonesia. Kementerian Luar Negeri menyebut ada 10 nota kesepahaman yang akan ditandatangani dalam penguatan kerja sama kedua negara.

Sumber: ANTARA

#DPR RI #Pangdam Jaya #Kapolda Metro Jaya
Bagikan
Ditulis Oleh

Widi Hatmoko

Menjadi “sesuatu” itu tidak pernah ditentukan dari apa yang Kita sandang saat ini, tetapi diputuskan oleh seberapa banyak Kita berbuat untuk diri Kita dan orang-orang di sekitar Kita.

Berita Terkait

Indonesia
Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil
Mengingatkan agar penggunaan anggaran yang besar itu benar-benar diarahkan secara efektif dan berorientasi hasil.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Oktober 2025
Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil
Indonesia
DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses
Aplikasi ini dirancang sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik terhadap penggunaan dana reses. ?
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses
Indonesia
Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian
Penaikan tersebut bukan untuk pribadi anggota dewan, melainkan untuk membiayai kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di dapil.
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian
Indonesia
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
DPR menyoroti reklamasi Pulau Pari. Sebab, hal itu dinilai bisa merusak ekosistem laut dan mengancam kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
Indonesia
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Musibah tersebut menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya perhatian pemerintah terhadap sarana dan prasarana pendidikan keagamaan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 11 Oktober 2025
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Indonesia
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Rencana penggunaan dana APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny belum menjadi keputusan final.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Indonesia
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Penghapusan tunggakan ini bertujuan membebaskan peserta BPJS dari utang masa lalu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Indonesia
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Secara keseluruhan, langkah penghapusan tunggakan ini bukan sekadar upaya untuk meringankan beban finansial
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Indonesia
DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
Selain itu, tata kelola daerah juga perlu diperbaiki untuk mengatasi kebocoran penerimaan dan belanja
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
Bagikan