Pangdam dan Kapolda Cek Keamanan Gedung DPR


Persiapan di Gedung DPR RI. (FOTO Antara)
Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan melakukan pengecekan keamanan di gedung DPR RI menjelang kedatangan Raja Arab Saudi ketujuh Salman bin Abdul Aziz al-Saud, Kamis (2/3).
Menurut Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi, keamanan di gedung parlemen saat ini sudah memadai untuk menyambut kedatangan Raja Salman.
"Keamanan cukup baik, semua sudah siap, sudah kita cek di lapangan dan di dalam," ujar Jaswandi di gedung Parlemen.
Dia menekankan personel TNI akan fokus menjaga seluruh rangkaian kegiatan Raja Salman selama di Indonesia. Meski enggan menyebut jumlah personel TNI yang dikerahkan, Jaswandi meyakinkan bahwa jumlah personel TNI yang diterjunkan mencukupi.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan menambahkan pihak kepolisian dalam hal ini bertugas membantu TNI untuk pengamanan. Sebanyak 4.900 personel Polri telah disebar di tempat-tempat yang akan dikunjungi Raja Salman.
"Dari kami ada 4.900 personel, ada di DPR, di Istiqlal, di sekitar Istana Negara dan tempat-tempat lain," beber Iriawan.
Menjelang kedatangan Raja Salman, suasana di gedung parlemen khususnya di area pintu utama hingga parkir mobil tamu negara tampak steril. Bendera Arab Saudi telah dipasang di pilar utama, berdampingan dengan bendera Merah Putih.
Rombongan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz al-Saud tiba di Tanah Air melalui Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (1/3) siang, untuk melakukan kunjungan kenegaraan di Indonesia selama 1-9 Maret 2017.
Hari Kamis, Raja Salman diagendakan mengunjungi gedung parlemen untuk menyampaikan pidato.
Kedatangan Raja Salman di Tanah Air guna memperkuat hubungan kerja sama Arab Saudi dengan Indonesia. Kementerian Luar Negeri menyebut ada 10 nota kesepahaman yang akan ditandatangani dalam penguatan kerja sama kedua negara.
Sumber: ANTARA
Bagikan
Widi Hatmoko
Berita Terkait
Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil

DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses

Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian

DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan

Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal

Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang

Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran

TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol

Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut

DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
