Pandemi, Dividen BUMN di 2021 Dipatok Rp26,1 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 15 Agustus 2020
Pandemi, Dividen BUMN di 2021 Dipatok Rp26,1 Triliun

Menteri BUMN Erick Thohir dan MenkeuSri Mulyani. (Foto: setkab.go.id).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui dividen BUMN hanya sebesar Rp26,1 triliun pada RAPBN 2021. Jumlah ini merupakan dividen paling rendah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, penurunan itu sebagai akibat dari menurunnya kinerja keuangan dampak pandemi COVID-19.

Dampak panderni COVID-19 yang cukup berat dirasakan oleh BUMN yang bergerak di sektor perhubungan, pariwisata dan industri manufaktur. Laba bersih BUMN diproyeksikan mengalami penurunan, sehingga berdampak pada dividen yang dapat dibagikan kepada pemegang saham.

Baca Juga:

Pemuda Harus Berani Jadi Pelaku UMKM di Tengah Pandemi Corona

Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dividen BUMN dalam tahun 2021, antara lain, pertama, menjaga profitabilitas dan likuiditas perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat laba, kemampuan pendanaan, dan solvabilitas.

Kedua, menjaga persepsi investor yang dapat berpotensi menurunkan nilai pasar BUMN yang terdaftar di bursa efek.

Ketiga, penyesuaian regulasi dan perjanjian yang mengikat BUMN Keempat, penetapan dividen lebih selektif untuk menyeimbangkan antara kebutuhan APBN dengan pelaksanaan program dan kesinambungan usaha BUMN.

Dan, kelima reformasi dan penataan BUMN dalam rangka memperbaiki kinerja BUMN sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara.

Menkeu Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Pada 2021, pemerintah merencanakan defisit anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada 2021 mencapai 5,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp971,2 triliun dengan rencana pendapatan negara Rp1.776,4 triliun dan belanja negara Rp2.747,5 triliun.

Dengan anggara tersebut, Joko Widodo optimis jika pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 4,5-5,5 persen pada 2021 dengan inflasi terjaga pada tingkat 3 persen, nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.600 per dolar AS.

Selain itu, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun yang diperkirakan sekitar 7,29 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 45 dolar AS per barel dengan produksi (lifting) minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705.000 barel dan 1.007.000 barel setara minyak per hari.

"Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021 yaitu 'Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi'," kata Presiden Joko Widodo.

Baca Juga:

Bamoset Ingatkan Efek Domino COVID-19

#Kinerja BUMN #APBN 2021 #Defisit APBN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Akibat pemangkasan ini, proyeksi APBD DKI 2026 terpaksa dikurangi menjadi Rp 81,28 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Indonesia
Kekurangan Anggaran Negata Makin Tinggi Rp 698,15 Triliun di 2026, September Ini Sudah Capai Rp 321,6 Triliun
Dengan postur APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 3.842,72 triliun. Anggaran itu terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 3.149,73 triliun dan transfer ke daerah Rp 692,99 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Kekurangan Anggaran Negata Makin Tinggi Rp 698,15 Triliun di 2026, September Ini Sudah Capai Rp 321,6 Triliun
Indonesia
Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025
Pendapatan negara sampai Agustus 2025 mencapai Rp 1.638,7 triliun, turun 7,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Masih Dalam Tekanan, Defisit Anggaran Negara Bakal Capai 2,78 Persen di 2025
Defisit APBN 2024 tercatat sebesar 2,30 persen dari PDB, masih dalam kisaran target kebijakan fiskal yang ditetapkan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 Juli 2025
Masih Dalam Tekanan, Defisit Anggaran Negara Bakal Capai 2,78 Persen di 2025
Indonesia
Defisit Anggaran Sudah Capai Rp 104 Triliun, Menkeu: Tidak Jebol APBN-nya
Belanja negara telah disalurkan melalui belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp 413,2 triliun serta transfer ke daerah Rp 207,1 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 April 2025
Defisit Anggaran Sudah Capai Rp 104 Triliun, Menkeu: Tidak Jebol APBN-nya
Indonesia
Sri Mulyani Pastikan Defisit ABPN Tidak Jebol, Minta Rakyat Jangan Khawatir
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, defisit APBN tidak akan jebol. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 April 2025
Sri Mulyani Pastikan Defisit ABPN Tidak Jebol, Minta Rakyat Jangan Khawatir
Indonesia
Alarm Defisit APBN Berbunyi: Penerimaan Pajak Anjlok, DPR Desak Pemerintah Benahi Sistem Coretax!
Jika kondisi ini terus berlanjut, defisit APBN berpotensi melampaui target Rp 612,2 triliun
Angga Yudha Pratama - Senin, 17 Maret 2025
Alarm Defisit APBN Berbunyi: Penerimaan Pajak Anjlok, DPR Desak Pemerintah Benahi Sistem Coretax!
Indonesia
Negara Alami Defisit di Awal Tahun, Sinyal Keras Indonesia Hadapi Tekanan Berat
Implementasi sistem administrasi perpajakan baru, Coretax, yang diluncurkan sejak 1 Januari 2025, menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pemungutan pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Maret 2025
Negara Alami Defisit di Awal Tahun, Sinyal Keras Indonesia Hadapi Tekanan Berat
Indonesia
Legislator Dorong Rasionalisasi BUMN untuk Cegah Pemborosan
Pemborosan keuangan korporasi di BUMN telah menjadi perhatian serius
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Januari 2025
Legislator Dorong Rasionalisasi BUMN untuk Cegah Pemborosan
Bagikan