Pandemi Bikin Kualitas Pendidikan di Bogor Kian Menurun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 13 September 2021
Pandemi Bikin Kualitas Pendidikan di Bogor Kian Menurun

PTM. (Foto: Humas Kota Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, Jawa Barat membantu pemerintah daerah (Pemda) merancang strategi pembelajaran yang efektif di masa pandemi COVID-19.

Sistem pendidikan di masa pandemi telah berubah drastis dari pembelajaran tatap muka menjadi daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan banyak dianggap kurang efektif dalam pelaksanaannya.

Baca Juga:

Nyaris 500 Ribu Sekolah Gelar PTM, Provinsi Aceh Urutan Teratas

"Pendidikan tidak boleh terputus bagaimana pun caranya, termasuk di masa pandemi ini. Pendidikan harus terus berinovasi mengikuti perjalanan zaman," ungkap Ketua MUI Kabupaten Bogor, KH Ahmad Mukri Aji di Cibinong, Bogor, Minggu (12/9).

Ia menyebutkan, pendidikan merupakan fundamental setiap anak, sehingga tak ada alasan untuk tidak melakukan pendidikan demi melahirkan generasi penerus bangsa.

"Ini tugas kita untuk menyiasati bagaimana pendidikan bisa berjalan di masa pandemi ini," kata KH Mukri.

Ketua Bidang Pendidikan MUI Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar alias Gus Udin menyebutkan, pendidikan di masa pandemi dinilai masih berat untuk dilakukan di Indonesia, terutama di Kabupaten Bogor.

Pasalnya, kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor terbilang masih belum merata baik dari fasilitas infrastrukturnya maupun sumber daya manusia atau pengajarnya.

PTM.(Foto: Antara)
PTM.(Foto: Antara)

"Hal ini dikarenakan fasilitas penunjang yang belum lengkap serta kuantitas dan kualitas tenaga pengajar yang masih terbatas. Kondisi ini diperparah oleh pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Sebagai imbasnya, mutu pendidikan di Kabupaten Bogor semakin menurun sehingga sangat dibutuhkan strategi, inovasi, dan akselerasi pendidikan," kata Gus Udin.

Dosen di Universitas Djuanda (Unida) Bogor itu menyebutkan, dalam kondisi pandemi ini guru harus beradaptasi dengan cepat dan menyalurkan kreativitasnya agar mampu menciptakan suasana belajar mengajar yang menarik peserta didik.

"Ini diperlukan agar peserta didik bisa merasakan pengalaman belajar yang tidak jauh berbeda dengan kegiatan belajar mengajar pada kondisi normal yang dilakukan secara tatap muka di sekolah," katanya.

Ia meminta, guru harus memahami kebutuhan peserta didik seiring berkembangnya zaman, seperti mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh baik dalam penggunaan aplikasi online, maupun menentukan metode pembelajaran yang cocok dengan keadaan pandemi," paparnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Anak Yatim Piatu Akibat COVID-19 Lebih 20 Ribu, Menteri PPPA Harap Tak Ada Tambahan Lagi

#PTM #Sekolah #Sekolah Tatap Muka #Sekolah Daring
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Januari 2026
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Indonesia
Permendikdasmen Sekolah Aman Terbit, DPR Dorong Pendidikan Lebih Humanis
Komisi X DPR RI menyambut terbitnya Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman demi cegah kekerasan di sekolah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Permendikdasmen Sekolah Aman Terbit, DPR Dorong Pendidikan Lebih Humanis
Indonesia
Putus Rantai Kemiskinan, Prabowo Targetkan 500 Ribu Murid Masuk Sekolah Rakyat
Saat ini, sekitar 15 ribu siswa telah terdaftar di Sekolah Rakyat
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
Putus Rantai Kemiskinan, Prabowo Targetkan 500 Ribu Murid Masuk Sekolah Rakyat
Indonesia
Ancaman Super Flu Intai Sekolah, DPR Minta Protokol Kesehatan Diterapkan Kembali
Ancaman super flu kini mengintai sekolah. DPR pun meminta protokol kesehatan diterapkan kembali di lingkungan sekolah.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Ancaman Super Flu Intai Sekolah, DPR Minta Protokol Kesehatan Diterapkan Kembali
Indonesia
Layanan Rumah Sakit Daerah Aceh Tamiang Mulai Berjalan Normal
Kementerian Kesehatan memastikan sebanyak 964 relawan sudah dikerahkan di Aceh Tamiang.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
Layanan Rumah Sakit Daerah Aceh Tamiang Mulai Berjalan Normal
Indonesia
Pemerintah Revitalisasi 897 Sekolah Semua Tingkat Termasuk SLB di Sumut dengan Anggaran Rp 852 M, Target Rampung Akhir Januari 2026
Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti
Frengky Aruan - Senin, 05 Januari 2026
Pemerintah Revitalisasi 897 Sekolah Semua Tingkat Termasuk SLB di Sumut dengan Anggaran Rp 852 M, Target Rampung Akhir Januari 2026
Indonesia
Revitalisasi 71.000 Satuan Pendidikan di Seluruh Indonesia Dimulai Tahun 2026
Pada tahun 2025 program revitalisasi sekolah menyasar 16.175 satuan pendidikan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 16,9 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 04 Januari 2026
Revitalisasi 71.000 Satuan Pendidikan di Seluruh Indonesia Dimulai Tahun 2026
Indonesia
Sekolah Pasca Bencana Sumatera Mulai Beroperasi, DPR Ingatkan Pentingnya Pendampingan Psikologis dan Trauma Healing
Tahap awal proses pembelajaran juga disarankan tidak langsung masuk ke materi akademik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 03 Januari 2026
Sekolah Pasca Bencana Sumatera Mulai Beroperasi, DPR Ingatkan Pentingnya Pendampingan Psikologis dan Trauma Healing
Indonesia
Penyisiran Dilakukan Menyusul Ancaman Bom, Tidak Ada Benda Mencurigakan, Polisi Pastikan 10 Sekolah di Depok Aman
Made Budi menyebutkan data sekolah yang diancam pelaku, yaitu SMA Arrahman, SMA Al Mawaddah, SMA 4 Depok, SMA PGRI 1, SMA Bintara Depok, SMA Budi Bakti, SMA Cakra Buana, SMA 7 Sawangan, SMA Nururrahman dan SMAN 6 Depok.
Frengky Aruan - Selasa, 23 Desember 2025
Penyisiran Dilakukan Menyusul Ancaman Bom, Tidak Ada Benda Mencurigakan, Polisi Pastikan 10 Sekolah di Depok Aman
Indonesia
Sekolah Swasta di Jakarta Dibebaskan Bayar Pajak Bumi dan Bangunan, Zaman Ahok dan Anies Tidak Bisa
Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 857 Tahun 2025 dan berlaku untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
Sekolah Swasta di Jakarta Dibebaskan Bayar Pajak Bumi dan Bangunan, Zaman Ahok dan Anies Tidak Bisa
Bagikan