Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com – Sebagian pihak menilai, saat ini Pancasila hanya menjadi jargon. Padahal sebagai dasar dan ideology negara, Pancasila haruslah ada di setiap hati dan napas rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pengejewantahan yang konsisten, Pancasila bakal kehilangan arti.
Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Fransisco Budi Hardiman menilai, hal tersebut merupakan efek dari pengabaian terhadap Pancasila sejak runtuhnya rezim Orde Baru. Pasalnya masyarakat masih mengalami trauma dengan praktik otoriter yang mengultuskan Pancasila sehingga ada kemuakan terhadap tematisasi Pancasila.
“Sebetulnya memang itu efek dari pengabaian selama ini sehingga Pancasila hanya menjadi jargon. Seharusnya Pancasila jangan menjadi jargon tapi menjadi semacam visi, bahkan menjadi cara berfikir dari masyarakat kita dalam bertindak,” kata Budi di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Rabu (6/6).
Karena itu, lanjut Budi kegiatan-kegiatan yang di landasi semangat gotong royong sebagai wujud dari Pancasila harus di galakan. Dalam konteks ekonomi misalnya, koperasi harus segera di bangkitkan kembali. Namun dengan tampilan yang modern sehingga menjadi menarik.
“Ekonomi koperasi itu harus di galakan lagi, dibangun kembali dengan sosok yang modern, kontemporer sehingga menarik. Tetapi tetap semangat dasarnya adalah gotong royong,” ujar Budi.
Menurut Budi, agar Pancasila tidak hanya menjadi jargon harus ada kegiatan-kegiatan kongkrit yang kontemporer sesuai dengan kebutuhan zaman. Namun isi dari kegiatan-kegiatan tersebut harus di landasi dengan semangat Pancasila. “Bukan semangat kenegaraan, atau dari birokrasi negara tapi memang dari jiwa masyarakat itu sendiri,” imbuhnya.
“Menurut saya koperasi itu potensial jika dibangkitkan lagi menjadi bangunan ekonomi lalu itu akan menyemangati solidaritas sosial di Indonesia. Selain itu kita bisa memberikan alternatif terhadap kapitalisme,” tuturnya.
Pemerintah, kata Budi harus proaktif mendorong masyarakat agar bisa mengartikulasikan Pancasila dalam kesadaran kolektif mereka. Karena merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia, Pancasila menurut Budi harus masuk ke ranah keluarga, sekolah dan institusi seperti yang pernah terjadi di masa lalu, namun dengan metode yang berbeda.
“Metodenya harus buttom up, bukan top buttom. Lebih induktif bukan deduktif sehingga warisan warisan tradisi local, kebijaksanaan lokal yang ada di Indonesia itu bisa berkontribusi terhadap penghayatan Pancasila seperti apa,” ungkapnya.
BPIP Akan Mengulang Pola BP7 Orde Baru?
Pancasila yang di takeover kekuasaan kerap menjadi masalah. Orde Baru adalah monumen buktinya. Indoktrinasi Pancasila yang dilakukan pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun, ternyata lebih banyak dimaknai sebagai alat politik penguasa. Orde Baru sepanjang kekuasaannya bisa menanamkan Pancasila sebagai doktrin absolut.
Ideologisasi Pancasila tak hanya ditekankan dalam sistem dan praktik politik, tetapi juga dalam ranah pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Ideologisasi yang dilakukan secara represif di ranah pendidikan, mengarah pada pengkultusan Pancasila sebagai simbol keramat.
Di era Orde Baru, pada sejumlah konflik antara negara dan rakyat, seperti kasus konflik pertanahan atau demonstrasi menentang kebijakan pemerintah, simbol anti-Pancasila sering digunakan sebagai penyelesaian.
Menurut Budi, penafsiran tunggal asas dasar negara ini, lebih banyak digunakan sebagai alat untuk memperkuat otoritarianisme, sekaligus menutup pemahaman kritis terhadap Pancasila.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, mendapat sejumlah tanggapan mengenai fungsi dan perannya. Kekhawatiran pun muncul, bahwa BPIP akan mengulang kembali pola BP7, yang dinilai tidak berhasil menanamkan kakikat nilai Pancasila pada masyarakat, bahkan lebih menjadi alat politik Orde Baru.
“Itu sangat tergantung dari peranan BPIP dan wewenangnya. Jadi BPIP jangan menjadi organ yang otoritatif dalam pengertian menjadi organ propaganda yang menyeleksi dan bahkan memberikan sanksi pada pelanggaran dan sebagainya,” tutur Budi.
BPIP, lanjut dia, harus berperan sebagai lembaga yang memberikan inspirasi kepada masyarakat. Selain itu, lanjut dia BPIP harus mampu memobilisasi nilai-nilai Pancasila melalui inspirasi bukan melalui indoktrinasi seperti yang dilakukan rezim Orde Baru.
“Karena Pancasila harus dipahami sebagai visi bersama bukan doktrin. Dan visi itu memandang kedepan bukan memandang ke masa lalu, bukan memandang ke masa kini saja,” pungkasnya. (Pon)
